Bertempat di aula Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat, 7 Februari 2020 pukul 15.00 Wita telah dilakukan penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris beserta jajaran pejabat struktural dan staf dari bagian Hukum Teknis dan Hupmas, Keuangan Umum dan Logistik serta Program Data Organisasi dan SDM.

 

Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

 

Selain penandatanganan perjanjian kinerja, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan Deklarasi Reformasi Birokrasi yang diucapkan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu.

 

 

Thomas Dohu dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini telah disiapkan sejak bulan Januari 2020 dengan tujuan agar dibangun pemahaman yang jelas dan benar tentang apa saja program yang akan dijalankan pada Tahun 2020. Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa “melalui proses ini kita semua siap untuk melakukan perubahan dengan pedoman reformasi birokrasi sesuai regulasi yang ada dengan indikator serta parameter yang jelas”.

Tanda tangan yang dibubuhkan bersama bersama baik unsur komisioner maupun sekretariat menjadi harapan sekaligus komitmen yang dibangun bersama dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 secara terukur hingga mencapai nilai yang maksimal.

 

Dalam kegiatan ini hadir pula Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sumba Barat Daya, Ende, Timor Tengah Selatan dan Sikka yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah melakukan audit pengelolaan keuangan di enam satuan kerja tersebut beberapa bulan yang lalu.

Terkait penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada enam KPU Kabupaten, Thomas Dohu menyampaikan bahwa LHP yang telah diterima wajib untuk ditindaklanjuti, dan bukan hanya itu perlu pula dikaji penyebab adanya temuan, lalu mengantisipasi hal yang sama agar tidak terulang di waktu yang akan datang.

LHP ini juga menjadi bentuk evaluasi agar setiap satuan kerja semakin meningkatkan komitmennya terhadap pelaksanaan tugas dengan berpedoman kepada regulasi yang ada,  sehingga semua tugas tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi