Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara, termasuk komisioner dan sekretaris KPU provinsi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan KPU provinsi sebagai penyelenggara negara dan sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia No 1 tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU memiliki kewajiban untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Prinsi-prinsip dasar good governance antara lain adanya keterbukaan, integritas dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.

Maka dari itu, KPU Provinsi NTT mewajibkan seluruh komisioner dan sekretaris KPU kabupaten/kota untuk melaporkan harta kekayaannya. Prosedur yang dilakukan dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan password dan username akun e-lhkpn. Setelah mendapatkan password dan username akun e-lhkpn, maka Wajib Lapor (komisioner dan sekretaris) dapat langsung mengisi dan melaporkan harta kekayaan mereka secara online.

Dari 136 orang Wajib Lapor (WL) se Provinsi NTT yang sudah melaporkan harta kekayaannya, sebanyak 124 orang WL mendapat status DIUMUMKAN LENGKAP dan telah menerima Tanda Terima Pemberitahuan dari KPK. Artinya secara kelengkapan, sudah sesuai dan sudah diumumkan oleh KPK. Sedangkan 9 orang WL mendapat status TERVERIFIKASI TIDAK LENGKAP. Artinya, setelah diverifikasi oleh KPK, ada kekurangan yang tidak dilengkapi oleh WL itu sendiri.