Dalam rangka memantapkan persiapan pembentukan PPK dan PPS oleh sembilan KPU Kabupaten penyelenggara Pemilihan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan PPK dan PPS bertempat di ala KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumat 10 Januari 2020.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dari kabupaten Malaka, Belu, TTU, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat dan Sumba Timur, serta jajaran komisioner dan sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiatan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa tahapan pembentukan panitia ad hoc merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dimana dalam struktur badan penyelenggara ad hoc harus telah terbentuk sebelum tahapan-tahapan penting dalam pemilihan berjalan. Untuk itu menurutnya KPU Kabupaten penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 perlu melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan pihak terkait. Melalui momentum pembentukan PPK dan PPS publik dapat terlibat secara partisipatif dalam Pemilihan dengan menjadi panitia ad hoc. Thomas Dohu juga menghimbau agar penyelenggara membangun kekuatan tim dan terbuka dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. “Kita tidak boleh lengah, bekerja dengan profesional dengan harapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 berjalan lancar, aman dan sukses” tandasnya mengakhiri sambutan.

Arahan singkat juga disampaikan oleh masing-masing Ketua Divisi. Ketua Divisi Program Data Fransiskus V. Diaz mengingatkan dalam merekrut calon anggota PPK dan PPS diutamakan yang memahami teknologi informasi. Divisi Teknis Penyelenggara Lodowyk Fredrik menghimbau agar sembilan KPU Kabupaten penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 membuat laporan secara periodik serta laporan akhir penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 paling lambat dua bulan usai penetapan calon terpilih.  Jeffry Gala selaku Ketua Divisi Hukum menegaskan agar penyelenggara tidak melakukan tawar menawar dengan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Sekretaris KPU Provinsi Ubaldus Gogi mengingatkan agar dalam rangka menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemilihan Serentak Tahun 2020, pertanggungjawaban keuangan perlu dikelola dengan baik. “Laporan-laporan dari penyelenggara ad hoc perlu diminta secara berkala” ujar Ubaldus Gogi.  


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi