Politik lokal NTT menunjukkan realitas banal tentang hilangnya aspek ‘trust’ (saling percaya) dalam politik. Mudah dimengerti memang. Dalam politik tidak ada kawan sejati. Politik disusun dengan kepentingan abadi. 

 

Fenomena ini ditunjukkan dengan manuver politik beberapa partai politik yang akan berkontestasi dalam politik lokal NTT tahun depan. Yang terjadi adalah setiap partai politik mencari posisi aman dan mencoba berkalkulasi tentang beragam peluang dan kesempatan. Kepentingan menjadikan partai politik tersandera uang.

 

Dalam sebuah artikel minggu lalu, saya menulis tentang dromokrasi politik (VN, 30/11/2017). Sebuah fenomena cepat yang menghantui perjalanan politik di ruang kontestatif. Problemnya, fenomena percepatan itu tidak dipakai untuk sebuah eksekusi kebijakan tetapi soal kalkulasi matematis ekonomis partai dan elit politik.

 

Disebutkan bahwa realitas politik yang ditunjukkan elit politik NTT di hari-hari ini sulit untuk tidak disebut dromokrasi. Politik masuk dalam jebakan dromologi. Sejauh kepentingan sesaat tercapai maka hasil pun tergapai.

 

Soal kualitas dari hasil itu tidak pernah dipikirkan. Betapa tidak, elit politik sibuk melakukan komunikasi politik untuk tujuan koalisi. Para ketua umum partai sibuk menemui ketua partai lainnya untuk menjajaki koalisi itu.

 

Semua partai nyaris terjebak dalam koalisi itu. Hari ini menemui Partai A besok Partai B. Hari ini partai C ingin berkoalisi dengan partai D, besoknya Partai C membahas pembentukan poros koalisi baru dengan partai E. Lusanya, Partai C kembali menjajaki koalisi dengan Partai A.

 

Politik berkembang luar biasa cepat. Dinamis menang. Dromokrasi politik muncul di sini. Anehnya, untuk tujuan itu beragam usaha penjegalan dilakukan untuk dan atas nama koalisi. Etnis dan agama dipakai sebagai alat utama penjegalan itu. Soal kualitas calon berikut rekam jejak tidak pernah menjadi pertimbangan utama.

 

Kontestasi politik dipenuhi dengan semangat fee dan upeti. Semua berujung pada kalkulasi untung rugi. Khas ekonomik. Realitas itu muncul ketika politik menunjukkan wajah lain dari realitas politik asali yang menempatkan rakyat sebagai variabel utama dalam politik. Partai politik akhirnya disandera uang.

 

Di titik yang lain, konsep solidaritas mengalami metamorfosis luar biasa. Dalam politik, solidaritas dipahami sejauh memiliki keuntungan politik dan tercapainya kepentingan politik. Koalisi adalah solidaritas politik untuk kepentingan diri dan kelompok.

 

Solidaritas Politik

 

Dalam Solidarity And The Politics Of Anti-Politics: Opposition And Reform In Poland Since 1968, Ost (1989) menyebutkan bahwa solidaritas politik merupakan gejala postmodern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodirnya kekuatan sosial dalam politik. Tetapi, demikian Ost, postmodern politik lebih melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Karena sebagai alat dan tujuan sekaligus, maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik.

 

Gerakan sosialisme dianggap mampu mencapai tujuan itu. Dengan demikian, warga dan rakyat sebagai konstituen dibuat dan dilakukan sama seperti logika sosialis. Berikutnya adalah menggunakan semua potensi dalam alam sosialisme itu untuk mencapai tujuan. Maka, etnis, ritus, kekuatan sosial, budaya dan lain-lain digunakan untuk tujuan politik. Solidaritas politik diikat dengan tali sosial budaya di ruang sosialisme.

 

Masalahnya adalah dalam ruang solidaritas politik kegiatan politik ternyata tidak diarahkan untuk tujuan bersama tetapi untuk kepentingan elit kekuasaan sendiri. Padahal, hampir semua elit politik dan rezim kekuasaan sepakat untuk menggunakan solidaritas sebagai sarana untuk mendulang suara dan mendapatkan dukungan.

 

Solidaritas politik ternyata memunculkan gejala anti-politik. Sebab, yang diusahakan di sana bukan kesejahteraan bersama di ruang solidaritas asli tetapi kemakmuran dalam langgam akumulasi capital elit politik dan kekuasaan. Maka, gejala anti-politik menjadi terlampau kental di sana.

 

Pencerahan Politik

 

Pencerahan harus disebutkan kembali ketika politik lokal dan nasional terus menggeliat menunjukkan gerak lajunya yang dinamis. Menyebut pencerahan, bayangan semua orang tertuju pada suatu era di mana rasionalitas mengalahkan subyektivitas kebenaran agama abad pertengahan. Ketika itu, pencerahan menjadi sebuah terminologi yang memiliki kekuatan magis. Pencerahan memiliki hulu ledak yang meruntuhkan tembok mitologi dan kesewenang-wenangan tradisi agama. Otoritas agama akhirnya harus mengakui bahwa kebenaran tidak bisa dipertahankan hanya karena kehendak dogmatis baik dan buruk; surga dan neraka.

 

Karena pencerahan yang sama, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Dunia memasuki era baru; era di mana rasionalitas mengukuhkan diri sebagai otoritas yang bisa menentukan segala-galanya. Modernisasi akhirnya menjadi buah nyata dan ciri utama dari perkembangan rasionalitas instrumental itu sampai saat ini. Meski banyak dikritik kaum kritis, rasionalitas tetap saja menjadi alat utama manusia rasional untuk menentukan laju perkembangan peradaban.

 

Karena penghargaan terhadap ilmu pengetahuan yang sama itu, beragam mitos diruntuhkan; berbagai dogma dihancurkan. Politik ala Yunani Kuno kemudian tidak bisa dipakai di era modern karena banyak alasan. Ilmu politik, sebagaimana ilmu yang lain menjadi sangat otonom ketika negara berikut kekuasaannya menjadi kajian utama dalam mengontrol dan mengelola manusia di dalamnya.

 

Sejalan dengan itu, demokrasi menjadi pilihan hampir semua negara di dunia karena diintrodusir dengan berbagai cara oleh negara Barat dan Amerika. Demokrasi kemudian dianggap sebagai salah satu model pemerintahan yang menempatkan rakyat di atas segala-galanya. Demokrasi menjadi alat agar kesejahteraan bersama dapat tercapai.

 

Pertanyaannya adalah apa hubungan antara pencerahan dengan pilkada? Pertanyaan itu laik diajukan karena dua sebab penting berikut ini. Pertama, pilkada adalah alat untuk menyeleksi pemimpin daerah yang akan menjadi komando dalam proses mencapai kesejahteraan bersama. Kedua, karena sebab pertama itu maka pilkada adalah sebuah proses pembelajaran mencari pemimpin yang tepat untuk mengurus dan mengelolah masalah rakyat banyak. Pilkada sebagai ruang pencerahan muncul di sini.

 

Tesis dasarnya adalah bahwa sejauh elit politik, elit kekuasaan  dan penyelenggara pilkada memiliki kehendak baik maka cita-cita pencerahan abad pertengahan mendapatkan kepenuhan otentiknya di sana. Sebaliknya, jika politik hanya menang diproses tetapi kalah dalam praktik pengambilan keputusan penting terkait hajat hidup orang banyak maka pilkada merupakan bentuk paling vulgar dari apa yang disebut pencederaan nilai-nilai pencerahan.

 

Anti-Politik

 

Realitas politik sebagaimana dipaparkan Ost di atas dapat membaca fenomena politik lokal dan nasional di Indonesia. Pemilukada jelas memanfaatkan solidaritas politik untuk tujuan tertentu para elit. Jika sedikit dalam memeriksa gerak-gerik elit politik lokal NTT dan nasional saat-saat ini, sulit untuk tidak mengatakan bahwa solidaritas politik kental menghiasi ruang politik kita. 

 

Solidaritas politik bisa diminimalisir dengan satu kekuatan. Ost menawarkan kekuatan masyarakat sipil untuk meredam kekuatan manipulatif politik. Dengan organ civil society, masyarakat terus disadarkan dan didorong untuk tidak serta merta realitas politik yang manipulatif bentukan elit politik dan kekuasaan.

 

Selain civil society, elemen demokrasi lain hemat saya bisa dipakai untuk meredam kekuatan massif politisi murahan itu. Media massa, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat lain harus bahu membahu memberikan penyadaran. Gerakannya harus bersifat vertikal dan horizontal. Vertikal berarti mendorong negara dan pengambil kebijakan politik untuk terus mengontrol dan membuat regulasi yang bisa memaksa elit politik tunduk pada aturan main politik.

 

Secara horizontal, elemen masyarakat harus bahu membahu mensosialisasikan politik bermartabat. Politik bermartabat adalah politik yang memang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesadaran kritis akan politik perlu disebutkan di sini. Kesadaran kritis yang dimaksud adalah menggugat semua bentuk keanehan politik dalam ruang solidaritas politik; atau, memanfaatkan solidaritas politik untuk tujuan solidaritas sosial. Tanpa itu, rakyat selalu kalah dalam rezim yang terlampau mengagungkan solidaritas politik; Fee dan upeti akan terus menggejala di ruang politik; politik anti-politik akan terus menghiasi dunia politik kita. *

 

 

Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang


Share this post on: