KUPANG—Penetapan calon kepala daerah, baik pemilihan gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati masih dua minggu ke depan. Meski begitu KPU NTT memandang penting segera mensosialisasikan dana kampanye pemilihan kepala daerah kepada partai pengusung.

 

"Meskipun saat ini belum dilakukan penetapan calon, namun kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi lebih awal. Karena apabila sosialisasi dilaksanakan setelah penetapan calon tanggal 12 Februari 2018, maka waktunya akan sangat mepet untuk menyiapkan pelaporan dana kampanye," kata Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, ketika membuka Sosialisasi Dana Kampanye, Sabtu (27/1/2018) di Aula KPU NTT.  Hadir perwakilan dari partai politik di NTT,  tim penghubung pasangan calon gubernur-wakil gubernur serta staf KPU NTT.

 

Maryanti mengatakan, laporan dana kampanye menjadi suatu kewajiban tim kampanye untuk menyampaikannya kepada KPU NTT sebagai laporan resmi tim. Pelaporan dana kampanye dilaksanakan tiga kali yakni tanggal 14 Februari, 20 April dan 24 Juni 2018. Tanggal-tanggal ini  merupakan waktu yang sangat penting bagi tim kampanye untuk menyampaikan dana kampanye kepada KPU NTT.

 

"Kami sangat berharap orang yang membuat laporan dana kampanye jangan diberikan tugas lain sehingga dia bisa fokus mengerjakan pelaporan dana kampanye mengingat transaksi pemasukan dan pengeluaran dana kampanye sangat besar dan seluruh pengeluaran harus ada pertanggungjawabannya," tegas Maryanti.

 

Dalam paparan materinya dengan tajuk Kebijakan KPU dalam Peraturan Dana Kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU No. 5 tahun 2017, Maryanti meminta agar tim kampanye dapat  melakukan beberapa hal penting. Pertama, meningkatkan pelayanan kepada peserta pemilihan untuk menyusun laporan dana kampanye yang transparan dan akuntable.  Kedua,  menerbitkan alat bantu aplikasi untuk memudahkan peserta pemilihan menyusun laporan dana kampanye. Ketiga, kewajiban KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara untuk membentuk desk layanan laporan dana kampanye dengan SDM yang kapabel. Keempat,  memberikan pelayanan data dan informasi laporan dana kampanye.

 

Komisioner KPU NTT, Drs. Gasim, mengatakan, pengaturan tentang dana kampanye dalam beberapa pemilu terakhir sangat ketat, tidak seperti pemilu  terdahulu. Pengaturan ini  penting supaya terjadi keadilan  dalam pengeluaran dana kampanye sehingga tidak terjadi perbedaan besar antara pasangan calon tertentu dengan pasangan calon lain. "Mohon ini diperhatikan secara baik sehingga tidak terjadi penyimpangan pada saat pelaporan," tegas Gasim.

 

Menurutnya, ada tiga hal yang berkaitan dengan dana kampanye yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pembatalan pasangan calon. Tiga hal itu yakni pertama, terlambat menyerahkan laporan dana kampanye atau lebih dari batas waktu yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2018 Pukul 18.00 Wita; kedua,  menerima uang sumbangan dari pihak asing; ketiga, melanggar batas sumbangan dan melanggar batas pengeluaran.

 

Gasim menyarankan setiap pasangan calon membentuk satu tim khusus yang terdiri dari 2 - 3 orang yang bertugas menginput pengeluaran dan pemasukan dana kampanye ke apilkasi atau bisa membagi tugas masing-masing untuk memudahkan pelaporan dana kampanye.

 

Andre Kete, staf KPU NTT yang juga hadir menjelaskan bagaimana aplikasi pelaporan dana kampanye yang akan diterapkan dan kemudahan dari aplikasi pelaporan tersebut.  "Aplikasi pelaporan dana kampanye ini baru diterapkan tahun 2017. Aplikasi ini sangat mempermudah operator dalam melaporkan dana kampanye. Metode penjelasan aplikasi ini akan dikirimkan melalui email operator masing-masing," jelas Andre. (tim media kpu ntt)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi