Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur selama 35 Hari kerja terhitung mulai tanggal 30 September hingga 7 November 2019 melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Hal ini disampaikan oleh Penanggung Jawab Pemeriksa Adi Sudibyo dalam entry meeting dengan KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Timor Tengah Selatan di Aula KPU Provinsi NTT tanggal 1 Oktober 2019 pukul 10.00 Wita.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan penggunaan anggarannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan di KPU Pusat terdapat resiko pada beberapa tahapan pemilihan umum yang perlu diperbaiki.

Lingkup pemeriksaan meliputi efektivitas pengelolaan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan akuntabilitas pada Komisi Pemilihan Umum dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam pemeriksaan ini akan dilakukan uji petik di beberapa KPU Kabupaten/Kota yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Ende dab Sumba Barat Daya. Menurut rencana, BPK Perwakilan NTT akan melakukan pemeriksaan selama 15 hari di KPU Provinsi NTT dan 20 di 6 Kabupaten/Kota yang telah ditentukan dalam uji petik. Koordinasi dan klarifikasi hal-hal yang ditemukan akan dilakukan seminggu sebelum batas akhir pemeriksaan.


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi