Mendorong  Pilkada yang Partisipatif

 

Oleh : Agus Ola Paon

ASN Pada Sekretariat KPU Prov. NTT

 

Pemilihan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan yang independen sesuai  tahapan, program dan jadwal yang jelas, terukur dan limitatif.  Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat sesuai amanat Pasal 131 ayat (1)   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota .

 Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kedaulatan rakyat  merupakan sebuah keniscayaan. Partisipasi masyarakat menentukan denyut nadi jalannya demokrasi baik dalam skala nasional ataupun lokal sekaligus  menjadi ukuran sukses tidaknya jahatan demokrasi   yang diselenggarakan. Untuk itu  ruang partispasi masyarakat perlu dibuka dan diberikan seluas-luasnya agar  menambah derajad kualitas pelaksanaan Pilkada   itu sendiri.  

Kesuksesan Pilkada serentak  2020 tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilihan  semata, namun hajatan demokrasi ini membutuhkan juga partisipasi mulai dari setiap warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak, elektronik atau on line dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan batasannya yang diatur dalam regulasi.

Ruang bagi partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal dan terlibat dalam tahapan Pilkada  sudah terbuka sejak tahapan Pilkada itu mulai digulirkan  dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahapan. Ruang partisipasi  sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 131 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015  telah menggarisbawahi  partipasi masyarakat dalam beberapa bentuk kegiatan diantaranya; 1) keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan;  2) pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan 3) Sosialisasi Pemilihan 4) Pendidikan Pemilih; dan 5) Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

 

 

Bentuk-bentuk partisipasi yang  diberikan kepada masyarakat   dalam lima bentuk kegiatan diatas  perlu terus didorong  dengan   memperhatikan beberapa kaidah penting  yakni  1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan; 2) tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilihan; 3). bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan 4). mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

 

keterlibatan masyarakat  

            Penyelenggaraan Pemilihan membutuhkan sebuah tahapan dan proses yang panjang dengan dukungan sumber daya yang memadai. Tahapan itu sendiri dibagi dalam tiga tahap yakni tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian dengan masing-masing tahapan memiliki program dan kegiatan masing-masing yang bersifat limitatif.

Dalam ruang  ini masyarakat dapat mengambil bagian  dengan memberi ide, gagasan atau masukan bermanfaat mulai dari  penyusunan regulasi atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan regulasi yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Tentu untuk hal ini sangat terbatas kepada mereka yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dibidangnya yang mampu mengkaji dan memberi masukan terhadap sebuah regulasi tertentu.

  Bagi peneliti misalnya, ruang partisipasi yang memungkinkan adalah melakukan kajian atau penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; dan .memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik terhadap sebuah produk hukum atau regulasi. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum kepada penyelenggara pemilihan dalam proses sengketa pemilihan juga adalah bagian dari partisipasi masyarakat. .

Pengajuan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau-peraturan perundang-undangan yang dianggap merugikan masyarakat dan peserta pilkada sepanjang untuk kepentingan Pilkada  yang lebih berkualitas merupakan upaya yang perlu ditumbuhkan dan bukan menjadi hal yang ditabuhkan di alam demokrasi. Partisipasi terkait hal ini dalam prakteknya mungkin sangat terbatas karena keterbatasan akses atau keengganan karena anggapan akan terhambatnya pemilihan atau terganggunya tahapan, namun input yang konstruktif sangat dibutuhkan demi sebuah pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

Keterlibatan dalam tahapan ini dapat diwujudkan juga dalam bentuk keikutsertaan sebagai penyelenggara ad hoc baik itu sebagai PPK, PPS dan KPPS. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap jalannya sebuah tahapan seperti perekrutan panitia ad hoc merupakan wujud partisipasi yang diperlukan penyelenggara demi mendapatkan penyelenggara yang memiliki integritas dan independensi yang kuat.

Sosialisasi

Sosialisasi selama ini  lebih dimaknai sebagai tugas utama penyelenggara dan  Partai Politik,  sehingga ketika hasil pilkada  menunjukan rendahnya partisipasi pemilih maka salah satu penyebab yang dianggap paling utama adalah kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Sekalipun ini adalah tugas penyelenggara, masyarakat secara pribadi, kelompok, lembaga  dapat  menyelenggarakannya   dengan  memperhatikan rambu-rambu  agar tetap netral dan terus berupaya menciptakan suasana yang kondusif.

  Sosialisasi merupakan kegiatan yang berlangsung pada semua tahapan  mulai tahapan persiapan hingga penyelesaian dengan tujuan  agar semua komponen masyarakat  mendapatkan  informasi dan perkembangan jalannya tahapan  terlebih pada tahapan-tahapan tertentu  yang penting seperti   perekrutan panitia ad hoc,  Pemutakhiran data pemilih, Pencalonan, kampanye dan Pemungutan Penghitungan Suara.

            Dari Pengalaman Pilkada selama ini harus diakui bahwa terdapat  segmen masyarakat tertentu yang sama sekali tidak tersentuh sosialisasi baik dari penyelenggara maupun pihak lain sekalipun pada hari pemungutan suara terlibat memberikan hak suaranya.  Keterbatasan sumber daya yang dimiliki penyelenggara diharapkan  mendorong masyarakat dan  lembaga-lembaga untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini.

 

Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih  dilakukan dengan tujuan:.membangun pengetahuan Pemilih;.menumbuhkan kesadaran Pemilih; .meningkatkan partisipasi Pemilih; dan .meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan. Kegiatan ini   juga menjadi bagian yang boleh dijamah oleh masyarakat  selain penyelenggara Pemilu.  lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok tertentu yang berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi dapat  melaksanakan pendidikan pemilih yang oleh KPU dikategorikan dalam 11 basis pemilih  yakni  : basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih disabiitas, basis komunitas,  basis  keagamaan, basis komunitas demokrasi,  basis warga net, basis  keluarga, basis pemilih muda, basis Pemilih berkebutuhan khusus dan basis pemilih marginal.

Dalam kaitanya dengan Pendidikan pemilih, KPU telah mendorong kebijakan melalui pendidikan pemilih berbasis keluarga yang  bertujuan untuk membentuk Keluarga Sadar Pilkada. Kegiatan ini efektif untuk  dapat menyasar semua basis pemilih, karena semua kategori pemilih sesungguhnya terdapat dalam keluarga seperti pra-pemilih, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, kelompok agama, disabilitas dan lainnya .

 

Survei dan Penghitungan cepat.

 Survei dan Penghitungan Cepat merupakan dua kegiatan  yang selama ini digeluti beberapa lembaga survei dan lembaga hitung cepat. Partisipasi lembaga survei  sering  menjadi referensi banyak pihak terkait isu-isu menjelang hari pemungutan suara  dan terkait elekbilitas calon. Survei terkait lembaga penyelenggara, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara, survei kesiapan masyarakat untuk memilih, survei terkait respon masyarakat terhadap kampanye dan aspek-aspek lainnya sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi dan koreksi yang perlu dalam pembenahan pelaksanaan pilkada.

 Penghitungan  cepat  hasil pilkada pada hari pemungutan suara juga menjadi bagian yang perlu didorong untuk lembaga survei atau hitung cepat agar  memberikan gambaran hasil  selain hasil resmi dari lembaga penyelenggara pilkada. Ruang ini selalu mendapat tempat dari  banyak kalangan yang ingin berpartisipasi sekalipun belum menyentuh semua wilayah. Keterlibatan masyarakat atau lembaga dalam melakukan survei memerlukan beberapa tahapan kegiatan yang sedikit berbeda dengan kegiatan lainnya karena survei dan hitung cepat membutuhkan akreditasi dari penyelenggara sebagai penentu kelayakan dalam melakukan kegiatan dengan tetap memperhatikan kaidah yang diatur seperti tidak melakukan keberpihakan. Netralitas lembaga survei menjadi kunci utama untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan.

 

 

 

Harapan

Partisipasi Masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemilihan  dalam kenyataan masih sangat terbatas atau rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor terutama  yakni  adanya keengganan masyarakat  secara pribadi, kelompok atau lembaga untuk terlibat karena dipengaruhi pemahaman bahwa tugas-tugas itu adalah tugas penyelenggara.  Survei dan penghitungan cepat belum menyentuh ke semua  kabupaten/kota karena  alasan keterbatasan  finansial untuk pembiayaan  kegiatan, dan untuk semua kegiatan partisipasi masyarakat ini dilaksanakan secara mandiri kecuali jika ada kegiatan sosialisai dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan atas kerjasama dengan penyelenggara.  

Pendaftaran pemilih dan pengecekan nama pemilih yang semestinya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sering tidak mendapat respons yang memadai  karena masyarakat menilai bahwa proses dan hasil menjadi tanggung jawab penyelenggara. Masyarakat baru mulai aktif  ketika menjelang hari pemungutan  ditemukan tidak ada nama dalam Daftar Pemilih Tetap. Masa uji publik pada tahapan Pemutakhiran data pemilih berakhir tanpa ada keterlibatan masyarakat untuk mengoreksi atau memberi masukan.   

Upaya mendorong partisipasi masyarakat  menjadi tugas kita semua baik penyelenggara pemilihan, partai politik, peserta pilkada dan masyarakat  sehingga hajatan demokrasi di daerah ini menjadi agenda bersama . Relawan Demokrasi yang telah digagas dan direkrut penyelenggara pada Pemilu 2019 untuk melaksanakan pendidilan pemilih pada 11 basis pemilih  kiranya dapat terpanggil untuk mengambil bagian dalam Pilkada 2020 dengan harapan lahir lagi relawan-relawan demokrasi baru yang  dengan sukarela membantu suksesnya penyelenggaraan pilkada 2020.

Tahapan Pilkada terus berjalan menuju hari pemungutan suara 23  September 2020, ruang bagi kita untuk berpartisipasi masih terbuka, walaupun kecil namun bermanfaat menambah kualitas demokrasi kita di daerah dan  yang paling utama dari partisipasi masyarakat adalah kesukarelaan masyarakat yang terlahir dan termotivasi dari diri dan kelompoknya bukan karena mobilisasi untuk kepentingan tertentu.Selamat berpartisipasi. 

 

-----

 Telah dipublikasikan pada Harian Timor Express pada hari Kamis, 30 Januari 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share this post on: