Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui juru bicaranya Yosafat Koli menyatakan bahwa pihaknya intens melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses pelaksanaan Pemungutan Suaran Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/202.Tanggal 15 April 2021. Supervisi dan monitoring intens dilakukan terhadap proses penanggaran, tahapan dan jadwal, serta kesiapan penyelenggara ad hock dalam melakukan Pemungutan Suara Ulang. “KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama KPU Kabupaten Sabu Raijua terus memastikan seluruh tahapan dan jadwal PSU berlangsung sesuai koridor hukum yang berlaku, serta memastikan penyelenggara ad hock aman dan siap melaksanakan tugasnya” demikian disampaikan Yos Koli di ruang kerja nya (23/04/2021).

Pasca putusan MK tersebut tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua adalah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Dalam keputusan ini telah ditetapkan hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS jatuh pada tanggal 7 Juli 2021. Menanggapi banyaknya pertanyaan publik terkait dengan penetapan tanggal 7 Juli 2021 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara, Yos Koli menegaskan bahwa putusan MK menyatakan pelaksanaan PSU adalah 60 hari kerja  bukan hari kalender. “60 hari itu tidak terhitung hari Jumat dan Sabtu juga Hari Libur Nasional. “Kita tahu bersama bahwa sepanjang bulan April-Mei 2021 ada banyak hari libur termasuk Lebaran, maka jatuhnya hari pemungutan suara tidak boleh lebih dari tanggal 12 Juli 2021, sehingga 7 Juli 2021 ditetapkan sebagai hari pemungutan suara PSU Sabu Raijua” ujar Yos Koli. Ia menambahkan sebagai Penyelenggara Pemilu KPU wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak menaatinya.

 


Share this post on:

Berita Terkait

NTT Tuan Rumah Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi Se-Indonesia

KPU NTT Tetapkan DPT Untuk Syarat Dukungan Pilgub 2018

Ketua KPU RI Beri Kuliah Umum di Undana

12 Daerah di Indonesia Belum Tandatangani NPHD

17 September Semua NPHD Tuntas

Rapimnas KPU Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi