KUPANG—Setelah melakukan verifikasi administrasi dukungan, KPU NTT mengembalikan dokumen dukungan bakal calon anggota DPD kepada bakal calon agar diperbaiki untuk tahapan verifikasi faktual.

 

Sesuai agenda, hari Minggu (13/5/2018) ini, KPU mengembalikan dokumen dukungan bakal calon DPD yang belum lengkap. Selanjutnya dokumen dukungan yang belum lengkap itu dilengkapi para bakal calon untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual.

 

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, Minggu (13/5/2018) di Aula KPU NTT, mengatakan, sesuai jadwal dan tahapan peraturan, hari ini KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi jumlah minimal dukungan dan penyebaran dukungan bakal calon DPD NTT tahun 2018.

 

Verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen dukungan bakal calon DPD NTT sudah dilakukan oleh KPU NTT. Dalam proses verifikasi administrasi ditemukan tanda tangan pendukung di lampiran FI tidak sesuai dengan fotokopi KTP pendukung sehingga KPU NTT mengirim dokumen tersebut  kepada seluruh KPU kabupaten/kota untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang belum memenuhi syarat.

 

Maryanti menyebut  beberapa kekurangan   seperti identitas pedukung di KPT-nya tertulis PNS, TNI,  POLRI, peyelenggara pemilu dan  kepala desa. “Klarifikasi terhadap tanda tangan yang berbeda pada lampiran F1 dengan fotokopi KTP serta identitas pendukung yang jabatan PNS, TNI,  POLRI, penyelenggara pemilu dan  kepala desa  belum pada tahapan verifikasi faktual, namun masih dalam tahapan klarifikasi dukungan yang belum memenuhi syarat pada tahapan verifikasi administrasi,” tegasnya.

 

Menurutnya, analisis dukungan ganda dilakukan oleh aplikasi. Jika ada dukungan ganda eksternal antarbakal calon dalam verifikasi administrasi tetap dinyatakan memenuhi syarat, namun pada verifikasi faktual akan ditanyakan secara langsung pada pendukung tersebut. Ada dukungan ganda identik seperti dalam satu dokumen ada dua atau tiga nama yang sama, juga identitas lainnya akan diberikan sanksi seperti dipotong 50 dukungan, jika ada dukungan ganda maka akan dipotong seratus dukungan.

 

Maryanti menghimbau kepada bakal calon DPD NTT agar memperhatikan lampiran yang diserahkan seperti jumlah minimal perbaikan dukungan. Jika tertera angka nol maka sudah memenuhi syarat dukungan minimal, dan pada jumlah minimal perbaikan sebaran dukungan jika angkanya bukan nol maka ada kekurangan sebaran dukungan sehingga segera diperbaiki. Jadwal perbaikan verifikasi administrasi akan terjadi mulai besok hingga 20 Mei mendatang.

 

Sedangkan Komisioner KPU NTT, Gasim Noor, menegaskan agar bakal calon DPD NTT lebih memperhatikan pendukung yang memiliki identitas  ASN, TNI, POLRI serta pendukung yang masih di bawah 18 tahun karena tidak masuk dalam syarat tersebut.

 

“Bakal calon harus jeli karena dalam peraturan KPU sudah jelas jika ASN dan pendukung di bawah umur tidak masuk dalam syarat tersebut,” imbuhnya. (tim media kpu ntt)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi