Kupang- Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Minggu (10/9/2017), menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan Pemilihan terakhir Tingkat Provinsi NTT sebanyak 3.203.525 orang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur NTT 2018. Selain itu ditetapkan jumlah minimal kursi dan suara sah partai politik untuk mengajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

 

Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli, usai rapat pleno penetapan di Kantor KPU NTT, Minggu (10/9/2017) malam  menjelaskan, jumlah DPT diperoleh dari hasil rekapitulasi DPT Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di 10 kabupaten, DPT Pemilihan pada tahun 2015 di sembilan kabupaten  dan DPT Pemilihan tahun 2017 di tiga kabupaten.  

 

Sepuluh kabupaten yang DPT-nya pada Pilpres 2014 diambil yakni Sumba Tengah, Alor, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Rote Ndao dan Sikka. Sedangkan sembilan kabupaten yang DTP-nya pada Pemilihan 2015 yaitu Sabu Raijua, Belu, Timor Tengah Utara, Malaka, Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Timur dan Sumba Barat. Sementara tiga kabupaten yang DPT-nya pada Pemilihan 2017 yang diambil yakni Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang.

 

”Hari ini kita menetapkan dua hasil rapat pleno. Pertama tentang rekapitulasi dattar pemilih tetap pemilihan umum/pemilihan terakhir, persentase dukungan paling sedikit, jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit sebagai persyaratan pencalonan pasangan calon perorangan dalam pemilihan  gubernur dan wakil gubernur. Kedua, penetapan jumlah kursi dan jumlah suara sah  paling sedikit sebagai persyaratan pencalonan pasangan calon dari partai atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018,” jelas Yosafat didampingi  ketua dan seluruh komisioner KPU NTT.

 

Yosafat menjelaskan, ada tiga alternatif untuk mengajukan pasangan  calon gubernur dan wakil gubernur. Alternatif pertama melalui jumlah kursi di DPRD NTT.  Dengan merujuk pada pasal 5 ayat 1  dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 3 Tahun 2017, maka KPU NTT menetapkan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPRD NTT untuk satu pasangan calon. “Dengan jumlah kursi 65 di DPRD NTT,  maka 20 persen dari 65 kursi  sebanyak  13 kursi,” kata Yosafat.  Alternatif  kedua  adalah 25 persen jumlah suara sah hasil pemilu legislatif terakhir. Berdasarkan hasil suara sah pemilu legislatif terakhir tahun  2014 sebanyak 2.364.943, maka jumlah suara sah yang dibutuhkan adalah 591.235,75  atau 591.236.

 

“Parpol atau gabungan parpol yang dapat mengusulkan bakal pasangan calon dengan mendasarkan pada suara sah adalah parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi di DPRD NTT,” tambah Yosafat.

 

Alternatif  ketiga,  melalui pencalonan perseorangan. Dengan jumlah DPT 3.203.525 orang, NTT berada pada kisaran antara 2.000.000 – 6.000.000 maka calon perseorangan harus didukung paling sedikit 8,5 persen dari jumlah DPT. Dengan demikian seorang calon perseorangan harus didukung paling sedikit 272.300 dukungan. 

 

Dukungan sebanyak ini mesti melewati tiga tahapan verifikasi oleh KPU. Verifikasi tahap pertama jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit pada kabupaten/kota. Kedua verifikasi administrasi dan ketiga verifikasi faktual. “Kalau dulu verifikasi nama yang mendukung itu harus ada dalam DPT, tetapi sekarang tidak perlu ada dalam DPT. Mereka yang  belum terdaftar dalam DPT tetapi sudah tercantum dalam DP4 atau Daftar  Penduduk Potensial Pemilih mempunyai hak pilih  boleh memberi dukungan untuk calon perseorangan. Jumlah dukungan ini harus tersebar di paling sedikit 12 kabupaten/kota di NTT,”  kata Yosafat.  Penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 22-26 November 2017.

 

Partai yang mendapat kursi di DPRD NTT adalah Partai Nasdem (8 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (2 kursi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (10 kursi), Partai Golongan Karya (11 kursi), Partai Gerakan Indonesia Raya (8 kursi), Partai Demokrat (8 kursi), Partai Amanat Nasional (5 kursi), Partai Hati Nurani Rakyat (5 kursi) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3 kursi).  (Tim Media KPU NTT)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi