Hari Senin, 13 Januari 2020 pukul 13.00 Wita, Komisi I DPRD NTT melakukan kunjungan kerja pada KPU Provinsi NTT.  Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Ketua Gabriel Beri Bina, Wakil Ketua Yonas Salean dan Taoilin Lodovikus, serta anggota John E. Parera, Anselmus Tallo, Syaiful Sengaji, Yohanis Mat Ngare, Julius Uly melakukan kunjungan dalam rangka pembahasan persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada sembilan kabupaten di NTT.

 

Rombongan diterima oleh Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu bersama keempat komisioner Jeffry A. Galla, Lodowyk Fredrik, Yosafat Koli, Fransiskus V. Diaz dan Sekretaris KPU Provinsi NTT  Ubaldus Gogi di aula KPU Provinsi NTT. Thomas Dohu menyampaikan sejumlah perkembangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 diantaranya dari sisi regulasi KPU telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota serta Wakil Walikota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota serta Wakil Walikota.

 

Capaian yang juga disampaikan adalah telah ditandatanganinya NPHD bagi sembilan kabupaten dengan total anggaran sebesar :  Rp.189.782.324.450,- dengan jumlah anggaran Pemilihan terkecil adalah Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 19 Milyar sementara Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih dan TPS paling banyak yang tersebar di 6 kecamatan dan 174 desa. Tahapan yang saat ini sedang berjalan adalah persiapan pembentukan panitia ad hoc yang akan dimulai tanggal 15 Januari – 14 Februari 2020. Untuk pemutakhiran data pemilih akan digunakan data pemilih berdasarkan domisili sesuai e-KTP.

 

Thomas Dohu juga memastikan bahwa sampai saat ini komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan secara hirarki baik dengan KPU RI maupun Kabupaten/Kota demi kelancaran pelaksanaan tugas rutin maupun dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan di sembilan kabupaten.

 

Dalam kesempatan ini para komisioner juga menyampaikan beberapa hal diantaranya Komisioner KPU Provinsi NTT Yosafat Koli menyampaikan tentang ketiadaan anggaran supervisi monitoring dan pelaksanaan rapat koordinasi yang tidak didukung dalam DIPA KPU Provinsi NTT Tahun 2020. Ia mengharapkan dukungan DPRD Provinsi NTT dalam hal ini. Dari segi teknis, Lodowyk Fredrik menginformasikan bahwa tahapan penyerahan syarat dukungan minimal calon perseorangan akan dimulai pada tanggal 19-23 Februari 2020. Sebagai informasi awal dari 9 kabupaten ada 6 kabupaten yang akan memiliki calon perseorangan yakni Manggarai Barat, Ngada, Belu, TTU, Sabu Raijua dan Sumba Timur. Metode rekap tidak lagi dilakukan secara berjenjang melainkan dengan menggunakan e-rekap.

 

Komisioner Fransiskus V. Diaz menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berbasis e-KTP mendorong pemerintah perlu menyiapkan blanko formulir pendaftaran e-KTP khususnya di 9 kabupaten. Pemetaan data TPS sementara menggunakan basis data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan metode menentukan titik ordinat dengan jaringan online bila ada TPS yng tidak terdapat jaringan internet akan dilaporkan ke KPU RI dalam kesempatan pertama.

 

Sekretaris KPU Provinsi NTT Ubaldus Gogi menyampaikan ada dua KPU kabupaten penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yang sedang mengalami pergantian sekretaris yakni Kabupaten Ngada dan Sabu Raijua. Ia meminta dukungan DPRD Provinsi NTT dalam upaya percepatan pengisian jabatan sekretaris pada kabupaten penyelenggara Pemilihan Tahun 2020.

 

Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT Gabriel Beri Bina mengapresiasi langkah maju KPU dengan memanfaatkan e-rekap. Terkait kebutuhan blanko formulir permohonan e-KTP di 9 kabupaten DPRD akan membahasnya bersama Gubernur agar memprioritaskan proses penerbitan e-KTP di daerah pemilihan. Selain itu, Beri Bina meminta kepada KPU Provinsi NTT untuk dapat mengusulkan rencana kebutuhan anggaran supervisi monitoring serta kebutuhan kegiatan rapat koordinasi tahapan pemilihan yang perlu didukung pemerintah pada kesempatan pertama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi