Pantangan untuk Petahana di Pilkada 2020

 

Oleh : Agus Ola Paon

ASN Sekretariat KPU Prov. NTT

 

Pilkada serentak 2020 terpaut 9 bulan lagi untuk menuju hari pemungutan suara pada tanggal 23 September 2020. Tahapan Penyelenggaraan terus bergulir dan penyelenggara pemilihanpun  telah   menjalankan sebagian tahapan pada masa persiapan Pilkada diantaranya perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan dan persiapan pembentukan penyelenggara ad hock. Dinamika  di Partai Politik juga terus mewarnai jagad Pilkada 2020 diantaranya pendaftaran bakal  pasangan calon, penjajakan koalisi, pemaketan bakal pasangan calon, seleksi bakal calon. Untuk jalur  perseorangan kesibukan yang memuncak adalah    persiapan penyerahan syarat dukungan  sesuai jumlah minimal dukungan yang ditetapkan KPU sesuai tingkatannya.

Pilkada 2020 menjadi ajang pertarungan bagi para calon baik itu petahana atau incumben yang  baru memimpin satu periode maupun peserta baru  baik itu kader partai atau kaum profesional. Tampilnya petahana  merupakan kelaziman   dan memiliki peluang yang sangat besar untuk dicalonkan kembali baik itu melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Petahana memang memiliki posisi tawar yang tinggi karena memiliki pengalaman memimpin, lebih dikenal masyarakat namun dalam kaitannya dengan keikutsertaannya dalam Pilkada maka kebebasan dan kewenangan petahana tersebut dibatasi oleh Undang-Undang.

            Berbeda dengan bakal calon yang lain, maka bakal calon yang merupakan petahana satu periode yang ingin maju lagi untuk periode berikutnya mempunyai dua pantangan  tersendiri yang membatasi petahana,   dan yang perlu dipantang itu sudah mulai berlaku   enam bulan sebelum penetapan  pasangan calon. Batasan waktu ini yang menjadi hal yang sangat penting bagi petahana sehingga tidak terjebak pada waktu keramat yang telah ditetapkan.

 

Penggantian Pejabat

Penggantian pejabat menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi petahana  pada musim pilkada, namun ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang  yakni ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur  bahwa  Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. .

Ketentuan inipun telah ditindaklanjuti dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017  Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yakni Pasal 89 (1)  yang mengatur bahwa “Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Mutasi dan rotasi pejabat menjelang pelaksanaan pilkada dalam banyak hal juga merupakan strategi petahana yang ingin maju lagi untuk menyiapkan kekuatan menghadapi Pemilihan,  terlepas dari aspek penempatan berdasarkan prinsip on the rigth man on the right place. Serangan lawan politik untuk petahana banyak menyasar pada kebijakan penggantian ini, dengan mencari berbagai keputusan petahana terkait penggantian pejabat  yang melewati batas waktu.   Mutasi sering ditafsir pihak lawan sebagai upaya menyusun kekuatan  memenangkan pemilihan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa ASN yang diharapkan netral dalam Pilkada sering terlibat untuk memenangkan petahana. Pejabat yang tersingkir dianggap sebagai lawan poltik petahana  atau yang memilih netralpun terancam posisinya jika tidak memberikan sinyal dukungan kepada petahana.

 Beberapa anggapan yang muncul jika dilakukan penggantian pejabat oleh  petahana menjelang Pilkada yakni petahana akan menggiring birokrasi untuk menjadi timses (tim sukses). petahana bisa memanfaatkan anggaran untuk mendukung kegiatan kampanyenya, dan  petahana akan memperoleh keuntungan terkait penggiringan birokrasi sampai tingkat desa/kelurahan.

Dengan demikian pembatasan waktu untuk penggantaian pejabat sesuangguhnya jalan terbaik  untuk menciptakan kondusifnya Pilkada sehingga petahana tidak leluasa tanpa batas untuk mengganti pejabat tetapi harus tunduk dan taat pada regulasi. Petahana tentu sangat berharap banyak pada restu menteri terkait kebijakan penggantian pejabat, karena sesuai amanat UU ada pengecualian bagi yang telah mendapat restu kementerian terkait. Beberapa kasus yang pernah muncul pada Pilkada 2017 dan 2018 yang mempersoalkan petahana saat itu terkait kebijakan mutasinya persis pada batas akhir dan polemik berkepenjangan saat itu  justru terjadi setelah tahapan pencalonan.

 

Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan

Hal kedua yang menjadi warning bagi petahana  yakni ketentuan  UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (3) yang membatasi kewenangan petahana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala  Daerah, yakni  “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

KPU selaku penyelenggara Pemilu telah menuangkan ketentuan ini dalam PKPU 3 Tahun 2017 pasal 89 ayat (2)  yakni bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Kewenangan petahana  sering mengundang  polemik  terkait sesuatu yang menguntungkan petahana dan merugikan bakal  calon yang lain  baik itu program dan kegiatan,  sementara petahana membangun argumentasi bahwa kegiatan tersebut adalah bagian dari pelaksanaan program dalam lima tahun masa kepemimpinannya yang wajib dan patut dilaksanakan sebagai tanggung jawabnya  tanpa harus terhambat karena Pilkada, sedangkan pihak lawan tentu membangun argumen yang berbeda  dengan muaranya agar petahana  dianggap menyalagunakan kewenangan untuk menguntungkan dirinya.

Perlunya parameter yang jelas untuk mengidentifikasi penggunaan kewenangan yang menguntungkan petahan atau merugikan  bakal pasangan calon lain menjadi hal yang mutlak diketahui, mengingat pembatasan kewenangan ini dapat mengurangi kinerja petahana dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah karena selalu dibayang-bayangi penyalagunaan kewenangan sedangkan batasan waktu sudah cukup jelas dengan enam bulan sebelum penetapan sebagai pasangan calon. Pengalaman pilkada terkait kasus penggunaan kewenangan ini pernah terjadi dalam Pemilihan  Walikota Makasar pada Pilkada 2018 yang dibatalkan karena terbukti secara hukum menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya dalam tahapan Pilkada. Inilah  menjadi salah satu contoh kasus yang pernah ada di Indonesia.

Salah satu hal yang rawan untuk disengketakan  pasca tahapan pencalonan adalah penggunaan kewenangan petahana. Harapanya agar  petahana dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pihak pihak yang ingin maju mulai  memanfaatkan waktu-waktu  sekarang untuk memantau berbagai kebijakan petahana yang berlangsung ditengah masyarakat untuk dijadikan amunisi dalam perjuangan mereka menggagalkan petahana di arena Pilkada.

 

7 Januari 2020 batas akhir

PKPU No 16 Tahun  2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal   Penyelenggaraan Pilkada 2020, mengatur bahwa penetapan pasangan calon untuk maju dalam Pilkada 2020 adalah  pada tanggal  8 Juli 2020, dengan demikian  hitungan mundur  6 bulan sebelum  tanggal penetapan pasangan calon  adalah  tanggal 7  Januari 2020. Tanggal ini  menjadi batas akhir bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat  atau menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan  pasal 71 ayat (2) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. .

Pembatasan ini bisa jadi menjadi hal yang dilematis bagi petahana jika dikaitkan dengan tahun anggaran baru yang  lazimnya dilakukan pergantian pejabat dengan berbagai pertimbangan seperti penyegaran bagi pejabat. Kebijakan petahana dalam kurun waktu enam bulan kedepan pasca 7 Januari 2020 menjadi bahan dari pihak lawan untuk dikaji apakah ini menguntungkan petahana dan merugikan bakal calon yang lain.   Dengan demikian petahana boleh memiliki peluang yang sangat besar untuk dicalonkan namun memiliki pula banyak jebakan yang dapat menganggu proses pencalonannya.

            PKPU 3 Tahun 2017 Pasal 89  ayat (3) telah mengatur bahwa dalam hal Bakal Calon selakupetahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sanksi menjadi  keputusan penyelenggara setelah ada putusan hukum dari pihak berwenang yang mengadili sengketa proses pencalonan jika kasus  penyelagunaan kewenangan ini diadukan pada tahapan pencalonan.  Pengalaman menunjukan bahwa dalam beberapa Pilkada, dugaan pelanggaran terhadap dua hal ini diangkat pasca penetapan pasangan calon sehingga mengganggu konsentrasi penyelenggara dalam menjalani tahapan menjelang pemungutan suara berupa penyiapan logistik Pilkada.

            Harapan bersama,  Pilkada yang akan memasuki usianya yang ke 15, menjadi Pilkada yang lebih berkualitas yang ditandai dengan kepatuhan baik itu penyelenggara maupun peserta pilkada.  Kontrol masyarakat dan peserta Pilkada juga diharapkan berjalan seiring dengan tahapannya. Petahana yang patuh dan taat terhadap aturan akan menyumbang kondusifnya pelaksaaan Pilkada 2020. Semoga  semua pasangan calon yang menjadi peserta dalam Pilkada   dapat berkompetisi secara sehat untuk membangun daerah melalui visi dan misi yang ditawarkan. Sukses Pilkada 2020.**

Telah dipublikasi pada Harian Umum Timor Express tanggal 10 Januari 2020.


Share this post on: