Kupang, ntt.kpu.go.id - KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali gelar Diskusi Tematik Kita Ngobrol Pemilu, Demokrasi, dan Partisipasi Masyarakat (KoPi ParMas) Part 17 secara daring, Rabu (15/4), dengan tema “Peran Tokoh Adat dan Agama dalam Pembentukan Pilihan Politik Lokal.”

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, didampingi Anggota Baharudin Hamzah dan Elyaser Lomi Rihi, Plt. Sekretaris Melanie Sari Willa Hege, serta Kasubbag Hukum dan SDM Bathseba Dapatalu.

Dalam sambutannya, Jemris menegaskan bahwa tema yang diangkat merupakan isu yang sensitif sekaligus relevan dalam konteks penyelenggaraan pemilu. 

Menurut Jemris, peran tokoh adat dan tokoh agama tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh besar dalam membentuk preferensi politik masyarakat, meskipun secara normatif lembaga keagamaan maupun adat tidak diperkenankan terlibat dalam praktik politik praktis.

Diskusi menghadirkan narasumber Anggota KPU Kabupaten Belu, Maria Gizela Lumis, serta Anggota KPU Kabupaten Manggarai, Fransiskus Dohos Dor, dipandu moderator Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kupang, Steven Rero.

Kedua narasumber memaparkan materi terkait peran strategis tokoh adat dan tokoh agama dalam pembentukan pilihan politik lokal, sekaligus berbagi pengalaman selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan. 

Sebagai penutup, Baharudin menekankan bahwa politik, agama, dan adat merupakan tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Bahar menjelaskan pengaruh tokoh agama dan tokoh adat sangat kuat, karena ketaatan masyarakat tidak hanya didasarkan pada legitimasi hukum formal, tetapi juga pada kharisma dan kedalaman nilai spiritual yang dimiliki oleh figur tersebut. 

Lebih lanjut Bahar menjelaskan KPU perlu menggandeng tokoh adat dan tokoh agama sebagai mitra strategis dalam pendidikan pemilih. 

Ia menyampaikan, keterlibatan kedua kelompok tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat serta mendorong pemilih yang lebih rasional dan berintegritas.

Hadir mengikuti kegiatan, jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.