Like di Medsos oleh ASN

(Catatan Kampanye)

Oleh Agus Ola Paon

ASN Sekretariat  KPU Prov. NTT

 

 

Like di media sosial  merupakan salah satu  aktivitas pengguna media sosial  yang ingin menyatakan kesukaannya baik terhadap gambar, statement dan informasi yang sedang terpapang dalam dinding media sosial. Kadang like disertai dengan komentar singkat atau panjang, namun ada juga hanya sebatas like saja. Sepintas  like itu sesuatu yang biasa atau  lumrah dan menjadi aktivitas bermedia sosial yang paling gampang yang menunjukan respons terhadap sesuatu informasi.

 

Namun bagi  Aparatur Sipil Negara,   like di media sosial  dapat  menjadi petaka  terlebih pada masa Pemilu maupun Pemilihan karena hal tersebut melanggar Netralitas ASN.  Untuk itu ada dua hal mendasar yang perlu diketahui yakni rujukan regulasi   dan Kampanye melalui Media Sosial.

 

Rujukan Regulasi.

Larangan untuk  “Like atau menyukai”  terhadap sebuah konten di media sosial oleh seorang ASN dalam   kampanye pemilihan kepala daerah  tertuang  dalam uraian  terhadap ketentuan   Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah  No 42 Tahun 2004  tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil  yang   menyatakan bahwa “dalam hal etika, terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan”.

 

Atas dasar ketentuan tersebut Komisi ASN dalam Buku “Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (2018) menguraikan  ketentuan Pasal 11 huruf c tersebut bahwa  PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik seperti :

a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daera.
c. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
d. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
e.  PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media Online maupun media sosial

f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan  partai politik                  

Dengan demikian larangan untuk like atau menyukai dan berbagai aktivitas lainnya dengan menggunakan media sosial  untuk  menunjukan keberpihakan ASN terhadap salah satu pasangan calon dalam Pemilu maupun Pemilihan termuat dalam  Buku Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan telah menjadi panduan bagi pengawasan terhadap  netralitas ASN.

 

Kampanye di Medsos

Merujuk pada regulasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan  Wakil Walikota maka kampanye melalui media sosial merupakan bentuk kegiatan lain  selain beberapa metode kampanye seperti Debat Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas, dan Kampanye melalui media.

Dalam regulasi tersebut terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi terkait kampanye melalui media sosia yakni ;

a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.

c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye

d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan sebagai arsip Pasangan Calon.

 

Dilihat dari ketentuan tersebut maka kampanye melaui media sosial hanya diperbolehkan  melalui media sosial yang terdaftar resmi di KPU. Menjadi persoalan ketika terdapat  media sosial  yang tidak terdaftar sebagai media kampanye memuat informasi terkait pasangan calon  tertentu, visi dan misi yang disebarkan  oleh kelompok atau orang perorangan. Terhadap hal ini maka dianggap sebagai pelanggaran karena tidak menggunakan akun resmi yang terdaftar pada  penyelenggara pemilihan.

 

Realitas di lapangan menunjukan pula bahwa banyak akun medsos milik  perorangan bahkan akun palsu yang digunakan untuk  mengkampanyekan kandidat tertentu. Hal ini  melanggar ketentuan karena kampanye media sosial hanya dilakukan oleh  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, bukan orang perorangan sekalipun itu adalah pendukung pasangan calon.

 

Pemanfaatan media sosial juga sering melanggar waktu kampanye.  Sesuai jadwal, maka kampanye baru dapat dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan  calon dan berakhir  3 (tiga) sebelum pemungutan suara,  namun faktanya penggunaan media sosial untuk mengkampanyekan kandidat tertentu sudah dimulai sebelum  dan melampaui waktu kampanye  hingga menjelang  hari pemungutan suara atau melewati masa tenang.  Hal ini jelas bertentangan karena kampanye media sosial hanya berlangsung pada masa kampanye.

 

Tahan diri

Terkait banyaknya ASN yang terlibat dalam kampanye medsos dan memberi ‘Like atau menyukai konten  yang mendukung calon tertentu  dapat disebabkan karena belum tersosialisasinya ketentuan tentang larangan  secara baik  sehingga  dianggap  sebagai sesuatu yang biasa dan bukan pelanggaran.

 

Di tengah penggunaan media sosial yang cendrung meningkat ini,  maka sebagai ASN perlu mewaspadai konten-konten yang  berpihak kepada calon tertentu. Memang tidak dapat dihindari bahwa arus informasi di medsos mengalir seperti banjir sehingga butuh ketelitian dan kejelihan untuk memilih dan memilah informasi sehingga tidak terjebak dalam konten yang mengarah pada keberpihakan yang  melanggar netralitas.

 

Sosialisasi yang masif dikalangan ASN terkait larangan ini menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan  Pilkada  yang berkualitas yang ditandai dengan  tingginya netralitas ASN. Tindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN telah banyak dilakukan namun masih juga ditemukan adanya oknum ASN yang sengaja  berpihak terhadap kandidat tertentu terlebih petahana yang maju lagi dalam pemilihan.

 

Pengaturan dari sisi regulasi sudah memadai,  tinggal membutuhkan penegakan terhadap aturan.  Perlu dibangun pula kesadaran  ASN dalam bersikap mengingat tantangan di lapangan juga cukup berat. Pilihan antara netral dan berpihak sama-sama kuat bahkan  sama-sama beresiko. Memilih netral yang sebetulnya sesuai dengan perintah aturan menjadi sesuatu yang  menakutkan bagi ASN tertentu  karena dibayang-bayangi perjalanan kariernya setelah pemilihan.   

 

Untuk itu terkait dengan like  di medsos dalam kampanye Pilkada, maka kuncinya  terletak pada  pengendalian  diri ASN. Medsos sebagai sarana perlu  digunakan secara baik dan benar,  dengan yang lebih penting adalah  mampu menahan diri, menahan jari jemari sehingga tidak berujung petaka,  karena  jejak digital dapat membuktikan ASN itu netral atau berpihak.  

 

Semoga Kampanye Pemilihan Serentak 2020  selama 71 hari yang berlangsung pada 26 September hingga 5 Desember 2020 dapat berjalan aman, lancar dan sukses  dan ASN sebagai abdi bangsa dan negara dapat berdiri netral pada tahapan ini hingga pemungutan suara  demi terciptanya pemilihan yang berkualitas.

=====

 

 

 Telah dipublikasikan pada Harian Viktory News edisi Senin 28 September 2020

 

 

 

 


Share this post on: