KUPANG—Pengawas  pemilu dari tingkat provinsi sampai kecamatan tidak boleh menerima suap  dari siapa pun. Integritas lembaga pengawas harus tetap dijaga dari segala praktek tak terpuji.

 

Harapan ini dikemukakan Ketua Bawaslu RI, Abhan, ketika hadir dalam Rakor Pengawasan Tahapan Pemutakiran Data, Daftar Pemilih serta Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Bupati dan Wakil Bupati di Hotel Swiss Belinn Kristal, Kupang, Sabtu (10/3/2018).

 

"Pengawas pemilu mulai dari Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, kecamatan sampai pengawas pemilu lapangan (PPL) dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) agar jangan terlibat menerima suap. Para pengawas harus tetap menjaga integritas diri dan lembaga pengawasan dari berbagai tingkatan," tegas Abhan.

 

Saat ini, kata Abhan, sesuai regulasi Bawaslu maupun Panwaslu telah diberikan yang lebih dalam urusan kepemiluan. Dengan kewenangan tersebut lembaga pengawas juga akan banyak dibanjiri godaan seperti upaya penyuapan terutama dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada).

 

Di NTT para pengawas menghadapi tiga tahapan pemilihan, yakni Pilgub NTT, Pilkada di 10 kabupaten tahun 2018 termasuk pemilu nasional berupa Pileg dan Pilpres tahun 2019. Karena itu  pengawas harus bekerja keras dengan tetap menjaga integritas dan jati diri.

 

"Perlu bagi kami untuk mengingatkan komitmen dan tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara. Sebagai pengawas itu sangat penting, karena di pundak penyelenggara inilah sukses tidaknya penyelenggaraan pilkada dan pemlu," tandas Abhan.

 

Pekan lalu Bawaslu RI mendapat musibah setelah Panwaslu Kabupaten Garut, Jawa Barat terlibat penerimaan suap dari pasangan calon pilkada. Peristiwa ini muncul saat Bawaslu gencar melawan politik uang (money politic). "Ada anggota Panwaslu yang terlibat kasus suap. Saat itu langsung kami berhentikan sebagai pengawas. Jadi saya ingatkan mudah-mudahan ini kejadian pertama dan terakhir dan tidak ada di daerah lain, sehingga hal ini betul-betul itu diperhatikan. Kita sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengawas amanat undang-undang untuk menjalankan tugas pengawasan, maka amamat itu jangan dicederai dengan tindakan tercela," tegas Abhan.

 

Dia menegaskan, kepercayaan yang diberikan negara tersebut harus digunakan dengan baik.  Sehingga jika ada pengawas yang mulai berniat jelek sebaiknya dihentikan sejak saat ini, karena Bawaslu RI tidak akan mentoleril jika ada laporan disertai bukti-bukti yang kuat.

 

"Kami ingatkan jangan sampai kepercayaan negara ini disalahgunakan. Ini taruhan besar. Kalau ada di antara kalian punya niat jelek buang jauh-jauh. Kami tidak ada ampun kalau ada laporan ada meneria suap dari peserta pemilu karena itu pelanggaran yang fatal," tandasnya. (tim media kpu ntt)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi