KPU Provinsi NTT Paparkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pilgub 2024
Bertempat di ruang rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (8/9/2021) pukul 09.30 Wita Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Fransiskus V. Diaz didampingi Sekretaris KPU Provinsi NTT Kusmanto Riwu Djo Naga, Kasubag Program dan Data Peiter G. Nappoe, memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur Drs Oktov Hend Sem Tabelak.
Data dan informasi yang dipaparkan antara lain proyeksi data pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebesar 3.650.000 pemilih. Prediksi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang diusung partai politik sebanyak 4 pasangan calon dan dari jalur perseorangan sebanyak 2 pasangan calon serta tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur NTT Tahun 2024 yang akan dilalui nanti.
Dalam kesempatan ini dipaparkan juga realisasi anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebesar 88,90% dengan sisa anggaran yang dikembalikan ke kas daerah sebesar 11,10%. Dari gambaran proyeksi yang dipaparkan, KPU Provinsi NTT mengajukan usulan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebesar 798 Milyar lebih dengan persentase pembiayaan kegiatan tahapan sebesar 85,02% dan kegiatan non tahapan sebesar 14,98%.
Atas usulan anggaran ini Sekretaris Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur Drs Oktov Hend Sem Tabelak mengatakan bahwa masih ada waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan anggaran, item pembiayaan secara detail akan tetap mengacu pada regulasi tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Ia menambahkan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah penyesuaian harga satuan atau standart pembiayaan sehingga komunikasi dan koordinasi lanjutan terkait hal ini harus terus dilakukan antara KPU Provinsi NTT dengan Pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur.
