KUPANG--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT awal Mei mendatang akan menyelenggarakan pembekalan "Pemilu Kepala Daerah Berintegritas" kepada 86 pasangan calon kepala daerah yang di NTT.

 

Pembekalan Pilkada Berintegritas akan  dilanjutkan dengan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pasangan calon kepala daerah untuk diketahui publik.

 

Demikian kata David Sepriwasa  dari Bidang Pencegahan KPK RI, dalam pertemuan dengan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) NTT, Stefanus Ratoe Oedjoe, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur NTT,  Selasa (13/3/2018) pagi. Turut mengikuti pertemuan itu antara lain Anisa Nurlitasari (Bidang Pencegahan KPK), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NTT, Sisilia Sona, Kepala Biro Humas, Semuel Pakereng, Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV, Eny Ndapamerang dan Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda NTT, Hans Pauw.

 

Pembekalan Pilkada Berintegritas akan digelar pada Kamis, 3 Mei 2018 di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT, Jalan Polisi Militer, Kupang. Hadir sebagai peserta pada pembekalan itu  86 pasangan calon kepala daerah beserta partai politik pengusung, KPU NTT dan Bawaslu serta  para pemilih berintegritas. Sedangkan surat pemberitahuan dan undangan segera dikeluarkan KPU NTT kepada para peserta untuk menghadiri acara pembekalan Pilkada Berintegritas di Kupang.

 

Materi pembekalan yang akan disampaikan seputar bagaimana mewujudkan Pilkada Berintegritas, termasuk materi terkait lingkup tugas KPK RI, pengelolaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif serta dilanjutkan sosialisasi dari pihak LHKPN tentang bagaimana cara membaca Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, David Sepriwasa, mengatakan akan tampil  sebagai keynote speaker dalam pembekalan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri, KPK RI, LHKPN, Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT.

 

Tujuannya, kata David, agar pasangan calon kada dapat memahami cara mengelola pemerintahan secara baik dan efektif. Juga lewat pembekalan ini para pasangan calon dapat terhindar dari kasus-kasus korupsi. "Jadi pembekalan sehari digelar untuk memberikan acuan bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik. Diharapkan pasangan calon nantinya tidak enggan dalam menjalankan pemerintahan, khususnya terkait proyek-proyek di daerah," tambahnya.

 

David mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Pusat dan sudah mengeluarkan surat edaran ke masing-masing KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota guna mendorong para pasangan calon kepala daerah hadir mengikuti pembekalan dimaksud. 

 

"Hal ini sangat penting, dan kami juga sudah bersurat ke DPP partai politik yang mengusung para pasangan calon kepala daerah terkait hal tersebut untuk hadir mengikuti pembekalan. Kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi laporan harta kekayaan pasangan calon sehingga diketahui publik berapa harta kekayaan yang dimiliki pasangan calon sebagai bentuk transparansi jumlah kekayaan para penyelenggara negara," demikian David. 

 

Sementara itu Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda NTT, Stefanus Ratoe Oedjoe, menyambut baik langkah-langkah KPK RI menata dan memberi perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah secara baik dan efektif. (tim media kpu ntt)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi