KUPANG--Sebanyak 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020.Delapan kabupaten tersebut masing-masing, Sabu Raijua (16 September 2019), Timor Tengah Utara (TTU) 28 September 2019, Malaka (1 Oktober 2019), Sumba Timur (1 Oktober 2019), Belu (2 Oktober 2019), Ngada (5 Oktober 2019), Sumba Barat (7 Oktober 2019), Manggarai Barat (11 Oktober 2019). Sementara Kabupaten Manggarai sampai saat ini belum menandatangani NPHD. Penandatanganan NPHD oleh Bupati dan Ketua KPU Kabupaten pada 8 (delapan) kabupaten tersebut dilakukan setelah KPU bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat melakukan pembahasan bersama terhadap Rencana Kebutuhan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 yang diajukan oleh KPU Kabupaten, dengan merujuk pada standar harga dan kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kegiatan penyusunan dan penandatanganan NPHD berakhir 1 Oktober 2019, namun kenyataannya sebagian besar kabupaten melampaui jadwal tersebut karena terkendala pada aspek pemahaman yang masih berbeda tentang anggaran hibah pemilihan. Padahal dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD, telah mengatur tentang sumber dan pengelolaan pendanaan kegitan Pemilihan untuk dipedomani. Bahkan lebih teknis lagi Kemendagri telah keluarkan SE Nomor 900/9629/SJ tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020. KPU Provinsi NTT yang memiliki tugas koordinasi, menindaklanjuti kondisi tersebut dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, sehingga pada 27 September 2019 yang lalu, Pemda Provinsi memfasilitasi pertemuan antara 9 (sembilan) KPU kabupaten dengan pihak Pemerintah Kabupaten yang juga dihadiri KPU Provinsi di Kantor Gubernur NTT. Salah satu kesepatakan yang diajukan Pemda Provinsi adalah KPU Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten melalui TAPD masing-masing untuk segera membahas bersama-sama kebutuhan anggaran pemilihan dan menandatangani NPHD paling lambat 10 Oktober 2019.

Alhasil, sekembalinya dari pertemuan tersebut, beberapa kabupaten telah melakukan pembahasan bersama dan menandatangani NPHD, kecuali Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai.Menyikapi kondisi di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia yang cukup signifikan belum menandatangani NPHD, Kemendagri pada 7 Oktober 2019 yang lalu melaksanakan rapat koordinasi evaluasi pendanaan Pilkada Tahun 2020 dengan mengundang para Bupati, Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota  yang belum tandatangan NPHD. Dan khusus NTT dihadiri Ketua KPU Manggarai Barat dan Manggarai.Berdasarkan laporan dari KPU Manggarai Barat kepada KPU Provinsi NTT, KPU setempat bersama Pemda telah membahas bahkan menandatangani NPHD tanggal 11 Oktober 2019. Sebaliknya untuk Kabupaten Manggarai, sampai berita ini dipublikasikan, belum dilakukan penandatanganan NPHD antara Bupati dan Ketua KPU Manggarai. KPU Manggarai dalam laporannya kepada KPU Provinsi NTT menyebutkan, sepulangnya dari Jakarta, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemda Manggarai untuk menyampaikan point-point kesepakatan pada rakor di Kemendagri, termasuk deadline jadwal penandatanganan NPHD paling lambat 14 Oktober 2019. Pihak Pemda Manggarai telah menerima rincian kebutuhan anggaran yang diajukan KPU Manggarai, bahkan KPU Manggarai sudah 2 kali berinisiatif mengundang TAPD untuk membahasnya, dan hasilnya KPU Manggarai menyiapkan 2 (dua) skanario usulan yakni Rp 34 M untuk 750 TPS dan Rp 29 M untuk 700 TPS. Namun pada pertemuan bersama tanggal 11 Oktober 2019, pihak Pemda Manggarai menyatakan hanya menyanggupi Rp. 15.225.000.000 sesuai kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, dengan rincian kebutuhan tahun 2019 sebesar Rp 225.000.000 sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara pembahasan bersama, sementara untuk kebutuhan tahun 2020 belum dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Manggarai. Akibatnya sampai saat ini belum dilakukan penandatanganan NPHD.


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi