KUPANG—Hari kedua verifikasi faktual terhadap tujuh partai politik (Parpol) di NTT, Senin (29/1/2018), hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memenuhi syarat. Enam parpol lain, yakni  Demokrat, PBB, PKPI, Hanura, PAN dan PPP  sejumlah persyaratan belum beres.

 

Tim verifikator yang terjun itu antara lain KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, Theresia Siti, Yosafat Koli, Gazim, Thomas Dohu, Sekretaris KPU NTT, Ubaldus Gogi dan sejumlah staf KPU. Ikut juga anggota Bawaslu NTT, Jemris Foentuna dan  staf dari Bawaslu NTT.

 

Hasil verifikasi, hanya PKS yang memenuhi syarat. Sedangkan enam partai lain belum memenuhi syarat. Partai  Amanat Nasional (PAN) tidak memenuhi syarat karena NIK Ketua DPD PAN berbeda di sipol dan di KTA.  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak memenuhi syarat karena keterwakilan perempuan belum memenuhi syarat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memenuhi syarat karena ada perbedaan nama di KTP dan KTA pada syarat keterwakilan perempuan.  Partai Hanura tidak memenuhi syarat karena jumlah keterwakilan perempuan  masih kurang. Partai Demokrat kepengurusan dan domisili kantor sudah memenuhi syarat, namun keterwakilan perempuan belum memenuhi syarat karena ada lima orang perempuan tidak hadir pada saat verifikasi faktual.

 

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, di kantor DPD Demokrat, mengatakan, hasil verifikasi faktual partai politik akan diumumkan pada tanggal 31 Januari 2018 dan perbaikan oleh partai politik akan dilaksanakan pada tanggal 1- 2 Februari 2018, tanggal 3 verifikasi perbaikan terhadap dokumen dimasukkan partai politik.

 

"Karena perbaikan verifikasi di provinsi maupun di kabupaten hanya satu hari saja, maka kami minta agar seluruh partai politik bisa melengkapi dokumen yang belum lengkap sesegera mungkin sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan," pinta Maryanti.

 

Maryanti juga menghimbau seluruh partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual agar seluruh dokumen yang berkaitan dengan verifikasi disiapkan dengan baik. Juga  nama-nama orang yang menjadi pengurus harus ada pada saat verifikasi faktual sehingga verifikasi berjalan lancar.

 

"Orang-orang  yang akan diambil sebagai sample adalah nama-nama yang sudah ada di sipol, dan kami sangat berharap agar anggota partai harus sudah ada serta memiliki KTP-Elektronik dan KTA," tegasnya.

 

Tanggal 30 Januari hingga 3 Februari akan dilakukan verifikasi faktual di kabupaten. Karena itu, kata  Maryanti, partai politik tingkat provinsi agar berkoordinasi dengan anggota partai politik di kabupaten guna  mempersiapkan seluruh dokumen penting untuk verifikasi faktual sehingga tidak ada lagi dokumen yang kurang.

 

Maryanti menegaskan, salah satu syarat partai politik di suatu daerah harus mencapai 75 persen dari jumlah seluruh kabupaten/kota, yakni 75 persen dari 22 kabupagen di NTT. Dengan demikian, jika 16 kabupaten tidak memenuhi syarat maka secara otomatis di pusat partai tersebut gugur. "Jika partai politik tidak memenuhi syarat di 16 kabupaten, maka secara otomatis akan gugur di pusat," tegas Maryanti. (tim media kpu ntt)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi