Wacana terkait Pilkada langsung kembali hangat setelah  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan  agar dikembalikan ke pemilihan melalui lembaga DPRD atau dilaksanakan pilkada asimetris. Alasan yang dijadikan pertimbangan diantaranya, bahwa pilkada langsung memiliki mudarat yang tak bisa dihindari, seperti halnya banyak kepala daerah yang terjerat korupsi meskipun  tidak menafikan manfaat pilkada langsung bagi demokrasi. (Dzulfaroh; https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/10}.

 

            Alasan lain yang merebak selama ini diantaranya, anggaran daerah banyak tersedot untuk urusan Pilkada sehingga belanja publik berkurang, ongkos politik yang tinggi tidak berkorelasi dengan kualitas pemimpin yang diperoleh, cendrung terjadi konglomerasi politik sehingga pemilik modal saja yang bisa ikut kontestasi, dan masyarakat yang belum siap sehingga sering terjadi   perpecahan yang menahun.

 

           Wacana yang muncul  disaat tahapan Pilkada 2020 sedang bergulir mendapat respons yang beragam, termasuk Presiden RI Joko Widodo yang dalam pandangannya tetap mempertahankan Pemilihan secara langsung sebagai bagian dari kemajuan proses demokrasi di Indonesia. Tanggapan lainnya juga datang dari beberapa lembaga diantaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan  Demokrasi  (Perludem) yang mengeritik keras wacana tersebut dan mendorong agar Pilkada langsung oleh rakyat tetap dipertahankan dengan membuka ruang evaluasi bagi hal-hal penting yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pilkada kedepan. Perludem menilai wacana pengembalian pilkada langsung ke DPRD merupakan bentuk pemberangusan hak konstitusi warga negara dan  melemahkan partisipasi warga yang mulai menguat. Seharusnya keseriusan pemerintah tertuju pada pengaturan batasan belanja kampanye yang realistis dan memadai pada UU Pilkada.

 

           Pilkada yang telah berlangsung selama   14 Tahun,   sudah disoroti dengan berbagai argument baik itu argument konstitusi maupun argument politik. Hasym Asy’ari (2011) dalam tulisannya “mempertahankan Pilkada langsung” menyebutkan bahwa argumentasi konstitusional Pilkada langsung adalah; Pertama, Konstitusi Indonesia UUD 1945 menentukan bahwa  bentuk negara  yang dianut Indonesia adalah Republik (vide pasal 1 ayat (1). Sebagai konsekwensi sebuah negara berbentuk Republik, maka kedaulatan berada di tangan rakyat (vide pasal 1 ayat (2). Impilikasinya adalah pengisian jabatan kenegaraan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu (vide pasal 2 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3),  Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E). Kendatipun dalam pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis, maka kata “demokratis” dimaknai  pula bahwa Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai konsekwensi bentuk Negara Republik, Kedaulatan di tangan rakyat, maka rakyatlah yang berhak menentukan kepala daerahnya.

 

            Kedua, UUD 1945 yang menganut Sistem Pemerintahan Presidensil (vide pasal 6A ayat (1) dan pasal 7). Salah satu ciri pemerintahan presidensil adalah Presiden (pejabat eksekutif) dipilih langsung oleh rakyat atau pemilih. Untuk menegaskan dan menjaga konsistensi sistem pemerintahan Presidensil, maka dalam pengisian jabatan kepala daerah atau  pemimpim pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan melalui Pemilihan secara langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen (DPRD).

 

           Sedangkan argument politik  yang dibangun Hasym adalah  bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan  langkah tepat membangun legitimasi bagi kepala daerah mengingat bahwa DPRD dipilih secara langsung  oleh rakyat melalui Pemilu, sehingga untuk mengimbangi basis legitimasi DPRD maka sudah seharusnya basis legitimasi kepala daerah dibangun lewat pemilihan oleh rakyat.

 

          KPU sebagai penyelenggara Pemilu menilai bahwa, Pilkada langsung yang berlangsung selama ini sangat positif karena telah mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya. Dengan Pilkada langsung, rakyat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan  dan diharapkan untuk ikut menjaga suasana demokrasi lokal yang berkembang  di daerahnya sehingga dapat memicu dan memacu  tumbuh kesadaran dan kematangan berdemokrasi di tengah masyarakat.

 

 Jalan terus,terus evaluasi

 

            Keinginan Presiden agar prinsip Pemilihan langsung tetap dipertahankan sedangkan evalusianya hanya  terkait hal-hal teknis pelaksanaannya menjadi sebuah perhatian yang perlu disikapi bersama. Perjalalan Pilkada selama 14 tahun telah  mengalami berbagai penyempurnaan baik regulasi dan teknis penyelenggaraannya  hingga keserentakannya yang telah melampaui 3 Periode yakni Tahun 2015, 2017 dan 2018. Hal ini  sesungguhnya adalah sebuah keberhasilan bangsa kita membangun demokrasi electoral di tingkat lokal  ditengah upaya dan perjuangan kita  menumbuhkan demokrasi dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantial.  Untuk itu pilkada langsung yang sudah cukup jauh melangkah  ini mestinya tetap dipertahankan tetapi dievaluasi untuk perbaikan baik aspek pelaksanaannya termasuk aspek-aspek  pembiayaan yang bagi sebagian daerah menjadu beban.

 

             Salah satu opsi menarik dari Komisi II DPR RI dari empat opsi yang diangkat sebelum dilakukannya evaluasi Pilkada yakni tetap dilakukan Pilkada langsung namun perlu ada aturan yang secara spesifik harus dicari. Opsi ini sebagai langkah maju  dan memiliki semangat yang  optimis untuk menata Pilkada yang merupakan buah dan perjuangan reformasi 1998.

 

             Wacana menuju pada tingkatan e-voting atau Pemilihan secara elektronik mestinya lebih cocok dipercakapkan diera teknologi ini dan diharapkan  menjadi  solusi untuk pemilihan kedepan. Wacana ini yang mestinya terus di dorong sembari melakukan perbaikan regulasi untuk mewujudkan Pilkada langsung ditangan rakyat sebagai sebuah pilihan yang dilembagakan. Proses menuju kesana sangat terbuka dan untuk Pilkada 2020 Komisi Pemilihan Umum tengah mengupayakan sebuah langkah maju walau bertahap dalam proses penghitungan suara  dengan pola e-rekap atau rekap penghitungan suara secara elektronik. Pola ini selain mempercepat proses juga  tentunya memangkas alur rekap yang berdampak pada penghematan biaya.

 

             Pengaturan jadwal Pilkada untuk Pilkada 2020 , dengan mengurangi  waktu kampanye  menjadi 71 hari dari yang sebelumnya mencapai 129 hari, adalah bagian dari upaya untuk menciptakaan penghematan biaya bagi peserta Pilkada  pada masa  kampanye serta membantu menjaga suasana kehidupan masyarakat khususnya pemilih yang terpolarisasi  atas dukungan  dan pilihan politik mereka.

 

             Menciptakan Pilkada yang bebas dari ekses negatif juga menjadi tanggung jawab semua pihak, Partai Politik sebagai Lembaga yang berwenang mengusung calon pemimpin daerah perlu melakukan seleksi calon melalui mekanisme yang transparan, bebas dari pembiayaan yang memberatkan (Mahar Politik), sehingga peluang untuk berpartisipasi tidak hanya bagi pemilik modal tetapi semua yang terpanggil dengan tetap mengutamakan kualitas dan  kompentensi sehingga kualitas pemimpin yang dihasilkan melalui pemilihan langsung  oleh rakyat tidak mengecewakan rakyat sendiri.

 

              Rakyat atau pemilih yang menjadi salah satu penentu kualitas demokrasi  perlu disiapkan secara baik untuk terlibat  dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada. Kita perlu menumbuhkan kesadaran bagi rakyat bahwa memilih  sebagai hak warga yang patut dihormati, bukan memilih karena pertimbangan  untung rugi atau karena bujuk rayu  dengan  uang (money Politic). Kekuatiran akan perpecahan yang menahun dan polarisasi atas pilihan yang akhirnya menganggu suasana dan menimbulkan ketegangan dimasyarakat sesungguhnya tidak menjadi alasan untuk mengakhiri pilkada langsung. Tugas parpol, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan  peserta pilkada serta semua pihak untuk menyadarkan pemilih untuk  mengakhiri berbagai dinamika dan perbedaan pilihan   dengan selesainya pelaksanaan Pilkada itu sendiri serta membangun semangat bersama untuk menerima pemimpin terpilih. Ujian untuk terciptanya kondisi masyarakat memang cukup berat namun tidaklah menjadi alasan untuk mengembalikan Pilkada ke tangan wakil rakyat, karena kita sedang bergerak menuju bangsa yang demokratis dengan penguatan-penguataan terhadap pilar-pilar demokrasi.

 

             Realitas dilapangan memang menunjukan bahwa peserta pilkada    yang bermodal kuat cendrung lebih menguasai keadaan di masyarakat seperti merekrut saksi sebanyak-banyaknya dan menempatkan di semua TPS dengan biaya yang cukup besar. Praktek menabur bantuan untuk menuai dukungan  hingga praktek politik uang datangnya dari  peserta Pilkada yang bermodal dan untuk kondisi ini peran partai politik untuk mengantisipasi praktek-praktek seperti ini sangat  minim. Ada  kesan bahwa   peran Parpol pengusung dan pengusul calon hanya sampai pada penetapan pasangan calon, urusan selanjutnya untuk membiayai kampanye adalah urusan Pasangan Calon.  Kondisi inilah yang menyebabkan pembiayaan yang tinggi dari pasangan calon selama kampanye      yang diduga memicu praktek korupsi saat menjabat bagi mereka yang terpilih.  Dengan demikian maka pilkada yang membawa mudarat mestinya bisa dilawan dengan mempraktekan mulai dari mengusung tanpa mahar politik untuk partai politik, tidak perlu lakukan politik uang bagi pasangan calon, partai politik perlu terus mengawal kiprah calon setelah penetapan menjadi peserta pilkada dan memilih secara cerdas tanpa perlu pertimbangan suku, agama, rasa dan golongan bagi pemilih.

 

             Pilkada di tangan rakyat telah terbukti dan teruji, wacana pengembalian ke tangan wakil rakyat adalah bagian dari demokrasi yang mestinya menjadi  cambuk untuk terus mewujudkan Pilkada langsung kedepan yang lebih baik  dan berkualitas di tangan rakyat karena  rakyat berdaulat negara pasti kuat.

 

Telah dimuat di harian umum Timex, tanggal 09 Desember 2019


Share this post on: