Kupang-Sebanyak 12 dari 171 daerah di Indonesia belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kelancaran pilkada serentak tahun 2018 mendatang.  Di NTT ada dua kabupaten yang belum membereskan NPHD-nya, yakni Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

 

Demikian dikatakan Ketua KPU RI, Arief Budiman, ketika membawakan kuliah umum di Universitas Nusa Cendana (Undana), Selasa (12/9/2017) petang. "Sebenarnya ada 13 daerah, tetapi karena Kabupaten Nagekeo di Flores, sudah menandatangani NPHD, maka tinggal 12 daerah yang belum," kata Arief.

 

Arief  memberi kuliah umum di hadapan mahasiswa S1, S2 dan S3 Undana di Aula Pasca Sarjana Undana. Kuliah bertajuk "Roadmap Persiapan KPU Menuju Pesta Demokrasi 2018/2019" itu diikuti penuh antusias semua yang hadir.

 

Arief menjelaskan, daerah-daerah yang belum menandatangani NPHD tersebut tersebar di empat provinsi, antara lain dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, satu kota di Provinsi Kalimatan Utara, dan selebihnya ada di Provinsi Papua. Waktu efektif bagi daerah yang harus menyerahkan NPHD tinggal dua pekan ke depan.

 

Suatu daerah dikatakan siap melaksanakan pilkada jika sudah dilakukan penandatanganan NPHD karena berkaitan dengan anggaran.  "Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, di antaranya anggaran, peraturan KPU dan personil. Kalau anggaran tidak ada, maka pilkada tidak bisa dilaksanakan," kata Arief.

 

Meski begitu, Arief optimis dalam tenggat waktu yang tersisa, 12 daerah itu membereskan NPHD-nya. "Kami minta tanggal 17 September semua akan diselesaikan. Jika belum diselesaikan pada saat itu maka kami akan kirimkan tim langsung ke-12 daerah tersebut, dan mudah-mudahan semua sesuai harapan," tegas Arief.

 

Arief menguraikan, di Indonesia ada 73 partai politik yang terdaftar di  Kementerian Hukum dan HAM, namun yang terdaftar untuk berkompetisi pada pesta demokrasi tahun 2019 mendatang hanya 12 partai nasional dan tiga partai lokal di Provinsi Aceh.

 

Arief mengharapakan agar semua masyarakat NTT, terlebih  para mahasiswa yang mengikuti kuliah umum tersebut dapat menyukseskan dengan memberikan hak pilihnya pada pesta demokrasi nanti.

 

Ketua Pasca Sarjana Undana Kupang, Profesor Dr. Aloysius Liliweri, menyampaikan terima kasih kepada KPU karena telah bekerja sama dengan Undana dalam hal studi magister administrasi publik terkait tata kelola KPU.

 

Undana merupakan salah satu kampus dari 9 kampus di Indonesia yang bekerja sama dengan KPU.

 

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan berkas bakal calon perseorangan maupun partai politik untuk Pilgub NTT akan dilaksanakan pada 22-26 November 2017. Karena itu  kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan, terlebih perguruan tinggi untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang berkaitan dengam pemilu sehingga semua masyarakat bisa mengikuti perkembangan informasi pemilu.

 

Berkaitan dengan hak pilih, kata Mariyanti, hak pilih dari kalangan mahasiswa menjadi persoalan serius. “Karena mahasiswa sering sekali berpindah tempat tinggal atau kos sehingga sangat sulit bagi kami untuk melakukan pendataan identitas, sehingga sering kali tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam regulasi,” kata Maryanti.

 

Maryanti menghimbau agar mahasiswa yang baru pindah di Kota Kupang dan yang ingin menggunakan hak pilihnya, segera mengurus dokumen untuk ikut serta dalam pesta demokrasi nanti.

 

Tentang dua dkabupaten di NTT yang belum menyerahkan NPHD, Maryanti optimis jika tiba harinya kedua kabupaten tersebut sudah menyerahkan beskasnya. "NTT masih ada dua daerah dari 10 daerah yang belum mengajukan NPHD  atau belum merampungkan anggaran untuk pesta demokrasi, yakni TTS dan Rote Ndao. Kami  sangat mengharapkan agar empat hari ke depan sebelum 17 September bisa menyerahkan berkas anggarannya kepada KPU Provinsi sehingga penyelenggaraan pilkada daerah berjalan dengan baik," tegasnya. (Tim Media KPU NTT)


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi