KUPANG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Sabtu (28/4/2018),  mulai melakukan verifikasi syarat dukungan ke-41 berkas dukungan bakal calon DPD Daerah Pemilihan NTT.  Tahapan verifikasi akan berlangsung hingga 10 Mei mendatang.

Bakal calon yang syarat dukungannya diterima oleh KPU NTT  sebanyak 41 orang. Selanjutnya dokumen administrasi tersebut diperiksa oleh tim verifikator.

 

Verifikasi administrasi itu meliputi (1). KTP-E atau surat keterangan. Jika tidak jelas, maka tidak memenuhi syarat (TMS1) , (2). Data-data diri calon. Jika data tidak sesuai dengan alamat lengkap, daerah pemilihan, nama, NIK dan tanggal lahir, maka tidak memenuhi syarat (TMS 2) . (3). Tidak ada tanda tangan atau cap jempol dalam formulir lampiran Model F1-DPD (hardcopy), maka tidak memenuhi syarat (TMS 3) . (4). Tanda tangan pendukung tidak sama antara Formulir Lampiran Model F1-DPD  (hard copy) dengan KTP-E/surat keterangan, pekerjaan PNS, anggota TNI/Polri, kepala desa dan penyelenggara pemilu dan usia (tanggal lahir di atas 21 April 2001) tanpa status bukti perkawinan, maka belum memenuhi syarat (BMS).

 

Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli, di sela-sela pemeriksaan administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon DPD NTT, Sabtu (28/4/2018),  di Aula KPU NTT mengatakan, mulai hari ini hingga 10 Mei mendatang, KPU NTT mulai melakukan pemeriksaan administrasi dokumen syarat dukungan ke- 41 bakal calon DPD NTT yang sudah menyerahkan dukungan.

 

"Saat ini kami masuk dalam proses verifikasi administrasi. Seluruh dokumen dari 41 bakal calon DPD NTT yang sudah kami terima kami lakukan penelitian administrasi satu persatu dokumen. Ada beberapa syarat dari verifikasi administrasi tersebut jika dalam penelitian administrasi belum memenuhi syarat, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai dengan peraturan KPU yang ada," tegas Yosafat.

 

Menurut Yosafat, jika dalam penelitian administrasi dokumen syarat dukungan ada yang belum memenuhi syarat, maka dokumennya akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Proses ini sesuai Peraturan KPU pasal 26 tentang perbaikan dukungan hasil penelitian administrasi.   

 

"Seluruh proses, jadwal dan tahapan harus sesuai dengan peraturan KPU yang sudah tertera dalam dokumen sehingga kami bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Yosafat.

 

Setelah perbaikan verifikasi administrasi, akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual dengan dua metode sensus dan pencuplikan. Jika persebarannya di bawah 10 persen maka dilakukan dengan metode sensus, namun jika persebarannya di atas 10 persen dilakukan dengan cara pencuplikan.

 

Menurut rencana, hari Minggu (29/4/2018), KPU NTT akan melanjutkan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diskors karena tiga kabupaten, seperti Kabupaten TTS, Manggarai dan Sumba Barat belum menetapkan DPT. (tim media kpu ntt)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi