21 November 2019 Komisi Informasi Publik Republik Republik Indonesia    melalui Wakil Presiden RI KH. Mahruf Amin menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah lembaga publik yang sukses menjalankan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, salah satu diantaranya  adalah Komisi Pemilihan Umum  Republik Indionesia  untuk kategori badan publik lembaga non struktural. KPU dinilai informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik selama Tahun 2019 berdasarkan sejumlah kriteria  dan penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Publik.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU sebagai lembaga publik  yang bersifat nasional, tetap dan mandiri  merespons  amanat konstitusi tersebut  secara regulasi pada  Tahun 2015 dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Hadirnya regulasi  ini selain sebagai bentuk  keseriusan KPU untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, regulasi inipun hadir untuk   mengatur tata kelola informasi pubik pada lembaga yang bersifat hirarkis ini.

Substansi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 telah mengatur secara jelas dan tegas  berkaitan dengan  informasi yang wajib diumumkan secara berkala berupa informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit satu tahun sekali.  Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Informasi yang tersedia setiap saat yakni Informasi yang wajib tersedia setiap saat , yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta telah dinyatakan terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi.  Terkait informasi yang dikecualikan, dalam lingkup KPU hal tersebut menjadi  kewenangan KPU RI untuk menetapkan melalui uji konsekuensi.  Kategori informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, atau informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi.

Secara institusional KPU telah menyiapkan regulasi dan   akses informasi yang memadai bagi publik  melalui kewajibannya menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik dan mengklasifikannya untuk diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat atau dikecualikan.  KPU  secara hirarkis  telah mewajibkan lembaga hirarki dibawahnya untuk melakukan  updating data dan informasi  yang wajib tersedia setiap saat.  Metode ini digunakan  KPU  setiap tahun untuk  memberikan penilaian terhadap kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi publik, dan memberikan reward bagi yang sukses melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dlingkungan kerjanya.

KPU melayani

Tagline “KPU Melayani” diluncurkan oleh KPU pada 14 Juni  2017, dan secara umum terdapat 7 (tujuh) prinsip dasar dalam tagline KPU melayani yakni ; melayani pemilih menggunakan hak pilihya, melayani peserta pemilu dengan adil dan setara,melayani data dan informasi tentang kepemiluan kepada pemangku kepentingan, memberikan informasi tentang produk hukum KPU RI kepada pemangku kepentingan, memberikan informasi tentang hasil pemilu tepat waktu, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta memberikan informasi tentang anggaran  kepada masyarakat.

KPU melayani sesungguhnya  merupakan spirit  untuk melaksanakan  tugas pokok dan fungsi    sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu  yakni mandiri, jujur, langsung, adil, berkepastian hukum, kepentingan umum,tertib, terbuka,proporsionalitas, profesionalitas, efektif, efisien dan aksesibitas. Dengan obyek yang dilayani  yakni peserta Pemilu baik itu Partai Politik, Calon Perseorangan, Calon Presiden dan Wakil Presiden,Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta masyarakat umum, maka menuntut pula  profesionalisme, independensi dan netralitas dalam sikap dan prilaku penyelenggara pemilu yang telah dibingkai dalam kode etik penyelenggara Pemilu. Sikap memperlakukan semua peserta pemilu itu setara serta melayani pemilih menggunakan hak pilihnya menjadi kekuatan lembaga ini untuk menunjukan kinerja pelayanannya.

KPU secara hirarkis  yang diberi tugas dan tanggung  dalan Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesungguhnya telah menjalankan keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi serta penyiapan fasilitas dan media untuk membantu pelayanan informasi  dalam semangat KPU melayani. Sejak terbentuk Tahun 2003 sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, KPU telah mengawali tugasnya dengan  menyelenggarakan Pemilu 2004 dan praksis sejak itu  lembaga ini telah memberikan pelayanan informasi Pemilu  kepada publik  dan  peserta pemilu..

 Dalam perjalanan waktu  dengan   tuntutan percepatan pelayanan informasi dan  keterbukaan informasi publik,  KPU   memberi perhatian terhadap pelayanan informasi berkaitan dengan akses informasi yang luas bagi masyarakat untuk ikut mengawal jalannya  setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada.   Secara institusional  Komisi Pemilihan Umum  menyediakan sistem informasi yang bisa diakses oleh publik dimana saja, kapan saja, dengan menghadirkan beberapa sistem informasi    yang bisa membuka ruang bagi publik dalam  mengakses dan memperoleh informasi.

Sistem Informasi yang saat ini diterapkan di KPU antara lain Sipol,  Sistem Informasi Partai Politik untuk kepentingan pelaksanaan verifikasi partai politik dalam  menentukan nasib partai menjadi peserta pemilu, Sitap : Sistem Informasi tahapan, Sidalih: Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih, Silon : Sistim Informasi Pencalonan, Situng: Sistim informasi Penghitungan, Siparmas; Sistim Informasi Partisipasi Masyarakat dan Silog: Sistem informasi Logistik. Semua sistem informasi yang disediakan ini selain untuk memudahkan pekerjaan penyelenggara  Pemilu, juga sebagai bagian dari  transparansi informasi  kepada publik. KPU telah bertekad agar Sistem Informasi yang diterapkan untuk Peserta Pemilu menjadi hal yang wajib bukan pilihan seperti Sistem Informasi Partai Politik dan Sistem Informasi Pencalonan.

Pelayanan informasi yang memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya secara cepat, tepat dan murah menjadi kewajiban  karena keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Dengan  Keterbukaan informasi publik masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah serta  penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

Tugas berat  2019

           Pemilihan Umum 2019 .  menjadi pengalaman pertama bangsa kita menggabungkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan legislatif pada hari yang sama. Hal ini  merupakan tugas berat yang dihadapi KPU bersama seluruh unsur penyelenggara pemilu ad hock. Dinamika  tahapan Pemilu 2019  selama 22 bulan diwarnai dengan banyaknya hoax  terhadap penyelenggara Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu  sehingga  Pemilu dikuatirkan akan gagal dan partisipasi menurun. Berbagai hoax  yang merebak  cendrung menyudutkan penyelenggara pemilu dan lebih bersinggungan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sehingga pemilu legislatif seakan-akan redup.

  Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 1.645 konten hoaks sejak bulan Agustus 2018 hingga 25 April 2019. Penyebaran informasi hoaks ini terkait Pemilu Serentak 2019. Terdapat tiga informasi hoax yang masih segar dalam ingatan  kita yakni hoax terkait  surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor urut 1 sebanyak 7 Kontainer atau setara 70 juta lembar surat suara,  Server KPU yang disimpan di luar negeri dan IT KPU diseting untuk memenangkan calon  tertentu serta hoax terkait data pemilih ganda.

           KPU sebagai lembaga independen,  menyikapi semua hoax termasuk tiga hoax besar tersebut secara profesional, mulai dari menempuh langkah hukum untuk melapor pelaku dan penyebar hoax,  juga menghadirkan  pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa KPU telah bekerja sesuai dengan regulasi  seperti menunjukan tempat penyimpanan server KPU yang sebetulnya tidak dibolehkan kepada siapapun untuk mengetahui tempat penyimpanan,  namun demi transparansi dan pembuktian maka KPU mengundang petinggi Partai Politik  untuk melihat dari dekat server KPU untuk kepentingan Pemilu 2019.

           Ujian terberat bagi KPU saat itu adalah ketika  masyarakat (pemilih) terpolarisasi dalam dua kekuatan sesuai jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden  serta tarik menarik kepentingan yang sangat kuat, namun KPU sebagai penyelenggara Pemilu tetap berjalan diatas landasan regulasi dan independensi sebagai penyelenggara Pemilu tetap terjaga, dengan  menyajikan hasil Pemilu 2019 secara transparan melalui aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara.

Tantangan kedepan.

           Kesuksesan mengelolah keterbukaan informasi publik menjadi salah satu penentu suksesnya Pemilu serentak 2019. Selama jalannya tahapan Pemilu,  KPU senantiasa membuka  kran informasi kepada publik dan memberi ruang bagi publik untuk memberi masukan dan kritik terhadap penyelenggara. Hal tersebut berdampak pula pada tingkat partisipasi  Pemilu 2019  yang akhirnya membalikan trend penurunan partisipasi Pemilu sebelumnya  dengan mendulang tingkat partisipasi pemilih mencapai 82 %. Terlepas dari berbagai kekurangan dan kerumitannya, Pemilu 2019 mendapat pengakuan dunia internasional karena kesuksesan penyelenggaraannya.

Sebagai lembaga Publik yang telah  memperlihatkan respon yang positif terhadap Keterbukaan Informasi,  KPU  harus terus memantapkan diri dengan keterbukaan informasi secara kualitas maupun kuantitas. Di era demokrasi saat ini, KPU sebagai “penjaga gawang” proses demokrasi wajib   berupaya meraih  kepercayaan publik, salah satu caranya adalah dengan tetap terbuka, transparan dalam hal keterbukaan informasi publik.

 Tantangan kedepan adalah pada masa pasca pemilu, KPU  harus tetap tampil prima dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, untuk menyiapkan kondisi masyarakat menghadapi Pemilu 2024. Kesuksesan dalam Keterbukaan informasi publik yang diiraih saat ini tidak terhenti hanya pada masa tahapan pemilu saja yang semua perhatian tertuju pada agenda besar Pemilu itu sendiri,  namun harus bisa dibuktikan pula  pada masa non Pemilu.

Salah satu persoalan yang masih dijumpai hampir di semua lembaga publik adalah ketaatan lembaga publik untuk mengumumkan secara berkala  data dan informasi yang dikuasai yang disebabkan  karena pemutakhiran data dan informasi yang lambat sehingga berbenturan dengan keinginan pemohon informasi yang cendrung mendapatkan data dan infromasi terbaru dalam sebuah lembaga.

Semoga dengan penghargaan sebagai lembaga informatif 2019,  membawa angin segar dan warna baru bagi pelaksanaan Pemilihan Umum kedepan serta  mendorong  terciptanya keterbukaan informasi publik pada semua lembaga publik di Indonesia. Tugas  kita  bersama adalah membuka informasi  seluas-luasnya sebagaimana pesan  John Naisbitt, Futurolog dan Penulis Buku Megatrend,  “Sumber kekuatan yang baru bukan lagi uang di tangan segelintir elit, tetapi informasi di tangan semua”. Profisiat KPU

 

Telah dimuat di harian Umum Timex, tanggal 03 Desember 2019

=====


Share this post on: