Hari ini, (Senin 1/3/2021) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan beberapa kegiatan penting yakni Deklarasi Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja diikuti dengan Penyerahan SK CPNS bagi CPNS di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran DIPA Nomor 21 Tahun 2021, Keputusan KPU Nomor 612 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
Kegiatan ini berlangsung pada pukul 09.00 Wita di Aula KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu didampingi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membaca dan menandatangani perjanjian kinerja Tahun 2021. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan pula oleh jajaran pejabat struktural dan staf di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam laporan ketua panitia kegiatan yang disampaikan oleh Kasubag Program dan Data Peiter G. Nappoe kegiatan Deklarasi Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk membangkitkan komitmen bersama pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta peningkatan kinerja seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Deklarasi Reformasi Birokrasi ini dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/1/2021.
Usai penandatanganan Perjanjian Kinerja, acara dilanjutkan dengan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS bagi 7 (tujuh) 0rang CPNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil seleksi tahun 2020.
Dalam arahannya Thomas Dohu menyampaikan ada tiga poin penting dari kegiatan hari ini pertama komitmen untuk melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan, kedua dari pelaksanaan komitmen ini kita diberi wewenangan supervisi dan evaluasi, ketiga adanya penghargaan ataupun sanksi oleh pejabat yang berwenang. Thomas Dohu juga meminta seluruh jajaran Komisi Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berkomitmen penuh meningkatkan kinerja kerja pada tahun anggaran 2021.


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi