KUPANG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT menggelar rapat sosialisasi pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu tahun 2019, Senin (22/1/2018) pagi di Hotel Aston Kupang. Badan Ad Hoc ini adalah orang-orang yang bebas dari partai politik.

 

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, dalam sosialisasi itu  mengatakan,  anggota Badan Ad-Hoc akan bertugas selama sembilan bulan, yakni sebelum dan dua bulan setelah penyelenggaraan pemilu 2019.

 

"Rekrutmen anggota Badan Ad-Hoc berlangsung dari 9 Januari sampai 8 Maret 2018 dan dipersiapkan untuk pilpres nanti. Badan Ad-Hoc dibagi menjadi dua bagian, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat masing-masing," ujar Maryanti.

 

Badan Ad-Hoc, kata Maryanti, akan ditempatkan di kelurahan dan kecamatan masing-masing sebanyak tiga orang. "Anggota Ad-Hoc tersebut benar-benar harus independen, tidak menjadi anggota partai politik, tidak pernah menjadi tim sukses  dan harus memiliki kemampuan penyelenggara pemilu," imbuhnya.

 

Pada pasal 37 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, kata Maryanti, disebutkan  anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dapat diangkat sebagai PPK dan PPS dalam penyelenggaraan pemilu dengan memenuhi dua ketentuan. Pertama,  masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, kedua, dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.

Maryanti berharap Badan Ad-Hoc benar-benar independen, punya integritas dan profesional. (tim media kpu ntt)

 


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi