Partisipasi Publik Dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020

 

Oleh :

Agatha M. Sukmasari Woda

ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

 

 

Demokrasi selalu menuntut partisipasi. Kita tentunya setuju dengan kalimat ini teristimewa pada saat ini ada 9 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur (Belu, Timor Tengah Utara, Malaka, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat serta Ngada) yang sedang menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Perhelatan besar ini sudah mulai memasuki tahapan krusial dan penting yakni tahapan pencalonan.  

 

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tahapan pencalonan berlangsung diawali dengan diterbitkannya pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020 melalui media massa baik cetak maupun elektronik, papan pengumuman dan website resmi Komisi Pemilihan Umum pada 9 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

 

Jadwal Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon mulai dilakukan pada tanggal 4 – 6 September 2020. Verifikasi Syarat Pencalonan pada tanggal 4 – 6 September 2020, Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 4 – 8 September 2020. Tanggapan dan masukan masyarakat 4 – 8 September 2020. Pemeriksaan kesehatan 4 – 11 September 2020. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 11 – 12 September 2020. Verifikasi syarat calon 6 – 12 September 2020.

 

Pemberitahuan hasil verifikasi 13 – 14 September 2020. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon 14 – 16 september 2020. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU 14 – 22 September 2020. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon 16 – 22 September 2020. Tahapan penetapan pasangan calon pada tanggal 23 september 2020. Pengundian dan pegumuman nomor urut pasangan calon pada 24 september 2020.

 

Tahapan pencalonan menjadi tahapan krusial yang sarat dengan problematika dan harus dilakukan dengan transparan dan hati-hati. Dalam tahapan ini bukan hanya penyelenggara atau peserta pemilu namun publik juga perlu menaruh perhatian penuh atau berpartisipasi secara kritis untuk mengawal prosesnya agar demokrasi dapat benar-benar terwujud.

 

Keterbukaan Penyelenggara Pemilu

Sesuai regulasi yang berlaku khususnya dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  disebutkan bahwa pedoman penyelenggaraan pemilihan salah satunya adalah keterbukaan.  Pedoman keterbukaan ini telah dijabarkan dalam regulasi yang berlaku khususnya dalam ketentuan Pasal 91  ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai daftar bakal pasangan calon, dokumen pendaftaran, batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat, serta nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan Terpidana termasuk jenis tindak pidananya. Namun, tidak semua dokumen dapat publik ketahui ada pengecualian untuk beberapa dokumen khusus yang tidak ditampilkan kepada publik yakni transkrip nilai bakal calon, rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon dan formulir B-KWK Perseorangan. Dokumen yang memuat data pribadi (NIK) tidak ditampilkan oleh penyelenggara.

 

Bagi bakal calon dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Model BB-2 KWK (Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) ada pernyataan bakal calon bersedia mengumumkan identitasnya kepada publik.

 

Pada Pasal 91 ayat 3 telah dijabarkan pula bahwa pengumuman tersebut disampaikan melalui laman (website) KPU Kabupaten/Kota, media cetak dan/atau media elektronik. Pengumuman dimaksud untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat. Batas waktu penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat adalah 1 (satu)  hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan tepatnya pada tanggal 21 September 2020. Dengan berpedoman pada prinsip keterbukaan pula maka penyelenggara memberi ruang kesempatan kepada publik untuk secara kritis melihat, mengenal dan mengetahui identitas para bakal calon pemimpin daerah dan memberi masukan serta tanggapannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

 

Partisipasi Publik Dalam Tahapan Pencalonan

Ruang kesempatan partisipasi publik pada tahapan pencalonan telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk secara kritis melihat rekam jejak para bakal calon pemimpin daerah. Partisipasi secara kritis yang dimaksud disini sudah tentu bukan sekedar menyampaikan informasi yang tidak berdasar, sekedar isu, desas desus, selentingan atau sejenisnya. Partisipasi kritis publik dapat disampaikan dalam bentuk masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan ketentuan Pasal 91  ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 yakni dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E). Obyek masukan dan tanggapan masyarakat terbatas pada pemenuhan syarat calon.

 

Partisipasi publik dalam bentuk penyampaian tanggapan dan masukan ini sangat penting juga berarti dalam membantu penyelenggara dalam melakukan verifikasi terhadap para bakal calon sebelum ditetapkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dan tahapan pemilihan lain selanjutnya. Tanggapan masyarakat perlu disampaikan secara bertanggung jawab dengan menyampaikan identitas resmi kepada penyelenggara. Prosedur yang akan penyelenggara pemilihan tempuh manakala ada tanggapan dan masukan masyarakat adalah dengan melakukan klarifikasi untuk mengecek kebenaran isi tanggapan masyarakat tersebut. Penyelenggara tidak akan serta merta menerima dan menyatakan bahwa isi tanggapan masyarakat dapat diterima tanpa melakukan klarifikasi terhadap kebenarannya.  

 

Saat ini adalah kesempatan untuk publik dapat mengakses informasi mengenai para bakal calon melalui laman (website) resmi penyelenggara atau media massa (elektronik dan cetak) pada 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Mengenal rekam jejak menjadi langkah awal publik sebelum menentukan pilihan pada figur calon yang dianggap mampu memimpin dan memajukan daerahnya di hari pemungutan suara Rabu, 9 Desember 2020 nanti. 

 

Publik yang mengakses informasi, berupaya mengenal identitas, rekam jejak bakal calon dan berpartisipasi dalam menyampaikan masukan atau tanggapan masyarakat menjadi ciri publik yang kritis dan tidak pasif dengan proses demokrasi di daerahnya. Penyelenggara berupaya mengedepankan pedoman keterbukaan dan transparansi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dengan tujuan ruang kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat pada 9 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur karena publik yang kritis perlu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerahnya. Mari kita sukseskan bersama penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 pada 9 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Pilkada Berkualitas, NTT Maju !           

 

  Telah dipublikasikan pada Harian Timex edisi 8 September 2020 dan Pos Kupang 10 September 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share this post on: