Fungsi kaderisasi dalam diri partai politik rupanya harus dipikirkan kembali. Fungsi ini seakan hilang dalam diri lembaga politik masa kini. Partai politik akhirnya bertindak amat pragmatis ketika menentukan bakal calon pemimpin yang diusungnya. Inilah yang disebut sebagai dekaderisasi kader politik paling vulgar di ruang politik kita.

 

Untuk menyebut sebuah contoh, sebagai pemenang pemilu, PDIP NTT diisukan tidak mencalonkan kadernya sebagai calon Gubernur NTT. Di partai lain, kader partai harus gigit jari karena partai bahkan tidak mendukungnya dalam kontestasi politik.

 

Fenomena pencalonan kader dari luar partai politik hemat saya harus dibaca dalam beberapa konteks. Pertama, realitas itu kental menunjukan bahwa partai politik belum mampu menjalankan perannya sebagai lembaga pencipta dan pembentuk kader politik. Kedua, partai politik kita masih sibuk berurusan dengan proses pencitraan. Terjadi fenomena infantil dalam konteks ini. Ketiga, ideologi benar-benar tidak dimiliki partai politik; atau jika ideologi ada disetiap partai, itu hanya untuk memenuhi syarat administratif.

 

Tiga hal itu berdampak pada hilangnya kader militan partai politik. Realitas yang sama juga berujung pada munculnya kondisi distrust kader pada partainya. Maka, bisa dimengerti, mengapa di Indonesia, terlampau mudah seseorang menjadi ‘kutu loncat’ politik; hari ini di partai A, besok pasti pindah ke partai B dan lusa di partai C.

 

Gugatan  kita adalah kapan para kader bekerja untuk rakyat? Gugatan ini perlu diajukan karena fakta politik yang terjadi di tanah air memang menempatkan partai politik tidak lebih dari sebuah mesin pencari kerja, rentenir politik dan agen penyalur tenaga kerja politik. Anehnya, manusia yang mengaku diri sebagai politisi, lebih sibuk membangun komunikasi untuk satu dua tujuan pragmatis, ekonomistik dan sesaat daripada menyiapkan diri menjadi kader militan dengan segudang pengalamam baik.

 

Inkonsistensi Peran Parpol

 

Dalam The Priority of Democracy : Political Consequences of Pragmatism, Knight and Johnson (2011) menyebut partai politik masa kini lebih cenderung menampakan inkonsistensi peran politiknya. Beberapa inkonsistensi peran terutama dalam soal-soal berikut ini yakni economic exchange, distribution of the franchise, constitutional politics, democratic decision making, dan property rights and common pool resources. Dalam praktiknya, empat peran lain dijalankan secara vulgar dan ditunjukan pada peran pertama (economic exchange).

 

Realitas itu menunjukan bahwa pragmatisme di ruang ekonomi dipraktikan dengan amat sangat jelas di ruang politik. Maka, di sana, ideologi kerakyatan tidak lagi berperan penting. Sebab, yang berperan di sana adalah ideologi pragmatis. Itulah alasan mengapa banyak orang menyebut partai politik saat ini lebih banyak berperan sebagai mesin penyalur tenaga kerja politik ketimbang lembaga-lembaga yang bisa melahirkan produk kebijakan prorakyat.

 

Di sana teori politik bertugas untuk menganalisis dan menjelaskan beragam realitas kontradiktif. Pandangan kritis harus dilibatkan di sana. Tugas teori kritis adalah membantu ahli politik membongkar kedok kepalsuan ideologis di balik perilaku konyol lembaga politik seperti partai politik.

 

Di ruang politik Indonesia, apa yang disebut constitutional politics dan democratic decision making segera diubah menjadi inconstitutional politics dan pengambilan keputusan yang tidak demokratis. Elit partai harus disebut di sana. Dalam praktiknya, elit partai, terutama pemimpin partai politik dikonstruksi sebagai dewa politik ketimbang sebagai aktor demokrasi. Hanya ada satu dua elit partai yang benar-benar menjalankan tugas dan peran demokratisnya secara konsisten.

 

Pernyataan bahwa keputusan partai untuk menentukan nama bakal calon pemimpin daerah dan nasional menjadi hak prerogatif ketua partai hemat saya harus dibaca dalam konteks otoritarianisme elit dan kerja tidak demokratis partai.  Sulit rasanya menyebut bahwa partai politik telah melaksanakan nilai demokrasi. Aneh bila partai menyebut diri menjalankan nilai-nilai demokrasi tetapi dalam praktiknya semua keputusan partai berada di satu tangan.

 

Di Indonesia, ketua umum sebuah partai politik ada dan berposisi sebagai dewa dan dewi. Dia adalah tuhannya partai politik. Kenyataan itu menjadi jelas dan terang dalam beberapa fenomena berikut ini. Pertama, hanya satu dua partai saja yang mengusung kader partai sebagai calon pemimpin. Kedua, banyak partai yang mendukung kader yang tidak jelas rekam jejak dan munculnya serba dadakan.

 

Ketiga, fakta bahwa keputusan politik tertinggi ada di tangan ketua umum kental menunjukan bahwa mekanisme dan proses politik yang dijalankan partai dalam kerja rekrutmen menjadi tidak penting. Maka, politik tidak saja menghilang dari ruang proses apalagi isi politik. Demokrasi tidak saja salah secara prosedur tetapi juga  isi demokrasi.

 

Pembumian Nilai

 

Pembumian nilai demokrasi harus dimulai dari dalam diri partai politik. Nilai demokrasi tidak bisa hanya menang di bibir tetapi harus dipraktikan. Yang paling utama adalah internalisasi ideologi harus benar-benar dijalankan.

 

Internalisasi tidak akan mendapatkan hasil yang baik jika tidak dibumikan. Maka, pembumian nilai demokrasi yang telah diinternalisasi itu harus didahului oleh elit partai politik.

 

Selanjutnya, nilai demokrasi dan ideologi harus dipraktikan pertama-tama di ruang partai. Rumusan ‘keputusan tertinggi ada di tangan ketua umum’ harus segera dicabut dan laik dibuang. Dengan begitu, partai politik bisa segera keluar dari nabi palsu ketua umum partai untuk dan atas nama demokrasi. Dengan begitu pula, kaderisasi partai bisa dijalankan dengan baik dan dapat menghasilkan kader militan yang akan diusung partai politik.

 

Oleh Lasarus Jehamat, Dosen Sosiologi FISIP Undana, Peneliti Institut Sophia Kupang


Share this post on: