Dilema Netralitas ASN di Pilkada

 

Penulis : Agus Ola Pao

ASN Sekretariat  KPU Prov. NTT

 

Tulisan ini terinspirasi  dari  Rapat Koordinasi  dalam rangka Persiapan Pilkada 2020 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa 11 Februari 2020. Rapat Koordinasi ini dihadiri  berbagai pihak seperti KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi   dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait  tingkat Provinsi maupun 9 kabupaten penyelenggara Pilkada 2020.   Terdapat beberapa agenda penting yang dibahas saat itu, salah satu diantaranya adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pilkada. Sebetulnya  tema ini juga bukanlah hal baru, hampir setiap musim Pemilu dan Pilkada  netralitas ASN selalu menjadi topik menarik yang didiskusikan.

 ASN  menurut beberapa peserta rakor  justru menjadi kekuatan untuk menyukseskan kandidat tertentu yang ingin maju, terlebih kandidat tersebut adalah Petahana serta ASN yang ingin menjadi kandidat dalam Pilkada telah melakukan kegiatan sosialisasi diri dengan mengerahkan berbagai sumber daya untuk membangun dukungan baginya, sehingga netralitas ASN diragukan. Sekretaris Daerah Provinsi NTT selaku Pimpinan Rakor saat itu menyimpulkan dengan sangat sederhana namun menarik  bahwa ASN dalam Pilkada itu selalu dimanfaatkan dan selalu juga memanfaatkan.

 

Dasar Hukum

Tuntutan terhadap netralitas ASN saat ini tidak terlepas dari lahirnya era reformasi  pada Tahun 1998  yang menghasilkan   beberapa kebijakan terhadap Pegawai Negeri Sipil saat itu. Salah satu diantaranya, PNS  tidak boleh berpolitik praktis dan tidak boleh  menjadi anggota Partai Politik. Jika terlibat politik praktis  dan rmenjadi anggota Partai Politik maka wajib mengundurkan diri dari PNS.    Hal tersebut  dibuktikan sejak   Pemilu 1999,  PNS tidak  dicalonkan lagi menjadi  anggota  legislatif. PNS yang menjadi anggota legislatif dalam Pemilu sebelumnya  akhirnya diberi pilihan dan  banyak yang memilih kembali ke dunia birokrasi setelah sekian lama berkecimpung dalam dunia legislatif.   Dari sinilah titik awal gaung  netralitas ASN mulai  digelorakan dengan harapan  kembali ke medan pelayanan untuk masyarakat.

            Terkait dengan pelaksanaan Pilkada, ketentuan terhadap netralitas ASN sangatlah ketat jika dilihat dari pengaturan dalam beberapa regulasi. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki beberapa ketentuan yang mengatur Netralitas ASN diantaranya “ Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap  ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan Pasal 87 ayat 4 huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

        Dalam perkembangannya maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 Tanggal 6 Juli 2015, “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota” PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur Netralitas ASN dalam dua pasal yakni Pasal 70 ayat (1) Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 71 ayat (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

            Larangan yang lebih tegas terhadap PNS diatur dalam  PP 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil  yang  melarang PNS   :

1. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

2. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala  Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c)                membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

 d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap  pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengatur ASN diantaranya  Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Terkait hal ini Komisi ASN dalam Buku “Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (2018) menyebutkan bahwa  PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik seperti :

PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daera.
c.    PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

d.    PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media Online maupun media sosial

e. .PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

f.   PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan  partai politik

 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  Walikota  dan Walikota mewajibkan bakal calon untuk menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

Secara substansial, maka ketentuan terkait  perlunya netralitas  ASN dan larangannya  lebih banyak diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait ASN itu sendiri,  bukan pada Undang-Undang tentang Pilkada. Undang-undang Pilkada lebih menekankan kepada partai politik dan pasangan calon  untuk tidak melibatkan ASN dan mengatur bagi  ASN yang ingin menjadi bakal calon untuk menempuh mekanisme pencalonan yang sesuai dengan ketentuan diantaranya mengajukan pengunduran  diri  dan bagi yang telah ditetapkan sebagai calon maka terhitung 60 hari setelah penetapan wajib menyerahkan keputusan pemberhentiannya sebagai ASN.

   .

Faktor penyebab  

            ASN selama ini dianggap belum netral atau masih berpihak dan cendrung terlibat mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada.  Ketentuan regulasi yang jelas dan tegas serta kampanye atau gerakan perlunya ASN netral juga banyak dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, namun pelanggaran terhadap netralitas ASN tetap ada.

Komisi Aparatur Sipil Negara  (2018) mengangkat  beberapa faktor penyebab sehingga  ASN tidak netral  antara lain:

a. Motif mendapatkan/mempertahankan jabatan. Patronasi politik terjadi karena Kepala Daerah adalah pejabat politik sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Selaku PPK memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi, mendemosi pegawai ASN. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dalam situasi dilematis. Di satu sisi, mereka harus bersikap netral dalam arti tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepala daerah yang meminta dukungan pada saat pelaksanaan Pilkada, di sisi lain, karier mereka berada di tangan kepala daerah.

 b. Adanya hubungan primordial. Pelanggaran ASN terhadap asas netralitas juga dipicu oleh hubungan kekeluargaan, kesamaan pejabat politik, baik hubungan di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dampak dari primordialisme adalah lemahnya penegakan asas netralitas,

c. Ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan netralitas. Masih ada ASN menyatakan bahwa mereka belum mengetahui dan memahami peraturan berkaitan dengan netralitas ASN.

d. Faktor lain seperti adanya tekanan dari atasan; rendahnya integritas ASN; dan adanya anggapan ketidaknetralan adalah sebagai hal lumrah; dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.

            Kondisi dilematis dialami oleh ASN ketika pasangan yang maju dalam Pilkada diantaranya  adalah Petahana atau calon tunggalnya adalah sang Petahana. Dalam kondisi ini ASN dimanfaatkan untuk membangun kekuatan dalam meraih perolehan  suara karena ada anggapan bahwa dibelakang ASN ada sejumlah dukungan yang bahkal diperoleh dan pada moment ini pula ASN memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan keberpihakannya sehingga menjadi modal untuk dapat diperhitungakan oleh Petahana pasca pemilihan.

 

Harapan

            ASN yang netral dan profesional merupakan cita-cita bersama semua Pihak. Dalam kaitannya dengan Pilkada maka kunci utamanya kembali kepada diri ASN sendiri, untuk  mengedepankan profesionalisme tanpa harus terlibat  dan berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dalam tahapan pilkada maupun pemilu ASN harus bisa mengorbankan sebagian kebebasannya untuk tidak melakukan sesuatu seperti yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut.

            Bagi ASN yang maju sebagai bakal calon  maka masa-masa sebelum penetapan pasangan calon pasti digunakan untuk sosialisasi diri melalui berbagai media. Pada kondisi ini regulasi dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU tidak dapat  melarang  tetapi regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil membatasi  ASN agar tidak terjadi konflik kepentingan.  Pilihan yang paling tepat bagi ASN yang ingin maju dalam Pilkada adalah mengundurkan diri sebagai ASN sebelum masa penetapan calon agar memanfaatkan waktu untuk melalukan sosialisasi diri dengan  bebas tanpa embel-embel ASN.

            Bagi ASN  umumnya, netral dalam Pilkada bukan berarti harus apatis. Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015  memberi ruang bagi setiap warga negara  termasuk ASN agar  berpartisipasi dalam tahapan Pilkada untuk  meningkatkan partispasi masyarakat  melalui beberapa kegiatan seperti melakukan sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan mengawasi tahapan, dengan  tetap memperhatikan kaidah  agar   tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan.  ASN  dalam pandangan penyelenggara Pemilihan adalah pihak yang paling  netral yang dapat membantu penyelenggara untuk menjadi Panitia ad hoc. Ketika semua pihak sudah terpolarisasi sesuai dukungan kepada calon dan tergabung dalam Partai Politik, maka yang masih diharapkan netral adalah ASN. Semoga Pilkada 2020 berjalan sukses dengan tingkat Partisipasi yang tinggi dan netralitas ASN yang tinggi pula.  ====


Share this post on: