KUPANG—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Rabu (14//2/2018) pagi mendeklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dalam pemilihan Gubernur NTT.  Hadir dalam deklarasi di Hotel Swiss Bellin Kupang itu Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa, Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, keempat pasangan calon gubernur-wakil gubernur, Forkompinda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

 

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa, dalam sambutannya pada deklarasi, memberi apresiasi yang tinggi kepada pimpinan partai politik pengusung dan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang hadir. "Deklarasi ini juga dilaksanakan sebagai upaya pencegahan untuk tidak terjadi politik uang dan politisasi SARA dalam pemilihan tahun 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada sepuluh kabupaten tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"  jelas Djawa. 

 

Sadar akan besarnya bahaya politik uang dan politisasi SARA, kata Djawa, maka Bawaslu NTT memandang penting gerakan masif bersama untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2018. Semua elemen bangsa perlu didorong untuk membangun gerakan bersama. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa dirasa penting kehadirannya untuk ikut terlibat melakukan gerakan bersama menolak dan melawan praktik politik uang dan politisasi SARA, karena politik uang dan SARA adalah racun demokrasi yang merusak sendi-sendi kebangsaan. Karena itu  keterlibatan pasangan calon dan/atau tim sukses serta tokoh-tokoh sentral dalam masyarakat, baik elite politik, elite pemerintahan maupun tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dituntut untuk ikut menggalakkan gerakan tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA dalam pemilihan. 

 

"Gerakan bersama ini diharapkan mampu mendorong semakin baiknya kohesivitas dan koneksitas di dalam masyarakat yang pada akhirnya menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, gerakan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum," harapnya.

 

Menurut Djawa, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Maka dari itu, semua elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang, karena praktik politik uang akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan perlu diingat juga apabila terbukti maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. 

 

Sedangkan politisasi SARA selain akan mencederai kerukunan dan kebhinekaan juga berpotensi mengganggu persaudaraan di bumi NTT yang kita cintai ini.  "Politisasi SARA dalam pemilihan di antaranya hadir dalam bentuk isu putra daerah dan bukan putra daerah, isu agama, isu putra mahkota dan bukan putra mahkota, isu satu suku dan bukan satu suku, isu ras, isu strata sosial dalam masyarakat, dan lain-lain. Politisasi SARA dalam pemilihan memiliki dampak yang membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan, di antaranya merusak harmonisasi kehidupan sosial dalam masyarakat, berpotensi memunculkan konflik antar warga masyarakat, mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. ancaman pidana bagi pelaku politisasi SARA", imbuhnya.

 

Sementara Ketua KPU NTT, Maryanti  Luturmas Adoe, mengingatkan, mulai Kamis  besok kita sudah memasuki masa kampanye yang ditandai dengan deklarasi kampanye damai. Isu yang paling banyak muncul adalah politik uang, politisasi SARA dan kampanye hitam untuk menjatuhkan paslon yang lain, sehingga tujuan kampanye adalah menawarkan visi dan misi paslon kepada pemilih untuk meyakinkan pemilih

 

"Materi kampanye haruslah menjunjung tinggi nilai Pancasila, adanya kesadaran hukum, informasi yang benar, dan saling menghargai setiap paslon dan apabila ditemukan adanya politik uang maka dapat digugurkan sebagai paslon dan  adanya sanksi pidana," tegas Maryanti. (tim media kpu ntt)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi