RABU KELABU

(Refleksi Atas Kasus Wahyu Setiawan)

 

Oleh : Yosef Hardi Himan

 

ASN Pada Sekretariat KPU Propinsi NTT

Alumni fisipol Unwira Kupang

 

            Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu, 8 Januari 2020. Penangkapan dilakukan KPK karena diduga menerima suap senilai 600 juta rupiah guna meloloskan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Calon Legislatif Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Nomor Urut 6 atas nama Harun Masiku. Wahyu Setiawan langsung ditangkap KPK saat hendak bertugas ke Belitung, sementara Harun Masiku masih buron hingga saat ini.

            Sebagai Penyelenggara Pemilu yang diberi tugas oleh negara untuk menjadi “wasit” yang baik tentu tercoreng kredibilitasnya dan pada akhirnya integritas dan netralitas penyelenggara Pemilu anjlok drastis. Dalam posisi demikian sebagai Penyelenggara Pemilu mesti melakukan koreksi total terhadap proses rekruitmen Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan.

            Saat Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif yang berlanjut dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi, semua mata dan energi dari masyarakat tertuju kepada satu pertanyaan penting apakah Mahkamah Konstitusi akan menguatkan Keputusan KPU RI tentang penetapan calon Presiden Ir. Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin atau menolak gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ?. Ketika putusan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi seluruh penyelenggara Pemilu mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota serta Panitia Adhock (PPK dan PPS) bergembira. Gembira karena apa yang telah dilakukan Penyelenggara Pemilu terutama pada tahap proses rekapitulasi manual dapat dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum.

            Akan tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama saat  mendengar kabar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ditangkap KPK padahal ujian tahap kedua saat digelarnya Pemilihan Serentak Tahun 2020 sudah di depan mata. Sebagai bagian integral dari penyelenggara Pemilu, peristiwa ini dilukiskan sebagai Rabu Kelabu.

Substansi Kasus

            Kasus yang menimpa Wahyu Setiawan secara substansial terkait dengan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota  DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Harun Masuki sendiri berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI berada pada nomor urut 6. Oleh karena calon anggota DPR RI nomor urut I atas nama Nasarudin Kiemas  meninggal sebelum Pemilu 17 April 2019, maka berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan Umum maka yang mengganti Nazarudin Kiemas adalah Nomor Urut II dalam Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Rizky Aprilia yang telah dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024.

            Penetapan Rizky Aprilia berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 426 ayat I : Penggantian Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPR Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

a.        Meninggal dunia

b.       Mengundurkan diri

c.        Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPR Provinsi , atau DPR Kabupaten /Kota; atau

d.       Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

           Selanjutnya dalam ayat 3 : Calon terpilih anggota  DPR,DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di Daerah Pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Kata kunci dalam proses Penggantian Antar Waktu anggota DPR adalah perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Rumusan ini sudah sangat jelas dan tidak perlu diinterpretasi lagi.

            Dengan mengacu kepada pengaturan dalam UU Pemilu  tersebut di atas sangat tidak mungkin seorang Harun Masuki dalam posisi nomor urut 6 ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024  menggantikan Rizky Aprilia yang sudah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

 

Integritas Penyelenggara Pemilu

            Proses Rekruitmen KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang  Penyelenggara Pemilu .

            Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada prinsip:

a.       Mandiri

b.      Jujur

c.       Adil

d.      Berkepastian hukum

e.       Tertib

f.       Terbuka

g.      Proporsional

h.      Professional

i.        Akuntabel

j.        Efektif dan

k.      efesien

            Sebelas prinsip tersebut di atas diharapkan dalam proses seleksi yang begitu ketat dengan kriteria yang terukur akan melahirkan Komisioner KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang profesional, non partisan dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik pihak manapun.

            Pertanyaannya adalah apa alat uji yang paling mudah dilihat bahwa seorang Komisioner KPU itu netral, profesional dan non partisan? Jawabannya adalah pada keputusan yang diambil Komisioner  secara Kolektif  Kolegial. Di situ akan terlihat secara terang benderang  bahwa sebagai penyelenggara Pemilu memiliki pendirian yang kokoh serta integritas yang berarti sikap teguh mempertahankan prinsip dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

            Harun Masuki merupakan calon nomor urut 6 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. ketika seorang Wahyu Setiawan yang terpilih menjadi Komisioner KPU RI melalui proses yang begitu ketat dan selektif mengiyakan keinginan  Harun Masuki untuk menjadi anggota DPR RI dan berujung  pada konspirasi maka disitulah integritas seorang Komisioner KPU dapat diukur.

            Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sejatinya tidak ada ruang konspirasi antara Penyelenggara Pemilu dan calon legislatif.

            Yang mengajukan Penggantian Antar Waktu adalah Pimpinan Partai Politik melalui DPR dan Pimpinan DPR menyurati KPU. Berdasarkan surat Pimpinan DPR yang ditujukan kepada KPU, maka KPU akan menerbitkan Surat Keterangan Autentifikasi. Dalam surat autentifikasi dimaksud KPU hanya menyampaikan nama calon urut berikutnya berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) dan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu sebelumnya. 

 

Komitmen Peserta Pemilu

            Yang menggoda Wahyu Setiawan adalah anggota Partai Politik yang sejatinya tentu paham dengan regulasi tentang pengaturan dan mekanisme Penggantian Antar Waktu  Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota. Idealnya tidak mungkin mengangkangi ketentuan mengenai mekanisme dan proses yang harus dilalui  jika melakukan proses Penggantian Antar Waktu  Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten/Kota.

            Keinginan atau lebih tepatnya hasrat yang berlebihan  itulah yang membutakan mata dan hati seorang calon legislatif yang perolehan suaranya pada nomor urut 6 dan berjuang dengan segala macam cara untuk menggolkan diri duduk di Senayan. Harusnya dibangun kesadaran bahwa perolehan suara pada saat Pemilu sebelumnya itulah realitas politik yang tidak bisa di utak-atik oleh siapa pun dan dengan dalil apapun. Politisi sejati adalah orang yang bisa berdiri tegak saat kalah. Fakta politik (kekalahan) itu dikelola dengan evaluasi secara obyektif guna menyusun strategi baru   dalam pertarungan politik pada etape berikutnya. Banyak contoh politisi yang sebelumnya gagal dan sukses pada perhelatan politik berikutnya.

 

Pengalaman Berharga

            Berkaca kepada kejadian Wahyu Setiawan dan Harun Masuki marilah kita mengambil hikmah baik Partai Politik maupun Penyelenggara Pemilu untuk bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk taat dan patuh pada regulasi yang ada.  Tanpa harus berkonspirasi jika terjadi Penggantian Antar Waktu anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penggantian Antar Waktu pasti akan ditetapkan calon legislatif berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

            Pengalaman adalah guru yang baik. Marilah kita (Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu) menjadikan kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masuki sebagai pelajaran terbaik agar Rabu Kelabu tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Semoga***

 

Telah dipublikasikan pada Harian Timor Express Edisi 28 Januari 2020 dan Victory News Edisi 29 Januari 2020.


Share this post on: