MENYONGSONG PENDAFTARAN BAKAL  PASANGAN CALON

( CATATAN PILKADA 2020 )

Oleh : Agus Ola Paon

ASN KPU Prov. NTT

 

Pilkada serentak 2020 pada 270  daerah di Indonesia dan 9 daerah diantaranya ada di NTT siap  memasuki  tahapan pendaftaran bakal pasangan  calon  yang sesuai Peraturan KPU 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Tahapan dan Program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun  2020 dimulai pada   4 sd 6 September 2020.

 

Pendaftaran menjadi salah satu tahapan yang cukup mengundang perhatian   karena pada masa ini terbuka bagi publik bakal pasangan calon yang resmi diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik, setelah  melalui proses seleksi sesuai mekanisme yang berlaku di internal partai  dan hasil kesepakatan partai politik yang bergabung. Fase ini juga termasuk  rawan karena tensi politik  di daerah yang mulai memanas akibat  dukung mendukung bakal pasangan calon oleh masa pendukung dan partai politik pengusung.

 

Pola penjaringan dan  rekruitmen bakal pasangan calon memang bervariasi pada masing-masing Partai Politik.   Diantaranya melalui pola survei elektabilitas, fit and proper test  bahkan ada yang  melalui  penunjukan.  Tentu ada dinamika yang terjadi dalam proses rekruitmen ini mulai dari pembentukan koalisi  bagi partai politik yang bergabung,   hingga pada akhirnya mengerucut untuk mendapatkan  satu bakal pasangan calon yang resmi didaftarkan di Komisi Pemlihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota.

 

Pendaftaran  Bakal Pasangan Calon  menjadi kegiatan yang sangat penting bagi Partai Politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan serta bakal pasangan calon   dikarenakan   dua  tujuan utama    yakni pertama,  mengajukan pemenuhan syarat pencalonan bagi bakal pasangan calon yang diusung  dan  kedua   mendapatkan  kepastian  dari penyelenggara  pemilihan terhadap terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat pencalonan yang diajukan. 

 

Dua hal penting ini  akan menentukan kelanjutan proses,   apabila syarat pencalonan yang diajukan tidak memenuhi syarat maka pendaftaran tidak diterima dan jika memenuhi syarat maka diterima untuk dilakukan verifikasi selanjutnya. Untuk itu ada empat hal  penting yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini bagi Partai Politik dan calon perseorangan yaitu, Pemenuhan syarat pencalonan, legalitas pengurus partai politik,  kehadiran saat pendaftaran dan syarat calon.

 

Pemenuhan syarat pencalonan

Hal yang paling urgen dari sebuah prosesi pendaftaran bakal pasangan calon  adalah pemenuhan syarat pencalonan karena  pemenuhan persyaratan pencalonan ini ibarat  pembuka pintu untuk dapat mengantar bakal pasangan calon  agar   terdaftar sebagai peserta  dalam pemilihan..

 

Persyaratan pencalonan ditetapkan dengan Keputusan KPU  sesuai tingkatannya tentang jumlah minimal kursi dan jumlah minimal suara sah untuk  pengajuan bakal pasangan calon dan jumlah minimal dukungan dan persebarannya.untuk calon perseorangan. Syarat ini mengacu pada ketentuan   Undang-Undang 10 Tahun 2016  yakni Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) .Sedangkan syarat minimal dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan mengacu pada Daftar Pemiliih Tetap pada Pemilu terakhir.

 

Bagi bakal pasangan yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maka pembuktian terhadap pemenuhan syarat ini harus tertuang dalam surat pencalonan dan kesepakatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dengan partai politik/gabungan partai serta keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota..   

 

Surat Pencalonan wajib ditandatangani oleh pengurus partai politik dalam hal ini ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dan penyelenggara akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan legalitas pengurus partai politik yang menandatangani surat pencalonan tersebut.  Konfirmasi terhadap keabsahan dan legalitas dilakukan dengan merujuk pada Keputusan Kementerian Hukum dan Ham tentang pengesahan susunan Pengurus Parpol tingkat pusat dan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau  kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PKPU ;  3 tahun 2017.Pada tataran ini KPU akan melihat aspek liniernya kepengurusan mulai dari pusat sampai pengurus di Kabupaten/Kota.

 

Untuk itu salinan keputusan   menjadi pedoman bagi KPU Provinsi  atau Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon sehingga bagi Partai politik yang tidak menyerahkan maka tidak dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dan ruang bagi pemenuhan perbaikan adalah selama masa pendaftaran.

 

Bagi calon perseorangan,  maka  diri Bakal Calon menjadi yang utama dalam  membuktikan keabsahan surat pencalonan serta pemenuhan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan,

 

Kehadiran saat mendaftar

Pasal 42(1) UU Nomor 10 Tahun 2016  mengatur pendaftaran ke KPU dilakukan oleh Pengurus Partai dan bakal calon sesuai tingkatan, dan atas amanat UU ini maka Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 mempertegas  melalui ketentuan pasal 35 (5) yakni  Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran’.

 

Esensi dari kehadiran pengurus partai politik pada saat pendaftaran adalah  sebagai wujud tanggung jawab partai politik yang terrepresentasi dalam diri pengurus  yang menandatangani surat pencalonan.  Bagi Bakal Pasangan  Calon  kehadiran  pada saat pendaftaran selain wajib juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan diri ditengah publik yang menanti figur bakal pasangan calon

 

Sekalipun diwajibkan namun regulasi juga mengatur  untuk   pengecualian apabila  ketidakhadiran  pengurus Partai Politik  dan bakal calon disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Hal ini menunjukan bahwa untuk pendaftaran terdapat pula  syarat yang wajib dipenuhi partai pengusung dan bakal pasangan calon.

 

Pemenuhan syarat calon

Proses seleksi dan rekruitmen bakal pasangan calon dalam tubuh partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon perseorangan  pasti telah memperhatikan persyaratan calon yang ditetapkan Undang-Undang dan Peraturan KPU.

 

Persyaratan calon  tersebut wajib dituangkan dan dibuktikan dalam pemenuhan syarat calon yang meliputi pernyataan bakal calon dan pembuktian melalui dokumen yang diajukan untuk  diverifikasi oleh penyelenggara pemilihan. Pemenuhan syarat calon  berbeda dengan syarat pencalonan karena syarat calon lebih menyangkut diri bakal calon  yang wajib dipenuhi baik melalui dokumen yang dimiliki oleh bakal calon atau dokumen yang dikeluarkan lembaga lain dengan merujuk pada catatan diri bakal calon.

 

Keabsahan dan kelengkapan syarat calon ditetapkan  oleh penyelenggar melalui proses verifikasi  dalam satu fase yang disebut penelitian syarat calon dan terdapat alokasi waktu untuk perbaikan  setelah ada catatan perbaikan pada masa verifikasi oleh  penyelenggara. Pada fase inipun masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau  pengaduan masyarakat terhadap pemenuhan syarat calon.

 

Syarat kesehatan jasmanih dan rohani serta bebas narkoba menjadi syarat calon yang berbeda perlakuaannya dengan syarat calon yang lain. Hasil pemeriksaan tim pemeriksa kesehatan bersifat final dan mengikat serta  tidak mengenal adanya pemeriksaan pembanding  yang dilakukan di luar tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan KPU setempat.  Konsekwensi dari pengaturan ini adalah  ketika terdapat  bakal calon atau bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan maka wajib diganti oleh partai politik atau calon perseorangan sesuai batasan waktu yang ditetapkan.

 

Pengaturan penggantian   diatur dalam Pasal 79 PKPU 1 Tahun 2020 yakni penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon karena tidak memenuhi syarat kesehatan maka  dapat dilakukan penggantian  mulai pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan pasangan calon. Sedangkan  penggantian bakal calon atau calon karena berhalangan tetap  (meninggal dunia  atau  tidak mampu melaksanakan tugas  secara permanen atau karena dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap maka dilakukan penggantian  sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan pasangan calon; atau  sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

 

Regulasi  membatasi untuk penggantian hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Terkait hal ini maka  perlu  ada kesiapan baik dari partai politik  atau gabungan partai politik dan calon perseorangan untuk menyiapkan  calon pengganti jika terjadi kondisi seperti itu  sehingga tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan kecuali  sudah melampaui  30 hari sebelum hari pemungutan suara .

 

Sekali untuk satu

Ketentuan UU 10 tahun 2016 dan PKPU 1 Tahun 2020 mengatur bahwa Partai Politik atau gabungan Partai politik hanya mendaftar 1 (satu)  bakal pasangan calon dan dilarang menarik kembali bakal pasangan calon yang sudah didaftarkan.  Konsekwensi dari pengaturan ini adalah bahwa bagi partai politik  yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon tertentu dilarang untuk mendaftarkan bakal pasangan lain sekalipun itu masih dalam masa pendaftaran.

 

Ganti mengganti dukungan  terhadap bakal pasangan calon  oleh Partai Politik sering mewarnai arena Pilkada menjelang pendaftaran bahkan pada masa pendaftaran, sehingga regulasi yang ditetapkan   oleh penyelenggara pemilihan menjadi warning bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

 

Pengalaman menunjukan pula bahwa terdapat  lebih dari satu bakal pasangan  calon mengantongi rekomendasi yang sama dan sah dari satu  Partai Politik untuk didaftarkan ke KPU pada masa pendaftaran.  Bagi penyelenggara rujukan regulasi  jelas  telah mengatur  pembatasan terhadap kesempatan partai politik yakni   hanya boleh mendaftar satu sekali. Regulasi ini  kiranya menjadi kekuatan penyelenggara menghadapi tahapan pendaftaran bakal calon.

 

Semoga Penyelenggara  Pemilihan, Partai Politik,  bakal pasangan calon serta masyarakat siap menyambut tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada 2020 dengan penuh suka cita.

           

=====

           

Telah dipublikasikan pada Harian Timex Edisi Senin 24 Agustus 2020

           

 

           

                       

 

 


Share this post on: