Berita Terkini

104

KPU Provinsi NTT gelar Diskusi Tematik KoPi ParMas Part 20

Kupang, ntt.kpu.go.id - KPU Provinsi NTT kembali gelar Diskusi Tematik Kita Ngobrol Pemilu, Demokrasi, dan Partisipasi Masyarakat (KoPi ParMas) Part 20 secara daring Rabu (13/5) dengan tema “Pemilu Hijau sebagai Alternatif Tata Kelola Pemilu Berkelanjutan”. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, didampingi Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah serta Plh. Sekretaris Aryans Terra Fanu. Dalam arahannya, Jemris menegaskan bahwa Pemilu Hijau merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemilu yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menurutnya, penerapan konsep tersebut telah dimulai sejak Pemilu 2019 melalui pembatasan alat peraga kampanye pada pohon dan pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi layanan.  Diskusi menghadirkan narasumber Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, Antonius D. Bethan dan Anggota KPU Kabupaten Sikka, Harun Al Rasyid. Hadir sebagai pembicara utama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana. Dr. Hamzah Huri Wuladaka, M.Si dan dipandu moderator Penata Kelola Pemilu Agatha Sukmasari Woda. Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan tentang Pemilu Hijau merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemilu ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas dan plastik, digitalisasi sistem, serta pengelolaan logistik berkelanjutan guna mendukung demokrasi yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sementara itu, Dr. Hamzah selaku keynote speaker menegaskan bahwa Pemilu Hijau merupakan respons terhadap krisis ekologis global melalui tata kelola pemilu yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.  Hamzah juga menekankan pentingnya kajian akademik untuk mengukur dampak ekologis pemilu serta menyatakan kesiapan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana mendukung KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi dan riset. Pada sesi penutup, Anggota KPU Provinsi NTT, Baharudin Hamzah mengapresiasi berkembangnya diskusi yang lebih akademis terkait kepemimpinan berkelanjutan dan kepedulian lingkungan, serta menyambut baik rencana kerja sama melalui MoU dengan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana. Hadir mengikuti kegiatan, jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, dan masyarakat umum.


Selengkapnya
87

KPU NTT Cetak ASN Profesional dan Berintegritas

Denpasar, ntt.kpu.go.id - Sebanyak 113 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan XIV, XV, dan XVI di lingkungan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2026. Kegiatan Latsar yang dilaksanakan dengan metode blended learning sejak 12 Februari hingga Mei 2026 tersebut mencapai puncaknya melalui tahapan pembelajaran klasikal (on campus) yang berlangsung pada 5–13 Mei 2026 di BKPSDM Bali. Puncak pelaksanaan Latsar ditandai dengan kegiatan Ujian Aktualisasi yang turut dihadiri para mentor, yakni atasan langsung dari masing-masing peserta. Ujian ini menjadi tahapan akhir dalam mengukur kemampuan peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja. Seluruh peserta dari ketiga angkatan dinyatakan lulus setelah mengikuti rangkaian pembelajaran secara bertahap, mulai dari Massive Open Online Course (MOOC), e-learning, seminar rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di unit kerja, hingga pembelajaran klasikal. Dalam pelaksanaan Latsar tersebut, sejumlah peserta berhasil meraih predikat “Sangat Memuaskan” sekaligus menjadi peserta terbaik pada masing-masing angkatan, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian mereka selama mengikuti proses pelatihan. Turut hadir dalam kegiatan mentoring dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Bathseba Selvya Dapatalu, bersama para Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-NTT.


Selengkapnya
147

KPU Provinsi NTT kembali gelar Diskusi Tematik Kita Ngobrol Pemilu, Demokrasi, dan Partisipasi Masyarakat (KoPi ParMas) Part 19

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali gelar Diskusi Tematik Kita Ngobrol Pemilu, Demokrasi, dan Partisipasi Masyarakat (KoPi ParMas) Part 19 secara daring, Rabu (29/4) dengan tema “Tantangan Pemutakhiran Data Pemilih antara Birokrasi dan Demokrasi.” Kegiatan dibuka Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, didampingi Anggota Lodowyk Fredrik, Petrus Kanisius Nahak, Elyaser Lomi Rihi, Baharudin Hamzah, serta Plh. Kabag Perencanaan, Data dan Informasi Lusia Hekopung. Dalam sambutannya, Jemris menegaskan peran KPU dalam menyempurnakan data kependudukan agar akurat dan layak digunakan serta berharap narasumber dapat berbagi pengalaman untuk memperkuat pengelolaan data pemilih ke depan. Sebagai narasumber, Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua, Daud Pau, serta Anggota KPU Kabupaten Sumba Timur Muhamad N. Algadrie, memaparkan berbagai tantangan dalam pemutakhiran data pemilih sekaligus berbagi pengalaman dalam menjaga akurasi data pemilih. Sesi diskusi dipandu moderator Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Ende, Rince B. Sailana. Sebagai penutup, Petrus Kanisius Nahak menegaskan pentingnya pengurusan dokumen yang transparan dan fleksibel, serta menekankan perlunya penguatan regulasi untuk memastikan validitas data pemilih. Selanjutnya Elyaser Lomi Rihi menegaskan bahwa kewenangan menjadi isu kunci dalam pengelolaan data pemilih dan perlunya kajian ulang regulasi untuk memperkuat kewenangan KPU agar pengelolaan data pemilih lebih efektif. Kemudian Lodowyk Fredrik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta KoPi ParMas atas partisipasi aktif dalam diskusi serta meyakini bahwa pengetahuan yang dibagikan akan memberikan manfaat dalam memperkuat kapasitas kepemiluan peserta. Terakhir, Baharudin Hamzah menegaskan bahwa isu pemilih merupakan aspek krusial dalam pemilu yang melibatkan pemilih, penyelenggara, dan peserta. Ia menyampaikan bahwa dinamika regulasi dan berbagai sengketa menunjukkan pentingnya perbaikan tata kelola pemilih, di tengah keterbatasan kewenangan KPU dalam urusan kependudukan. Hadir mengikuti kegiatan secara daring, jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Selengkapnya
120

