MEWUJUDKAN  DATA PEMILIH YANG  AKURAT DAN MUTAKHIR

( Catatan Pilkada 2020 )

 

OLEH: AGUS OLA PAON

ASN KPU PROVINSI NTT

 

 

Pilkada 2020 memasuki tahapan pemutakhiran daftar pemilih.   Mulai 15 Juli 2020  sampai dengan 13 Agustus 2020 penyelenggara pemilihan  pada 270 daerah pelaksana Pilkadaakan mengawali kegiatan dalam tahapan ini  dengan melakukan  pencocokan dan penelitian (coklit). Kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih  merujuk pada  Data Penduduk Potensial  Pemilih Pemilu  atau DP4 yang diserahkan oleh pemerintah yang berisikan data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

 

Kegiatan yang berlangsung di tengah  pandemi covid-19 menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penyelenggara untuk memenangkan dua hal penting yakni keselamatan petugas dan pemilih dengan penerapan protokol kesehatan serta kualitas kegiatan pemutakhiran yang  menghasilkan output akhir berupa Daftar Pemilih yang memenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir.

 

Urgensi Pemutakhiran

Pemutakhiran data pemilih mutlak dilakukan  karena  dua alasan  penting yakni : Pertama,  secara substansi untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Kedua, secara teknis bentuk jaminan bagi pemilih yang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah  terdaftar dan tersedia  dalam daftar pemilih yang akurat.

 

Penggunaan hak pilih ini sangat ditentukan oleh tiga hal mendasar yakni hak memilih, syarat pemilih dan syarat memilih. Terkait hak memilih maka Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk Pemilihan Tahun 2020 maka hari pemungutan suara Rabu, 9 Desember 2020 menjadi patokan.

 

Hak memilih itu sendiri  sekalipun  melekat dalam diri seseorang namun ada syarat yang perlu dipenuhi  sebagai Pemilih yakni : a.genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau sudah/pernah kawin; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;dan e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 5 PKPU 19/2019).

 

Syarat memilih bagi seorang pemilih adalah telah terdaftar sebagai pemilih. Rumusan sederhananya dapat dibaca bahwa hak memilih dapat digunakan oleh pemilih yang memenuhi syarat apabila  terdaftar sebagai pemilih yang secara teknis termuat dalam Daftar Pemilih Tetap. Untuk itu  pendaftaran pemilih dan  pemutakhiran  menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan status pemilih apakah masih memenuhi syarat atau tidak. 

 

Idealnya daftar pemilih tetap mestinya berisi semua pemilih yang memenuhi syarat  yang telah diverifikasi melalui proses pemutakhiran yang panjang. Namun pengalaman pemilu dan Pilkada selama ini menunjukan bahwa DPT belum memenuhi harapan yang ideal tersebut karena masih ditemukan adanya variasi masalah  yang dihadapi dalam proses maupun outputnya.

 

Mengingat pentingnya pemutakhiran data pemilih tersebut, maka tanggung jawab penyelenggara adalah  tidak sekedar menyediakan data pemilih untuk memenuhi syarat terpenuhinya tahapan pemilihan namun lebih dari itu adalah menghasilkan data pemilih yang memenuhi tiga prinsip utama yakni  komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir.(Hasym Ashari, 2011)

 

Prinsip komprehensif adalah daftar pemilihdiharapkan memuat semua warga negara republik Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

 

Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.

 

Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNIPolri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal. Terwujudnya data pemilih yang konprehensif, akurat dan mutakhir merupakan kerjasama banyak pihak yakni penyedia data kependudukan, Pengguna data  dan partisipasi masyarakat.

 

Peran Petugas.      

Untuk terpenuhinya tiga prinsip pemutakhiran tersebut maka peran  KPU dan petugas Pemutakhiran Data Pemilih sangatlah penting.Dalam melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) terdapat beberapa langkah kerja yang wajib dilakukan oleh petugas untuk memperoleh  data yang sesuai dengan fakta di lapangan.

 

Kegiatan Coklit untuk memperbaiki daftar Pemilih, dilakukan dengan cara: a.mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK, b.memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan; c.mencoret Pemilih yang telah meninggal; d.mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; e.mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; f.mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17(tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; g.mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidakada keberadaannya;h..mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak sesuai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; i.mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan j.mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

 

Dari  uraian tugas tersebut di atas, maka peran petugas sangat menentukan untuk terpenuhinya tiga prinsip pemutakhiran tersebut.Penyiapan sumber daya manusia dalam bentuk bimbingan teknis yang memadai bagi petugas pemutakhiran sangatlah penting sehingga diharapkan 10 langkah kegiatan pemutakhiran  dapat dilaksanakan secara baik dan benar  dengan cara mendatangi dan bertemu langsung dengan pemilih.

 

Memang ada pengalaman  yang  menunjukan bahwa masih ada petugas yang belum melakukan pemutakhiran sesuai kaidah-kaidah yang ditetapkan sehingga kerap didapati data  pemilih yang tidak akurat dan mutakhir yang  berdampak pada hak pilih rakyat. Dengan demikian maka yang perlu diperkuat oleh penyelenggara kepada petugas  selain hal teknis pemutakhiran, maka penting  juga dibekali hal yang bersifat substansif terkait pentingnya  pemutakhiran data pemilih  sehingga  kegiatan ini tidak sekedar mencapai target dan  terpenuhinya tahapan  tetapi proses dan hasilnya harus mampu menjamin terwujudnya kualitas pemutakhiran.

 

Partisipasi Masyarakat

Kesuksesan  pemutakhiran data pemilih  ditentukan  pula oleh dukungan partisipasi masyarakat yang ditunjukan melalui pemberian informasi yang lengkap dan benar kepada petugas saat ditemui. Selain itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sangat menentukan kualitas daftar pemilih adalah dengan memastikan telah  daftar  sebagai pemilih dalam daftar pemilih  sementara hasil pemutakhiran yang diumumkan oleh PPS sehingga jika ada masukan dan  perbaikan yang perlu dilakukan oleh petugas  sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dapat terakomodir secara baik dan benar.

 

Pengalaman di lapangan menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk datang mengecek Daftar pemilih sementara sangatlah rendah.Berkaitan dengan hal ini,  pengalaman  audit daftar Pemilih oleh LP3ES pada pemilu 2009 menunjukkan bahwa: hanya 7,3% pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama dalam DPS; 62,8% pemilih merasa dirinya sudah terdaftar; 15% pemilih merasa dirinya tidak terdaftar; dan 22,2% tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar ataupun tidak.  Audit yang sama menemukan bahwa Tingkat keaktifanmasyarakatuntukmemeriksadaftarpemilih masih sangat rendah, yaitu 48,1% responden mengatakan akan memeriksa namanya; 36,6% mengaku tidak akan mengecek; danhanya 3,4% yang sudahmengeceknamanya.

 

Dari contoh paparan data di atas maka menjaditugas dan tanggung jawab penyelenggara untuk terus mendorong masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang memadai  agar masyarakat  ikut merasa berkepentingan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini.  Salah satu bentuk tanggung jawab penyelenggara adalah menyediakan sistem informasi pendaftaran pemilih atau Sidalih yang memungkin setiap pemilih dapat mengakses  untuk  mengecek nama  hingga tempat pemungutan suaranya   secara mandiri.  Hal ini  dibangun untuk menciptakan partisipasi masyarakat karena hanya  dengan proses yang tepat  dan partisipatif   akan menghasilkan output yang maksimal  berupa data pemilih  yang komprehensif, akurat dan mutakhir.

 

Harapan

Persoalan data pemilih yang selalu muncul setiap kali pemilu maupun Pilkada menjadi sebuah tantangan bersama yang perlu dibenahi masing-masing pihak baik penyelenggara pemilihan maupun pemerintah selaku penyedia data kependudukan.

 

Dalam ranah penyelenggara dengan outputnya Daftar Pemilih Tetap kiranya menjadi sebuah produk hasil pemutakhiran yang mampu memenuhi tiga prinsip pendaftaran pemilih sehingga tidak mengulangi kegaduhan  dan kekisruan yang sama setiap kali melaksanakan pemilu maupun Pilkada. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan   menjadi sebuah kebijakan yang perlu dilakukan dan dipertahankan  sekalipun bukan pada masa Pemilu maupun Pemilihan.  .

 

Sebagai penyedia data kependudukan, pemerintah harus bisamenjamin bahwa data kependudukan yang disampaikan kepada KPU merupakan data Kependudukan Pemerintah yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. artinya pemerintah juga melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala. Selama pemerintah tidak melakukan pemeliharaan terhadap data kependudukan, maka data Kependudukan Pemerintah yang akan menjadi sumber data pemilih akan tetap memiliki banyak permasalahan.

 

Problem  dasar pemutakhiran data pemilih pada umumnya berada  pada tingkat implementasi, yang utama adalah tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat. Untuk itu menjadi tugas bersama kita baik pemerintah, penyelenggara, dan  masyarakat termasuk para pegiat demokrasi untuk berupaya agar prinsip pemutakhiran data pemilih yakni komprehensif, akurat dan mutakhir tidak terhenti sebagai  konsep tetapi juga harus implementatif di lapangan demi mewujudkan Pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Sukses pilkada 2020.

 

=====

Telah dipublikasikan pada Pos Kupang dan Timex 14 Juli 2020


Share this post on: