Menjaring Panitia Ad Hoc Berkualitas

Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020

 

Oleh : Agatha M. Sukmasari Woda

ASN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT

 

 

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Januari  sampai 14 Februari 2020. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara 15 Februari sampai 14 Maret 2020 dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada tanggal 21 Juni sampai 21 Agustus 2020.

Dalam pasal 3 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS. Ketiga kategori penyelenggara ini merupakan penyelenggara pemilu bersifat ad hoc (sementara) yang dibatasi oleh masa kerja dalam suatu penyelenggaraan pemilu.

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang memegang peranan penting dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Saat ini penyelenggara pemilihan yakni sembilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Timur dan Ngada tengah mempersiapkan proses pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Proses seleksi dalam menentukan panitia ad hoc untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 sudah barang tentu tidak boleh dilakukan asal jadi. Hal ini mengingat penghitungan suara yang menjadi salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Tahun 2020 akan berbasis teknologi informasi.

Rekapitulasi secara elektronik dapat dikatakan bukan lagi sekedar wacana yang didengungkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Secara  regulasi   telah  diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015  Pasal 111 ayat (1) yang menyatakan bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada baik manual atau elektronik diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Saat ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tengah menyiapkan aplikasi e-rekap atau rekapitulasi hasil pemungutan suara secara elektronik. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, simulasi pengisian e-rekap sudah dilakukan oleh KPU Republik Indonesia untuk melihat apakah teknologi Optical Character Recognition (OCR) atau Optical Mark Reader (OMR) atau gabungan keduanya yang akan digunakan dalam proses penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Timex, Rabu 8 Januari 2020).

Dengan memanfaatkan teknologi ini pola pengisian formulir akan berubah sehingga salinan Formulir C1 tidak digunakan lagi di Tempat pemungutan Suara (TPS). Dalam sistem ini KPPS tinggal mengirimkan foto plano ke aplikasi atau server yang sudah disiapkan. Nomor simcard petugas terdaftar sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Regulasi yang mengatur mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara ini juga sedang berproses untuk ditetapkan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan panitia ad hoc yang mumpuni. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 bertanggung jawab dalam menjaring dan menetapkan panitia ad hoc yang dipandang cakap dan mampu menjadi penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di tingkat kecamatan, desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam hal rekrutmen dan seleksi panitia ad hoc untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang perlu menjadi perhatian baik penyelenggara maupun calon panitia ad hoc  yaitu :

 

 

Integritas

Integritas berasal dari kata Latin “integer” yang berarti sikap teguh mempertahankan prinsip dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai moral. Ketegasan dalam prinsip dengan tidak membuka ruang untuk dapat diintevensi oleh berbagai kepentingan dan kejujuran merupakan bentuk tingginya integritas seseorang. Tanpa integritas, panitia ad hoc dapat dengan mudah dipengaruhi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Sudah banyak contoh nyata perselisihan hasil pemilu yang bermula dari oknum-oknum PPK, PPS dan KPPS “nakal” yang melakukan penggelembungan suara atau jual beli suara untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Bukan hanya itu, ada pula oknum panitia ad hoc yang pernah berkiprah dalam partai politik memalsukan persyaratan untuk dapat diterima sebagai PPK atau PPS dan KPPS. Hal ini tentu melanggar regulasi yang ada.

Menguji integritas secara personal juga bukan perkara mudah. Rekam jejak calon penyelenggara ad hoc menjadi poin penting untuk dapat mengukur integritas seseorang. Disamping itu, regulasi memberi ruang bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan tanggapannya bagi calon-calon yang mengikuti seleksi panitia ad hoc yaitu sejak pengumuman seleksi administrasi sampai dengan berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. Partisipasi aktif masyarakat dengan memberi masukan atau tanggapan sangat membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menentukan individu-individu yang berintegritas menjadi panitia ad hoc.

 

Melek Teknologi Informasi

Sejumlah persiapan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk finalisasi penggunaan e-rekap dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 baik dari sisi regulasi maupun secara teknis. Melihat keseriusan ini, proses seleksi calon panitia ad hoc untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 juga mensyaratkan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi.

Bukan hanya kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta wawasan kepemiluan seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya yang dibutuhkan untuk menjadi panitia ad hoc Pemilihan Serentak Tahun 2020, lebih dari itu calon perlu melek teknologi informasi. Melek terknologi informasi berarti terampil dan berpengalaman menjadi pengguna teknologi informasi. Ini juga menjadi pekerjaan rumah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menjaring calon-calon panitia ad hoc potensial di daerah. Hal ini mengingat masih banyak wilayah di Nusa Tenggara Timur belum tersentuh oleh kemajuan teknologi informasi begitupun masyarakatnya. Penggunaan e-rekap dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, memerlukan ketelitian dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk meminimalisir kesalahan (error) dalam penghitungan dan transfer/pengiriman data. Bila melek teknologi informasi menjadi salah satu syarat penting dalam proses seleksi panitia ad hoc maka hal ini perlu diatur secara resmi dalam suatu regulasi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam melakukan seleksi, sekaligus menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan agar orang-orang yang terpilih benar-benar berkompeten menjadi penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan dan desa.  

Pemanfaatan teknologi informasi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 bertujuan untuk menjadikan proses penyelenggaraan pemilihan semakin transparan dalam upaya mewujudkan demokrasi seutuhnya. Atas nama demokrasi pula, para “pejuang demokrasi” yakni seluruh komponen penyelenggara harus benar-benar siap menyelenggarakan pemilihan yang berbasis teknologi informasi, mulai dari penyelenggara ad hoc. Proses seleksi mulai dari tahap seleksi administrasi, seleksi tertulis dan wawancara yang dilakukan secara transparan dan obyektif dengan melibatkan social control dari masyarakat kiranya dapat menghasilkan panitia ad hoc berkualitas untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020. Jangan lagi mencoreng wajah demokrasi dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, demi tegaknya demokrasi. Semoga penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 menjadi pemilihan pertama berbasis teknologi informasi yang akan terus terukir dalam sejarah bangsa Indonesia dan pantas menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa yang akan datang (***). 

 

Opini ini telah diterbitkan pada Harian Timor Express edisi Rabu, 15 Januari 2020.

 

 


Share this post on: