COVID-19 DAN  CALON PETAHANA PILKADA

 

Oleh : Agus Ola Paon

ASN KPU Prov. NTT

 

Harian Timor Express  edisi Senin 8 Juni 2020 menurunkan sebuah ulasan menarik terkait petahana yang akan maju lagi dalam Pilkada 2020. .Petahana menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat. Inti ulasannya bahwa petahana  lebih diuntungkan ditengah  pandemi  Corona Virus Disease atau Covid-19.  Ahmad Atang, Pengamat Politik Nusa Tenggara Timur  menyebut bahwa Covid-19 menguntungkan calon petahana karena dengan kondisi pandemi ini petahana lebih leluasa bergerak melakukan kunjungan ke tengah masyarakat untuk kepentingan penanganan Covid-19  yang berlangsung ditengah tahapan Pilkada.

 

Pandangan  yang disampaikan Atang  sangat  beralasan karena dengan pandemi Covid-19, tentu saja Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta  Walikota  dan Wakil   Walikota lebih meningkat kunjungannya  ke tengah  masyarakat untuk memastikan situasi dan kondisi masyarakat, serta kegiatan pemerintahan lainnya  dibanding kondisi sebelumnya. Bagi petahana yang ingin maju lagi dalam perhelatan Pilkada 2020  ini momentum   yang tepat  selain bertemu masyarakat untuk kepentingan covid, kehadirannya juga memberi sinyal sebagai bakal calon dalam Pemilihan.  Kegiatan seperti pemberian bantuan langsung tunai  dan bantuan sosial tunai  kepada warga yang terdampak  akibat Covid-19 menjadi kesempatan petahana hadir di tengah masyarakat.

 

Terkait hal ini bacaan yang sama juga datang dari para kandidat non petahana atau    pendatang baru dalam Pilkada 2020  baik itu yang sudah mengantongi rekomendasi partai atau koaliasi dan  juga kandidat yang  hingga saat  masih menanti nasib mereka melalui pintu partai politik dan verifikasi faktual bagi  calon perseorangan.  Penilaian kandidat non petahana  terkait  penundaan tahapan Pilkada akibat covid-19 secara tidak langsung menguntungkan Petahana, karena petahan semakin memiliki banyak  waktu untuk menunjukan dirinya di tengah masyarakat yang berdampak pada popularitasnya sebagai bakal calon dalam Pilkada.

 

Realitas  politik menunjukan bahwa keikutsertaan petahana dalam Pilkada sering disoroti karena petahana memiliki public resources berupa  berupa waktu, uang, kuasa, sarana untuk mobilitas bahkan birokrasi.  Kelebihan lain ketika tahapan Pilkada berjalan hingga pemungutan suara,  petahana    masih aktif dalam jabatannya sehingga  kondisi ini tentu lebih menguntungkan petahana.   Hadirnya wabah covid-19 di tengah tahapan Pilkada 2020 yang berakibat pada banyaknya bantuan yang digelontorkan untuk masyarakat ikut menambah berbagai penilaian kepada petahana yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politiknya.

 

Terhadap fenomena  ini,  semestinya harus   dilihat bahwa pandemi  Covid-19  dan penundaan tahapan Pilkada 2020  tidak semata  menguntungkan pergerakan petahana, karena  pandemi covid-19 dan  berbagai kebijakan terkait penanganan dampak covid-19   juga menjadi ujian  terhadap  kinerja  petahana  diakhir masa jabatan yang berlangsung  ditengah tahapan Pilkada. Terdapat  daerah Pilkada yang hingga saat ini masih dalam kategori zona hijau tentu menguntungkan petahana sebagai bagian dari kampanye tentang keberhasilannya mempertahankan wilayahnya dari wabah covid-19. Bagi daerah zona merah covid-19 maka kondisi ini menjadi tantangan petahana untuk berupaya mengembalikannya  ke zona hijau untuk mendapat respons positif  masyarakat, namun jika tidak, akan  menjadi  sebuah penilaian tersendiri bagi  kinerja petahana  dalam mengatasi covid-19  dan bagi  pihak lawan kondisi ini dimanfaatkan untuk menarik dukungan melalui kampanye terkait  kegagalan  petahana  mengatasi covid-19. Hal yang sama juga untuk penyaluran bantuan bagi masyarakat  banyak diwarnai dengan data yang tidak akurat dan bantuan salah  sasaran, semua itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi petahana.

 

Pembatasan

 

Berdasarkan data Kementerian  Dalam Negeri Republik Indonesia, terdapat 230  dari total 270 daerah  Pilkada yang kemungkinan besar akan diikuti oleh petahana dan    9 diantaranya ada di Nusa Tenggara. Timur.  Terdapat kombinasi pasangan yakni pasangan yang  tidak pecah kongsi, pasangan yang pecah kongsi  dan saling bersaing sebagai petahana untuk merebut posisi nomor satu, dan ada petahana wakil  yang maju karena Gubenur, Bupati atau Walikota telah genap dua periode.

 

Bagi petahana yang ingin maju lagi dalam perhelatan pilkada sesungguhnya  tidak selalu diuntungkan oleh setiap situasi, mengingat regulasi telah mengatur pula pembatasan khsusus bagi petahana terhadap dua hal yakni mutasi pejabat dan penggunaan kewenangan. Terkait mutasi jabatan maka   ketentuan  UU Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 sebagai pengingat  yang mengatur  bahwa  Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

 

Ketentuan inipun telah ditindaklanjuti dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017  Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yakni Pasal 89 (1)  yang mengatur bahwa “Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.

 

 Terkait penggunaan kewenangan maka ketentuan pasal 71 ayat (3) membatasi kewenangan petahana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala  Daerah, yakni  “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

 

Tindak lanjut terkait hal itupun  telah diatur oleh KPU selaku penyelenggara Pemilihan yang  telah menuangkan ketentuan ini dalam PKPU 3 Tahun 2017 pasal 89 ayat (2)  yakni bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.  Batas akhir  penggunaan kewenangan  sesuai dengan jadwal tahapan Pilkada sebelum covid-19 adalah 8 Januari 2020 dan  penundaan tahapan Pilkada dengan hari pemungutan suara 9 Desember 2020, petahana tetap tidak memiliki kesempatan lagi mengingat penetapan calon akan dilaksanakan pada 23 September 2020.

 

Pengalaman pembatalan Petahana dalam pilkada terjadi dalam Pemilihan  Walikota Makasar pada Pilkada 2018. Petahana   Mohammad Ramdhan Pomanto akhirnya dibatalkan sebagai calon  karena terbukti secara hukum menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya dengan membagi-bagi telepon seluler menjelang pendaftaran dirinya sebagai bakal calon  Walikota. Inilah  menjadi salah satu contoh kasus yang pernah ada di Indonesia yang tentunya menjadi pelajaran berharga bagi petahana lain yang ingin maju lagi dalam Pilkada 2020.

 

Pemberian bantuan selama pandemi covid-19  berupa Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Tunai  dan Program Keluarga Harapan serta bantuan lainnya yang sumbernya dari keuangan negara   oleh petahana harus dikelola sebagai murni bantuan pemerintah kepada masyarakat. Adanya kekuatiran bahwa petahana menjadikan bantuan pemerintah sebagai bagian dari program dan  kebijakannya menjadi sebuah persoalan berdampak hukum  ketika hal itu menjadi nyata di lapangan  dengan  memanfaatkan kesempatan untuk menuai dukungan.  Dinamika selama Covid memang disinyalir adanya bantuan bermotif poltik dan kondisi ini  tak terhindari  dilakukan oleh petahana maupun non petahana,namun sanksi bagi petahana lebih tegas, karena telah diatur dalam regulasi.

 

 

Harapan

            Kandidat dalam pilkada 2020 baik itu  petahana maupun non petahana perlu membangun optimisme yang kuat untuk mencapai tujuan  tanpa harus menghalalkan cara.  Covid-19 yang hingga saat ini masih menjadi pandemi global mestinya juga menjadi kesempatan bagi semua kandidat untuk menunjukan dirinya ditengah masyarakat dengan  melakukan kegiatan yang mencerdaskan   masyarakat. Sekalipun saat ini belum ada pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU sehingga semuanya bebas ke lapangan  untuk menemui konstituen, namun rambu-rambu yang diatur dalam regulasi mestinya tetap di pegang teguh seperti tidak melakukan politik uang, atau vote buying  serta tidak melakukan kampanye  yang bernuansa sara. Yang perlu saat ini adalah  mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi  dalam setiap tahapan  seperti tahapan pemutakhiran data pemilih yang membutuhkan partisipasi warga sehingga dapat menghasilkan  berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT)  yang berkualitas.  

 

Mendorong warga untuk  menggunakan hak pilih di era new normal  adalah bagian yang menjadi tanggung jawab bersama bukan semata menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilihan.             Ditengah masih mewabahnya covid ini, kekuatiran akan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi kegelisahan bersama  sehingga  semua pihak harus terlibat  mendorong terciptanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pilkada.

 

Kita menghendaki tingkat partisipasi yang tinggi yang dibaringi pula dengan aspek keselamatan rakyat sebagai  prioritas utama. Pelaksanaan Pilkada dengan penerapan Protokol kesehatan hendaknya tidak menjadi penghambat bagi terciptanya partisipasi masyarakat sehingga  kebanggaan yang pernah kita raih dengan tingkat partisipasi pemilu yang tinggi pada Pemilu 2019 tetap kita pertahankan.

 

Untuk itu  harapan bersama agar  Covid-19 jangan dijadikan komoditi politik untuk memuluskan perjuangan, dan bantuan yang diberikan selama covid  tidak dijadikan alat politik, sehingga  bantuan  covid-19 murni untuk  covid-19 dan tidak berimbas poltik.  Kita berharap demikian,  namun upaya menuju ke  titik itu bukanlah perkara gampang, karena praktek  vote buying di tengah masyarakat belum hilang sama sekali. Upaya menyadarkan semua pihak bahwa politik uang merupakan hambatan mendasar bagi terciptanya pilkada yang demokratis terus diserukan. Politik uang sangat mengganggu pemilih  yang harusnya menentukan pilihan secara obyektif berdasarkan kualitas kandidat Pilkada. Oleh karena itu, harus ada kesadaran kolektif bahwa sebenarnya rakyat adalah pihak yang paling dirugikan oleh skenario  praktek politik uang sehingga  perlu  gerakan bersama melawan politik uang dalam Pilkada.

 

Semoga Pilkada di era new normal yang telah dilanjutkan kembali tahapannya sejak 15 Juni 2020 menuju hari pemungutan suara  Rabu, 9 Desember 2020 berjalan lancar  dengan tingkat partipasi yang tinggi, minim pelanggaran dengan minim pula resiko covid-19.

=====.

 

Telah dipublikasikan pada harian pagi Timor Express edisi 25 Juni 2020

 

           


Share this post on: