Baharudin Hamzah 
Anggota KPU Provinsi NTT

Di setiap peringatan hari Kartini, kita kerap mengenang sosok perempuan pelopor emansipasi yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan, dan martabat kaum perempuan. Namun di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur, semangat Kartini menemukan makna yang lebih nyata dan membumi. Ia hidup dalam wajah perempuan-perempuan sederhana yang setiap hari berjuang menaklukkan jarak, alam, dan keterbatasan demi menjaga kehidupan tetap menyala.

Peringatan hari Kartini semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan yang dipenuhi simbol kebaya dan pidato-pidato formal. Kartini harus dibaca sebagai semangat pembebasan, kesetaraan, dan keberanian untuk menembus batas-batas ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia hari ini, semangat itu hidup nyata pada perempuan-perempuan di wilayah kepulauan. Mereka yang berjuang bukan hanya menghadapi ketimpangan gender, tetapi juga keterisolasian geografis, keterbatasan layanan publik, dan rapuhnya struktur ekonomi keluarga. Mereka adalah Kartini Kepulauan.

Di pulau-pulau kecil, banyak perempuan menjalani kehidupan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar peran domestik. Mereka pergi sebelum matahari terbit dan pulang ketika matahari tenggelam. Mereka menyusuri bukit, menyeberangi laut, berjalan jauh ke kebun, ke pasar, atau ke sumber air demi memastikan kehidupan keluarga tetap berjalan. Di pundak mereka, rumah tangga digendong dengan sabar. Di telapak kaki mereka, jarak ditaklukkan tanpa keluhan.

Di Nusa Tenggara Timur, semangat Kartini menemukan wajahnya yang khas. Sebagai daerah kepulauan dengan bentang geografis yang tersebar, tantangan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan gender, tetapi juga dengan jarak antarpulau, keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks ini, lahirlah apa yang dapat disebut sebagai Kartini NTT, perempuan yang menopang kehidupan di tengah kerasnya geografis dan terbatasnya negara hadir secara merata.

Nusa Tenggara Timur terdiri dari banyak pulau besar dan kecil yang dipisahkan laut, perbukitan, serta kondisi alam yang tidak selalu mudah dijangkau. Di banyak desa, perempuan masih harus berjalan jauh mengambil air, menuju kebun, membawa hasil panen ke pasar, atau menyeberang ke wilayah lain demi berdagang. Mereka pergi sebelum matahari terbit dan pulang ketika senja datang. Di pundak mereka, rumah tangga bertahan, di langkah mereka, ekonomi keluarga bergerak.

Di titik ini, pendekatan interseksionalitas yang diperkenalkan Kimberlé Crenshaw membantu menjelaskan kenyataan ini. Ketidakadilan yang dialami perempuan kepulauan tidak berdiri sendiri sebagai persoalan gender semata, melainkan bertumpuk dengan faktor lokasi geografis, kemiskinan, akses pendidikan, dan ketimpangan pembangunan. Mereka mengalami diskriminasi berlapis  sebagai perempuan, sebagai warga wilayah pinggiran, dan sering kali sebagai kelompok ekonomi rentan.

Ketika suami merantau ke luar daerah untuk mencari nafkah, banyak perempuan di kampung mengambil alih peran sebagai kepala keluarga de facto. Mereka berkebun, memelihara ternak, menenun kain sebagai warisan budaya sekaligus sumber ekonomi, membawa hasil ke pasar, mengurus anak-anak, memasak, dan tetap hadir dalam acara sosial maupun adat kampung. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, mereka sedang mengelola berbagai modal sekaligus, modal ekonomi untuk bertahan hidup, modal sosial melalui jejaring komunitas, dan modal budaya melalui pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Namun kerja besar itu sering tidak diakui sebagai kerja produktif. Pemikir feminis  Silvia Federici menjelaskan bahwa kerja domestik perempuan sering dianggap alami dan tidak bernilai ekonomi, padahal justru menjadi fondasi keberlangsungan masyarakat. Memasak, mengasuh anak, merawat keluarga, mengambil air, mengatur kebutuhan rumah tangga, semua itu menopang kehidupan sosial, tetapi kerap tidak tercatat dalam ukuran pembangunan.

Beban perempuan kepulauan semakin berat ketika kebijakan publik tidak berpihak. Ketika hutan diekploitasi untuk kepenntingan ekonomi negara tanpa pertimbangan keberlanjutan, yang hilang bukan sekadar pepohonan, tetapi juga sumber air, ruang hidup, dan penyangga ekonomi rumah tangga. Dalam perspektif ekofeminisme, Vandana Shiva menjelaskan bahwa eksploitasi alam sering berjalan seiring dengan meningkatnya beban perempuan. Saat hutan rusak, perempuan harus berjalan lebih jauh mencari kayu bakar dan air. Kerusakan ekologis dengan demikian bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan gender.

Demikian pula ketika terjadi pemutusan hubungan kerja dan suami kehilangan pendapatan, perempuan menjadi benteng terakhir keluarga. Mereka yang harus memikirkan sarapan pagi, uang jajan anak sekolah, biaya pendidikan, kebutuhan dapur, hingga obat-obatan rumah tangga. Seorang ayah mungkin masih bisa duduk di rumah tetangga menyeruput kopi untuk menenangkan pikiran, tetapi seorang ibu jarang memiliki ruang jeda semacam itu. Kepadanyalah seluruh kebutuhan keluarga bermuara. Ia menjadi tempat bertemunya kecemasan sekaligus harapan.

Dalam perspektif  Imanuel Wallerstein,  wilayah kepulauan kerap berada di posisi periferi jauh dari pusat anggaran, layanan, dan perhatian pembangunan. Karena itu, perempuan kepulauan memikul beban ganda, ketimpangan gender sekaligus ketimpangan spasial. Mereka menanggung dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat jauh dari tempat mereka hidup.

Antara patriarkhi & politik elektoral    

Dalam perpektif kontestasi demokrasi elektoral, perjuangan politisi perempuan di daerah kepulauan yang sangat kuat budaya patriarkinya tidaklah mudah. Mereka tidak hanya bertarung memperebutkan suara pemilih, tetapi juga berhadapan dengan tembok patriarki yang tebal dan telah lama mengakar dalam budaya politik kita. Di banyak tempat, kepemimpinan masih kerap dibayangkan sebagai ruang laki-laki, sementara perempuan ditempatkan sebatas pendamping atau pelengkap.

Karena itu, politisi perempuan sering harus bekerja dua kali lebih keras. Mereka bukan saja dituntut menawarkan gagasan, program, dan kapasitas kepemimpinan, tetapi sekaligus meyakinkan pemilih bahwa tugas memimpin bukan monopoli laki-laki. Bahwa perempuan pun memiliki kecakapan mengambil keputusan, keberanian menghadapi krisis, keteguhan mengelola konflik, serta kepekaan membaca kebutuhan rakyat. Sering kali mereka diuji bukan pada visi, melainkan pada stereotip, soal status keluarga, penampilan, cara bicara, bahkan peran domestik. Beban yang jarang ditimpakan secara setara kepada politisi laki-laki. Inilah wajah ketidakadilan politik yang masih tersisa dalam demokrasi modern.

Padahal sejarah menunjukkan banyak perempuan mampu memimpin dengan integritas, empati, dan ketangguhan. Kehadiran perempuan dalam politik bukan semata soal keterwakilan angka, tetapi tentang menghadirkan perspektif yang lebih utuh dalam kebijakan publik. Ketika perempuan masuk ruang keputusan, isu pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, kesejahteraan keluarga, dan keadilan sosial sering memperoleh perhatian lebih besar.

Maka memperjuangkan Kartini hari ini tidak cukup dengan slogan emansipasi. Negara harus menghadirkan kebijakan yang berpihak, transportasi antarpulau yang layak, akses air bersih, sekolah dan layanan kesehatan yang dekat, perlindungan bagi keluarga pekerja migran, dukungan ekonomi perempuan, serta ruang politik yang memungkinkan suara perempuan pinggiran ikut menentukan arah pembangunan.

Kartini kepulauan adalah perempuan yang tidak banyak ditulis dalam buku sejarah, tetapi setiap hari menulis keberanian dengan tangan mereka sendiri. Mereka kuat tanpa mengeluh, tabah tanpa pujian, dan setia menjaga hidup dalam segala keterbatasan. Jika Indonesia sungguh ingin adil, maka suara perempuan di pulau-pulau kecil harus didengar. Sebab di sanalah makna “habis gelap terbitlah terang” menemukan bentuknya yang paling nyata.

Di tangan mereka, rumah tetap berdiri. Di langkah mereka, ekonomi keluarga tetap bergerak. Di kehadiran mereka, kehidupan sosial kampung tetap terjaga. Mereka bekerja melampaui batas-batas peran yang sering didefinisikan secara sempit. Saat laki-laki merantau menjemput harapan di tanah orang, para perempuan tinggal di kampung menjaga akar kehidupan agar tidak tercerabut.  Dari rahimnya kehidupan bermula, dan dari pangkuannya pula masa depan pertama kali belajar mengenal dunia. Di sanalah bersemai calon-calon pemimpin, sebab setiap anak yang kelak memegang amanah publik, memimpin masyarakat, atau mengubah zaman, mula-mula ditempa dalam kasih, disiplin, dan nilai-nilai yang ditanamkan seorang ibu.

Ia adalah sekolah pertama, tempat manusia belajar bicara, mengenal benar dan salah, memahami hormat, tanggung jawab, kerja keras, serta cinta kepada sesama. Sebelum seorang anak mengenal ruang kelas, ia lebih dahulu belajar dari keteladanan ibunya. Sebelum membaca buku, ia membaca wajah sabar seorang perempuan yang mengajarkan arti pengorbanan.Karena itu, memuliakan perempuan sejatinya adalah memuliakan masa depan. Menguatkan perempuan berarti menguatkan generasi.*)

Selamat Hari Kartini.