KPU Provinsi NTT gelar kegiatan Asistensi Penyusunan Proyeksi Kerja Sama Tahun 2026 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur gelar kegiatan Asistensi Penyusunan Proyeksi Kerja Sama Tahun 2026 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur pada Selasa (28/4). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi NTT ini dilaksanakan secara hybrid dengan seluruh jajaran KPU di Tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, didampingi Anggota KPU Lodowyk Frederik, Elyaser Lomi Rihi, Petrus Kanisius Nahak, Plh. Sekretaris Andrew S. N. Kete dan pejabat struktural, pejabat fungsional serta seluruh jajaran sekretariat. Dalam sambutannya jemris menegaskan bahwa kerjasama merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan kepemiluan, pendidikan pemilih, serta partisipasi masyarakat. Beliau menekankan agar penyusunan proyeksi kerja sama dilakukan secara sistematis, terarah, dan senantiasa selaras dengan kebijakan nasional KPU RI. Hadir sebagai narasumber, Asmi Septanti Kurniawati selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI. dimana, didalam paparannya, ia menjelaskan pedoman teknis penyusunan naskah dinas Perjanjian Kerja Sama (PKS), mulai dari ruang lingkup sosialisasi hingga mekanisme persetujuan KPU RI melalui nota kesepahaman dengan mitra strategis. diskusi dipandu kasubag Keuangan KPU Prov NTT Pieter G. Nappoe berjalan baik, membahas isu-isu regulasi dengan pemerintah daerah serta prosedur penyusunan naskah dokumen kerja sama yang sesuai ketentuan.


Selengkapnya
130

KPU Provinsi NTT gelar kegiatan Aktivasi Akun dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur gelar kegiatan Aktivasi Akun dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi Srikandi secara daring melalui Zoom Meeting dari Media Center KPU Provinsi NTT, Selasa (28/4). Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU Provinsi NTT, Lodowyk Frederik, didampingi Kasubag Perencanaan, Lusia ADP Hekopung, serta jajaran staf terkait. Dalam arahannya, Lodowyk menekankan bahwa, implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE ) guna meningkatkan keamanan dokumen serta kualitas layanan publik di lingkungan KPU se-Provinsi NTT. Ia menambahkan, kegiatan tersebut berfungsi sebagai sarana pembinaan teknis agar seluruh jajaran memahami mekanisme penggunaan Tanda Tangan Eletronik (TTE) secara benar. Selanjutnya, Operator Tanda Tangan Eletronik KPU Prov NTT, Tati Haryati Binti Husein memaparkan mekanisme penggunaan dengan benar, serta langkah-langkah teknis, aktivasi akun yang di pantau langsung melalui portal BSrE BSSN, termasuk penyesuaian prosedur keamanan akun, dan Kemudian dilanjutkan Operator Skrikandi Hencey A. E. Bolla dalam penerapannya pada aplikasi Srikandi. Kasubag perencanaan KPU NTT Lusia Hekopung berharap seluruh jajaran dapat menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengimplementasikan sistem ini secara optimal guna meningkatkan ketertiban administrasi persuratan berbasis digital. Ia menambahkan, penerapan Tanda Tangan Eletronik (TTE) di lingkungan KPU se-Provinsi NTT dijadwalkan mulai berlaku secara serentak pada 1 Mei 2026 mendatang


Selengkapnya
121

KPU Provinsi NTT ikuti FGD Pengembangan Kompetensi SDM di Jakarta

Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Baharudin Hamzah bersama Plt. Sekretaris yang juga menjabat sebagai Kabag SDM, Melanie Sari Willa Hege mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Pengembangan Kompetensi SDM melalui Learning Management System (LMS) Kepemiluan Tahun 2026 di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Selasa (28/4/2026). Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Dalam arahannya, Afifuddin menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi bagi jajaran KPU di tengah keterbukaan sumber daya manusia kepemiluan yang semakin luas. Affifudin juga menekankan pemanfaatan Learning Management System (LMS) sebagai media pembelajaran digital yang strategis, guna meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Materi FGD disampaikan oleh narasumber Dr. John Fresly Hutahayan, S.H., LL.M., yang mengangkat tema “Aktualisasi Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Learning Management System”. Dalam pemaparannya, John Fresly Hutahayan menegaskan bahwa pengembangan Learning Management System (LMS) dilatarbelakangi kebutuhan mendesak akan sistem pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi serta meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Ia menjelaskan, LMS tidak sekadar menjadi media pembelajaran digital, melainkan infrastruktur strategis dalam pengembangan kompetensi SDM KPU yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Hadir mengikuti kegiatan, 38 Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia, serta 23 Kepala Bagian SDM KPU Provinsi dari seluruh Indonesia.


Selengkapnya
🔊 Putar Suara