SELAMAT DATANG PILKADA NEW NORMAL

 

Oleh : Agus Ola Paon

ASN Pada Sekretariat KPU Prov. NTT

 

           

Pilkada Serentak 2020 kembali digelar mulai 15 Juni 2020 setelah mengalami penundaan selama 3 bulan  akibat pandemi corona virus disease atau Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia. Pilkada yang merupakan agenda ketatanegaraan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota pada 270  daerah di Indonesia  diputuskan untuk dilanjutkan  seiring dengan penerapan tatanan hidup baru   atau normal baru. Ditengah masih maraknya  penolakan dari berbagai pihak, pilihan melanjutkan tahapan disaat pandemi ini masih berlangsung menjadi sebuah tantangan tersendiri  untuk dapat mewujudkan Pilkada yang mengedepankan keselamatan rakyat  serentak pula kualitas pilkada tetap terjaga dengan tingkat partisipasi yang maksimal.   

 

Data dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19  yang disampaikan Ketua gugus tugas, Letjen TNI. Doni Monardo  per 13 Juni 2020 menyebutkan bahwa  dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada  terdapat 40 Kabupaten/Kota  berada dalam zona merah, 99 Kabupaten/Kota  zona orange, 72 zona kuning dan 43 berada dalam zona hijau. Sedangkan 9 Provinsi berada dalam zona merah. Dari data tersebut maka 40 Kabupaten dan 9 Provinsi berada dalam resiko tinggi covid-19. `

 

Implementasi kelanjutan tahapan ditengah pandemi ini secara teknis tertuang dalam PKPU  Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur-Wakil Gubeernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wakil Walikota. Bagi Penyelenggara Pemilihan, tahapan Pemilihan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan akuntabilitas kinerja baik teknis penyelenggaraan maupun pengelolaan anggaran, sehingga Pemilihan tidak hanya berbicara tentang hari Pemungutan Suara atau Hari H Pilkada.

 

Langkah awal penerapan Pilkada di era  new normal ini ditandai  dengan keputusan penyelenggara Pemilihan terhadap pencabutan keputusan penundaan dan  penerbitan keputusan memulai tahapan Pilkada  sesuai kewenangan yang telah diatur dalam Perppu 2 Tahun 2020.  Keputusan memulai tahapan  menjadi landasan pijak dimulainya kelanjutan pelaksanaan tahapan yang sempat terhenti yang diawali  pengaktifan kembali penyelenggara ad hock yakni Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.  Kelanjutan tahapan lainnya menyesuaikan tahapan dan jadwal hingga menuju hari pemungutan suara  pada Rabu 9 Desember 2020.    

 

Tata Kelola Pemilihan dan Resiko

Pilkada  serentak 2020 menjadi pilkada yang unik sepanjang sejarah Pilkada sejak 2005. Unik karena  terdapat gangguan berskala nasional sehingga penundaannyapun berskala nasional pula   dan pelaksanaan kelanjutannya menerapkan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi penyelenggara, peserta pilkada dan pemilih. Selama ini dalam regulasi Pemilu dan Pilkada  di Indonesia hanya mengatur tata kelola pemilu dalam konteks bencana alam seperti  saat terjadi banjir, gempa, tanah longsor. Desain tata kelola pemilu di Indonesia belum mengatur pada kondisi bencana nonlam seperti pandemi   yang dialami saat ini.

 

Dengan demikian di era new normal ini  maka tata kelola mulai dari tahapan persiapan hingga tahap akhir pemilihan ini tidak hanya mengatur substansi tahapannya  tetapi juga aspek  keselamatan dengan protokol kesehatan yang ketat  untuk semua  baik itu Penyelenggara, peserta  dan pemilih sekalipun siklus tahapan Pilkada tidaklah berbeda dengan tahapan Pilkada sebelumnya. Terkait hal ini regulasi yang mengatur penyelenggaraan dengan protokol kesehatan menjadi kebutuhan mutlak.  

 

Tata kelola yang menjamin keselamatan rakyat menjadi  daya dorong yang positif  bagi masyarakat  dalam menghadapi jalannnya tahapan pilkada karena dalam situasi pandemi seperti ini tingkat kekuatiran masyarakat ikut menentukan tingkat partisipasinya. Pengelolaan tahapan sejak pengaktifan panitia ad hock  dan kegiatan penguatan kelembagaan serta konsolidasinya perlu diwujudkan melalui metode yang mampu menciptakan situasi yang kondusif   dan dapat dilakukan   melalui virtual atau tatap muka terbatas. penyelengara ad hock perlu mendapat jaminan terkait kesehatannya sehingga   mobilitasnya yang tinggi dalam melaksanakan tugas serta  kehadirannya di tengah pemilih atau masyarakat mendapat penerimaan yang memadai karena adanya jaminan kesehatan.Pengalaman Pemilu 2019  dengan banyaknya penyelenggara ad hock yang meninggal ikut menyumbang kegaduhan Pemilu, sehingga hal ini menjadi pengalaman berharga di Pilkada serentak 2020.

 

Tahapan Pilkada yang substansi kegiatannya mempertemukan penyelenggara dan masyarakat seperti verifikasi faktual dan pendaftaran pemilih harus mampu dilakukan  sesuai ketentuan dengan dukungan sarana pelindung diri yang memadai bagi penyelenggara  serta  penerapan protokol sehingga substansi kegiatannya tercapai dan terhindar dari kegiatan yang asal jadi dengan berlindung dibalik alasan wabah covid-19. 

 

Kampanye  dan kegiatan sosilaisasi   lainnya  sudah harus dengan metode baru yang lebih memanfaatkan media menjadi prioritas sehingga menghindari pengumpulan massa yang cendrung melanggar ketentuan protokol pencegahan covid. Dalam hal ini pengaturan secara regulasi oleh KPU pasti akan mempertimbangkan keselamatan rakyat, dengan target yang ingin dicapai peserta Pemilihan terkait tersampaikannya visi,misi dan program tetap menjadi perhatian serta keseimbangan penggunaan media dan daya jangkau media di tengah masyarakat menjadi prioritas.  

 

Pemenuhan syarat pencalonan berupa Pemeriksaan Kesehatan jasmanih dan rohani serta bebas narkoba perlu dikelola secara baik ditengah banyaknya keterbatasan sarana prasarana serta status dan tipe rumah sakit yang tersedia sesuai ketentuan. Pemenuhan syarat ini disaat masih mewabahnya covid-19  menjadi sebuah kondisi yang perlu dikelolah dan atur secara memadai dalam regulasi dan penerapannya di lapangan.

 

Pemungutan suara sebagai puncak pesta demokrasi  tentu membutuhkan pengelolaan yang  menjamin tersalurnya hak rakyat dalam memilih dan jaminan meminimalisir resiko penyebaran covid di TPS dengan penerapan Protokol kesehatan. Skenario pengurangan jumlah pemilih untuk menghindari kerumunan dari 800 pemilih per TPS menjadi 500 Pemilih tentu berdampak pada penambahan jumlah TPS dan biaya, namun alasan keselamatan rakyat yang utama maka pembiayaan tidaklah menjadi kendala yang serius dalam pengadaan kebutuhan Covid-19.

 

Secara teknis pengaturan terkait protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada diatur dalam Peraturan KPU yang tentu pula mengatur terkait hak memilih dan pemungutan suara yang mengedepankan aspek keselamatan rakyat   dan antisipasi terkait kondisi-kondisi tertentu di lapangan akibat pandemi ini.

 

 

Kualitas Pilkada

Mewujudkan Pilkada berkualitas ditengah pandemi  menjadi  tantangan sekaligus sebuah harapan yang perlu dibangun penyelenggara, peserta dan pemilih. Dengan pertimbangan utama keselamatan penyelenggara dan keselamatan publik, maka  semangat Pilkada tidak hanya pada memenuhi tuntutan rutinitas  prosedural  yang  dapat berdampak pada mengorbankan keselamatan rakyat  tetapi berupaya menempatkan Pilkada sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang berkualitas,  memiliki legitimasi dan representatif.  

 

Kualitas Pilkada tidak hanya diihat dari hasil akhir, tetapi bagaimana tahapan-tahapan yang dilaksanakan berlangsung dalam semangat keterbukaan proses dan hasil yang  bisa diikuti oleh rakyat. Atas dasar itu pandemi Covid-19 benar menjadi sebuah problem tersendiri yang dapat mengganggu jalannya tahapan, namun kualitas pelaksanaan tahapan harus  tetap terjaga karena keterkaitan tahapan yang satu dengan yang lain akan ikut menentukan bobot pelaksanaan dan hasil akhirnya.

 

Memang pelaksanaan di lapangan tidaklah muda terlebih  bagi daerah dengan kategori zona merah covid-19, yang karena dengan kondisi tersebut diterapkan ketentuan-ketentuan pembatasan sosial sehingga  tingkat kewaspadaan masyarakatnya  dapat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara. Terhadap kondisi ini, maka yang perlu dibangun adalah terus mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan menerapkan protokol kesehatan, dan upaya ini perlu terus dibangun semua pihak tidak hanya penyelenggara. Dugaan  akan banyaknya pemilih memilih untuk dirumah saja dan tidak datang ke TPS karena menghindari kerumunan dan sebagai langkah pencegahan tentunya perlu dibaringi dengan edukasi yang memadai sehingga dalam new normal ini  kepatuhan protokol kesehatan tetap berjalan namun  tanggung jawab  sebagai warga negara untuk menentukan legitimasi bagi pemimpin juga tetap terlaksana.  Dengan demikian dua pilihan ini tetap berjalan seimbang dalam diri warga negara khususnya pemilih untuk datang ke TPS dengan tetap jaga protokol covid.

 

Harapan

Pilkada 2020 menjadi kesempatan bagi bangsa kita untuk menunjukan kepada dunia  bahwa kita dapat melaksanakan Pesta  demokrasi ditengah pandemi. Pengakuan terhadap kesuksesan Korea Selatan menyelenggarakan Pemilu ditengah merebaknya covid-19 ditengarai karena disiplin rakyatnya. Untuk itu kita berharap kunci sukses pilkada new normal ini terletak pada disiplin menjalankan protokol kesehatan di tengah tatanan hidup baru dan berupaya untuk  mewujudkan Pilkada berkualitas dengan menciptakan suasana yang kondusif serta menghindari praktek-praktek yang memanfaatkan momentum covid-19 seperti praktek money politic, vote buying  dan kampanye bernuansa sara.

 

Harus kita akui bahwa ditengah masa sulit bangsa kita menghadapi pandemi yang berujung pada kebutuhan anggaran yang meningkat termasuk biaya pilkada, maka kesadaran politik warga di pilkada new normal inipun diharapkan meningkat dengan  membangun prilaku memilih karena kesadaran bukan karena mobilitas dan kepentingan pragmatis. Ditengah penolakan sekelompok orang terkait Pilkada lanjutan ini, kita berharap daya tolak mereka ikut melemah seiring dengan kuatnya kemauan semua pihak untuk terlaksananya Pilkada di era new normal sebagai sebuah kesempatan yang menjadi pengalaman bangsa kita dalam pengelolaan agenda-agenda kebangsaan lainnya dimasa depan.

 

Kebanggaan kita terhadap hasil Pemilu 2019 yang mencatat tingkat partisipasi yang tinggi sehingga ikut menghapus kekuatiran banyak pihak terkait tingkat partisipasi yang cendrung menurun sejak Pemilu 2009  menjadi pendorong untuk kembali mengukir prestasi dalam Pesta demokrasi lokal di daerah dan apabila ini berhasil maka kita sukses menyelenggarakan Pilkada di era new normal .  Keputusan telah dimulai, dan setiap permulaan itu sulit, namun akan menjadi pengalaman berharga  dalam tata kelola pemilu dan pilkada di Indonesia. Semoga Pilkada di era new normal dapat berlangsung sukses dengan tingkat partisipasi tinggi dan minim resiko covid-19.

 

Dipublikasikan pada Harian Timor Express 15 Juni 2020


Share this post on: