Menanti  Nasib Calon Perseorangan     

(Catatan Pilkada 2020 di NTT)

Oleh : Agus Ola Paon

ASN Pada Sekretariat KPU Prov. NTT

 

 

 

Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020  memasuki   babak baru dengan agenda  kegiatan penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan untuk  bupati dan wakil bupati pada tanggal 19 sd 23  Februari 2020. Dari 9 Kabupaten Penyelenggara Pilkada  di NTT, hingga batas akhir penyerahan syarat dukungan calon perseorangan terdapat  5  Kabupaten yang penyelenggara Pemilihannnya  menerima   penyerahan syarat dukungan  yakni Belu, TTU, Ngada, Manggarai Barat dan  Sabu Raijua, sedangkan 4 kabupaten lainnya yakni Malaka, Sumba Barat, Manggarai dan Sumba Timur tanpa ada calon perseorangan.

            Tahapan penyerahan  syarat dukungan merupakan  hal  yang wajib ditempuh oleh  bakal calon yang memilih jalur perseorangan dengan menggunakan pemenuhan  syarat minimal jumlah dukungan dan sebarannya berdasarkan prosentase   yang  ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengacu  pula pada  jumlah pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir di Kabupaten masing-masing.

 Untuk kepentingan Pilkada 2020 maka berdasarkan jadwal dan tahapan, KPU sesuai tingkatannya telah menetapkan minimal jumlah dukungan dan persebarannya dalam Keputusan yang secara serentak ditetapkan pada 26 Oktober 2019.  Untuk Pilkada di NTT maka jumlah dukungan minimal dan sebarannya yang ditetapkan masing-masing kabupaten tersebut  adalah : Belu 13. 413  dan tersebar minimal 7 Kecamatan, TTU  16. 805, tersebar minimal 13 kecamatan,   Ngada 10.473, tersebar minimal 7 kecamatan,   Manggarai Barat 16.788 tersebar minimal 7 kecamatan  dan Sabu Raijua  5.382 tersebar minimal 4 kecamatan. Dengan penetapan  tersebut maka menjadi titik awal  bagi bakal calon perseorangan  untuk mulai melangkah dan memutuskan untuk mengumpulkan syarat dukungan sesuai dengan jumlah  minimal dan ketersebarannya.

 

 

 

 

Urgensi Penyerahan syarat dukungan

            Penyerahan syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan mengawali mekanisme pencalonan untuk jalur  perseorangan yang  wajib dilakukan  dengan ketentuan penyerahan harus memenuhi jumlah minimal dukungan serta ketersebarannya  berdasarkan Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.  Penyerahan syarat dukungan dilakukan terpisah bahkan jauh sebelum waktunya dengan jadwal  pendaftaran sebagai peserta pilkada karena syarat dukungan yang diserahkan baru menjadi  kekuatan atau berarti  bagi bakal calon setelah melalui verifikasi secara administratif dan faktual untuk menentukan apakah syarat dukungan yang diajukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat serta memenuhi jumlah minimal dukungan atau tidak memenuhi jumlah minimal dukungan.

            Tahapan  penyerahan syarat dukungan ini ibarat berjuang untuk memperoleh tiket masuk dalam tahapan  pendaftaran calon dengan hasil verifikasi administrasi dan faktual sebagai penentunya. Penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan  dilalui dengan mekanisme yang cukup ketat  yang ditempuh dengan beberapa langkah untuk memastikan jumlah minimal dukungan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Penerapan aplikasi silon yang diwajibkan penyelenggara telah banyak membantu tidak hanya penyelenggara tetapi juga bakal calon dalam melakukan proses pengelolaan syarat dukungan termasuk verifikasi. Penerapan Aplikasi Silon ini membedakan pengelolaan dukungan calon perseorangan pada Pilkada periode sebelumnya, karena dengan mewajibkan penggunaan aplikasi ini penyelenggara dapat memantau pergerakan jumlah dukungan  sebelum penyerahan serta aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi kegandaan dukungan yang terdiri dari  ganda identik dalam satu pasangan calon  dan  kegandaan antar bapaslon  yang akan  menentukan hasil verifikasi administrasi itu sendiri.

Pada tahap  penyerahan syarat dukungan ini  status bakal calon  dinyatakan  diterima apabila memenuhi beberapa  ketentuaan yakni; Jumlah syarat dukungan   lebih besar atau sama dengan jumlah dukungan minimal yang ditetapkan; Jumlah dukungan yang tercantum dalam aplikasi Silon sama dengan jumlah dalam hard copy,  serta jumlah sebarannya  lebih dari 50%  kecamatan yang ada  di Kabupaten, dan bagi bakal calon dengan status diterima akan dilanjutkan dengan kegiatan lanjutan berupa verifikasi admnistrasi dan faktual.  Dengan demikian agenda penyerahan syarat dukungan tidak sebatas serimonial belaka tetapi menjadi moment penting yang menentukan tahapan selanjutnya. Untuk lima Kabupaten di NTT, dari hasil penyerahan syarat dukungan yang dilakukan tercatat bakal calon yang diterima syarat dukungannya yakni Belu sebanyak satu bakal pasangan calon, TTU satu bapaslon, Ngada dua bapaslon, Sabu Raijua satu  bapaslon dan Manggarai Barat satu bapaslon. 

 

Butuh nafas panjang

Pilihan  bakal calon melalui jalur  perseorangan  ibarat menempuh  perjalanan  panjang yang penuh lika dan liku  Pilihan melalui jalur inipun butuh nafas yang panjang, karena proses penyerahan yang  dilakukan telah diawali dengan proses  pengumpulan syarat dukungan sejak KPU sesuai tingkatannya menetapkan Keputusan tentang Jumlah minimal dukungan dan persebarannya  bahkan jauh sebelum itu ada bakal paslon tertentu telah mengambil langkah membentuk tim dan melakukan pengumpulan syarat dukungan.

            Verifikasi administrasi oleh penyelenggara  menjadi ujian pertama terhadap syarat dukungan yang diajukan bakal calon perseorangan dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran dokumen berupa, Identitas diri pendukung  dengan beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan dukungan tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak. Verifikasi faktual akan membuktikan kebenaran dukungan melalui pendukung sendiri terkait pernyataan dukungan yang diberikan kepada bakal calon. Dukungan yang memenuhi syarat administratif diuji lagi secara faktual, dan uji faktual ini memiliki bobot tersendiri karena menjadi verifikasi tahap akhir yang sangat menentukan.

            Secara tahapan perjalanan bakal calon perseorangan harus melewati beberapa etapa dalam sebuah siklus waktu untuk menentukan apakah mendapatkan tiket masuk atau tidak, beberapa etape yang perlu dilalui itu adalah  penyerahan syarat dukungan, pengecekan jumlah minimal dan ketersebarannya, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, rekapitulasi dukungan  hingga penyampaian hasil perbaikan dengan durasi  waktu  mulai penyerahan hingga penetapan pasangan calon kurang lebih 5  bulan.  Hal ini berbeda dengan pilihan bakal calon yang menempuh jalur Partai Politik yang tentunya mengikuti mekanisme seleksi internal partai politik  namun dengan durasi waktu yang lebih singkat.

Verifikasi faktual dengan metode sensus terhadap semua dukungan yang memenuhi syarat administratif menjadi sebuah pekerjaan penyelenggara yang sangat menentukan  hasil akhir nasib calon perseorangan.  Dalam tahap verifikasi ini  ada mekanisme teknis yang perlu dilalui penyelenggara untuk membuktikan suatu dukungan pada saat verifikasi faktual sehingga membutuhkan pula pengendalian yang kuat dari tim  bakal calon untuk mampu menghadirkan pendukung. Hasil akhir verifikasi faktual akan menentukan jumlah yang memenuhi syarat disandingkan dengan jumlah minimal, apabila lebih kecil dari jumlah minimal dukungan  maka sanksi bagi bakal calon adalah menyerahkan kekurangan dukungan sebanyak 2 kali jumlah kekurangan untuk dilakukan verfikasi baik administrasi maupun faktual pada  masa perbaikan.

 

Peluang

Salah satu keunggulan bakal calon perseorangan yang dapat  dikelola sebagai peluang dan menjadi modal awal yang baik adalah kedekatan dengan rakyat selama melakukan kegiatan pengumpulan syarat dukungan serta mengantongi sejumlah dukungan sebelum pemilihan dimulai. Jumlah minimal dukungan ini memang tidak berbanding lurus dengan dukungan pada hari pemilihan, namun dengan modal dukungan yang ada bakal calon dapat lebih percaya diri untuk bertarung dengan kandidat lain yang menempuh jalur partai politik.

Calon perseorangan diibaratkan sebagai calon yang langsung berkoalisi dengan rakyat  mulai dari tahapan pengumpulkan dukungan hingga verifikasi. Dengan durasi waktu  yang cukup bagi bakal calon untuk mengumpulkan  dukungan ini sesungguhnya berdampak positif bagi calon, karena lebih awal dikenal rakyat sebelum tahapan pendaftaran calon dan kampanye dimulai.

 

Tantangan

            Bakal Calon perseorangan adalah single fighter (petarung tunggal) karena  secara faktual memang tidak memiliki struktur kepengurusan yang dijamin hingga ke tingkat desa/kelurahan. Kemampuan modal sang calon ikut menentukan gemuk kurusnya tim yang dibangun untuk mengawal perjuangan mereka. Kemampuan merekrut tim pendukung sering dihadapi dengan kesulitan tersendiri dilapangan karena kurangnya fasilitas pendukung sehingga tim yang ingin bergabung benar-benar memiliki semangat dan kemandirian sendiri   yang tidak hanya berharap dari sang calon.

Dr. Ahmad Atang, pengamat politik dari Nusa Tenggara Timur memberikan pandangan terkait beberapa tantangan yang dihadapi calon perseorangan  dalam Pilkada di daerah yakni :

Pertama, adanya politik swadaya. Jalur ini membutuhkan modal sosial yang kuat agar kerja-kerja politik tidak mengandalkan infrastruktur politik namun ketokohan yang mampu membangun politik swadaya. Pada titik ini, para calon sering kehabisan tenaga karena harus bekerja sendiri. Waktu yang panjang membutuhkan stamina politik yang prima.

Kedua, ada pembangkangan konstituen. Terpenuhinya syarat dukungan tidak selalu inheren dengan hasil pilkada. Fakta memperlihatkan bahwa dukungan yang besar pada saat pengumpulan KTP namun hasilnya tidak sebanding. Hal ini menimbulkan trauma politik bagi mereka yang menggunakan jalur ini.

 

Ketiga,  tokoh-tokoh populer cenderung direbut oleh partai politik sehingga secara psikologis politis bagi yang mau maju melalui jalur perseorangan merasa kalah sebelum bertanding.

Keempat, terkait dengan kompetitor. Jika yang dihadapi adalah calon incumben atau petahana, maka peluang untuk menang harus dihitung secara cermat. Pada titik ini masyarakat cenderung mengambil sikap apatis daripada maju bertarung.

          Absennya pasangan calon perseorangan pada 4 kabupaten  di NTT di ajang Pilkada kali ini dapat disebabkan juga oleh beberapa faktor tersebut selain masih ada faktor lain seperti kurangnya minat calon perseorangan juga dibayang-bayangi oleh anggapan bahwa ketika calon perseorangan berhasil memimpin maka kurangnya dukungan legislatif  terhadap kepala daerah dalam menggolkan  berbagai program sehingga dirasakan sulit bagi kepala daerah.

 

Harapan

            Tampilnya calon perseorangan dalam pilkada dapat dilihat sebagai sebuah kemajuan demokrasi  karena panggung demokrasi di daerah  mampu menyuguhkan alternatif pilihan pemimpin bagi rakyatnya.  Untuk itu perlu  ada optimisme yang kuat dari   calon perseorangan yang saat ini memasuki tahapan verifikasi dukungan  untuk dapat melewati masa-masa kritis dalam verifikasi dengan harapan menjadi bakal calon yang ikut dalam kontestasi Pilkada di daerahnya dan mampu  mewarnai dinamika yang positif pada hajatan pilkada 2020. 

            Tahapan penantian untuk menentukan nasib bagi calon perseorangan  juga ditentukan oleh  penyelenggara berintegritas yang  bekerja secara profesional dalam menentukan nasib perseorangan dengan bersandar pada regulasi. Panitia ad hoc  dalam hal ini PPS di Desa/Kelurahan sebagai penyelenggara yang akan menguji secara faktual dukungan calon perseorangan kiranya dapat melaksanakan tugas  dengan berpegang  teguh  diatas norma yang diatur sehingga menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan. 

            Dukungan tim penghubung bakal calon perseorangan dilapangan juga sangat diperlukan untuk membantu proses verifikasi faktual terhadap dukungan yang tersebar dan terpencar terlebih di daerah  pedesaan. Dengan pola sensus maka wajib hukumnya semua pemdukung ditemui untuk memastikan dukungan tanpa diwakili dengan menggunakan berbagai metode yang disyaratkan dalam regulasi.

            Kita berharap pada akhirnya proses yang panjang dan penuh dengan lika liku  ini dapat mengantar bakal pasangan calon perseorangan yang ada di Belu, TTU, Ngada, Manggarai Barat dan Sabu Raijua  sebagai peserta Pilkada  2020 dengan hasil akhirnya kita serahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Selamat berjuang

 

telah dipublikasikan pada harian TIMEX edisi 28 Februari 2020


Share this post on: