Kontestasi politik selalu menyertakan diskusi lain yang turut serta di belakangnya. Kualitas politik dan praktik berdemokrasi merupakan dua hal lain yang selalu dibahas setiap kali kontestasi berakhir. Sebab, politik tidak hanya soal lahirnya sebuah rezim kekuasaan. Politik pada titik tertentu berurusan dengan proses dan hasil akhir dari proses politik.

 

Dengan demikian, pembahasan mengenai kualitas politik tidak saja ditentukan oleh hasil akhir tetapi semua proses yang termasuk di dalamnya. Dalam studi politik, hal-hal seperti partisipasi politik dan proses perumusan dan pengambilan kebijakan merupakan hal lain yang turut memengaruhi kualitas politik.

 

Berkaitan dengan partisipasi politik, LIPI dan KPU menerbitkan data menarik. Disebutkan bahwa partisipasi politik rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu) di era reformasi sejak pemilu 1999 hingga pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung 2014 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan (Nurhasim, Ed., 2014). Banyak sebab yang diidentifikasi sebagai alasan penurunan partisipasi masyarakat sejak 1999. Alasan utamanya adalah sebagian besar masyarakat merasa kecewa dengan semua proses dan hasil politik. Kekuasaan yang menjadi alat utama politik ternyata dipakai sebagai tujuan akhir oleh beberapa orang.

 

Di NTT, temuan LIPI terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2014 menarik untuk didiskusikan. Diketahui bahwa dalam pemilihan anggota legislatif, partisipasi pemilih di NTT berada di level 77 persen. Sementara itu, pada pemilihan presiden, tingkat partisipasi pemilih di NTT sebesar 70 persen. Data ini menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat kita banyak yang telah memahami arti partisipasi politik. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat sudah memahami bahwa berpolitik itu adalah bagian dari haknya sebagai warga negara.

 

Meski demikian, dinamika politik lokal di NTT dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi politik. Sebagai gambaran, tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Kupang dalam kontestasi pemilihan Walikota Kupang tahun 2016 lalu mengalami penurunan. Harian Victory News (18/02/2017) menulis bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Kupang terus mengalami penurunan dalam tiga kali kontestasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2007, partisipasi politik sebesar 75 persen,  2012 sebesar 74 persen dan 2017 hanya sekitar 70 persen.

 

Dari aspek yang lain, memang masih terdapat satu dua kelemahan di sana sini. Daftar Pemilih Tetap (DPT) misalnya masih menyisahkan soal di mana-mana. Masih ada ketidaksesuaian data yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pihak penyelenggara (KPUD).

 

Lepas dari masih ada beberapa soal itu, yang pasti bahwa partisipasi masyarakat dalam politik semakin menurun. Semua yang belajar politik akan segera bertanya tentang sebab dan musabab munculnya fenomena demikian.

 

Memilih sebagai Hak

Studi tentang partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum telah dilakukan oleh banyak orang. Satu benang merah yang bisa ditarik dari sekian riset tentang itu adalah bahwa politik tidak hanya dilihat dalam konteks cara mendapatkan kekuasaan semata. Dengan kata lain, politik tidak bisa dipahami secara sempit. Politik harus dihubungkan dengan strategi pengambilan kebijakan penting bagi kesejahteraan bersama.

 

Berkaitan dengan itu, dalam Participatory Democracy and Political Participation: Can Participatory Engineering Bring Citizens Back In?, Zittel dan Fuchs (2007) menyebutkan kelemahan elit politik saat ini di banyak negara. Menurut Zittel dan Fuchs, kelemahan utama elit politik adalah karena mereka hanya memahami politik hanya sebatas cara dan strategi untuk mendapatkan kekuasaan.

 

Elit politik gagal memahami bahwa politik sebenarnya dan sejatinya berhubungan erat dengan pengambilan kebijakan penting untuk banyak orang. Elit lupa bahwa kontestasi adalah kesempatan memperlajari beragam alternatif kebijakan untuk penyelesaikan beragam soal di masyarakat.

 

Dalam kerangka itu, politik multipartai penting dijalankan dan dihidupkan di hampir semua negara demokrasi. Tujuannya jelas. Yakni agar elit yang akan berkuasa memilih banyak pilihan dan beragam alternatif dalam pengambilan kebijakan nantinya.

 

Fakta menurunnya partisipasi politik cenderung menyampaikan pesan bahwa demokrasi kita berada dalam risiko besar. Macedo (2005) dalam Democracy at Risk : How Political Choices Undermine Citizen Participation  And What We Can Do About It menyebutkan bahwa partisipasi tidak bisa dipandang sepeleh oleh entitas prodemokrasi. Sebab, esensi demokrasi itu terutama terwujud dalam partisipasi politik itu. Menurut Macedo, benar bahwa kontestasi politik akan menghasilkan pemerintahan baru. Meski demikian, jika prosesnya berjalan pincang maka produk yang dihasilkan itu pun bermasalah dalam kualitas.

 

Politik Kebijakan

Dua pendapat yang disampaikan para ahli di atas dapat menjelaskan menurunnya partisipasi politik masyarakat. Yang harus diperiksa adalah soal praktik kekuasaan dalam aspek kebijakan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam setiap kontestasi erat hubungannya dengan proses pengambilan dan penerapan kebijakan pro rakyat oleh sebuah rezim kekuasaan.

 

Di sini kejujuran harus disebut. Yang dimaksud dengan kejujuran adalah soal kesesuaian janji dengan praktik politik di kemudian hari. Dalam banyak kasus, elit sering memberikan janji ketika musim kampanye tiba. Lalu, ketika telah dipilih dan dipercaya untuk memimpin, semua janji perlahan-lahan dilupakan. Ini menjadi dosa utama untuk tidak menyebut akar dari menurunnya angka partisipasi politik di Kota Kupang.

 

Realitas itu bisa dihubungkan dengan mitos politik di daerah ini. Semua warga kota ini akan segera tahu bahwa selama ini, belum ada petahana yang bisa memertahankan kekuasaannya. Semua petahana nyaris dikalahkan oleh orang baru.

 

Fakta ini menarik untuk dikaji dan dianalisis. Bahwa terjadi dinamisasi politik di ruang politik NTT, sulit dibantah. Gagalnya elit kekuasaan menjalankan peran politik bagi semua orang menjadi akar rendahnya partisipasi politik.

Realitas gagalnya elit kekuasaan mengambil kebijakan yang berdampak bagi masyarakat luas diperparah dengan model politik marginalisasi yang kental menghiasi daerah ini. Fakta masih hadirnya elit-elit muka lama di sini, jelas berdampak pada tersisihnya kader perempuan dan kader muda ke ruang sempit politik NTT.

 

Ke depan, penyelenggara pemilu harus terus membangun komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas politik warga. Sosialisasi tentu berfokus pada isu bahwa memilih itu bukanlah kewajiban politik. Memilih adalah hak setiap individu. Ketika pemilih tidak menggunakan hak pilih, selain tidak menghargai dirinya sendiri, pemilih yang bersangkutan sebenarnya sedang menggadaikan hak politiknya kepada orang lain hanya karena keterbatasan orang tersebut memahami politik. Ingat itu! *


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi