Berita Terkini

Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Tahun Anggaran 2024 Periode II di KPU Provinsi NTT

#TemanPemilih, KPU Provinsi NTT melaksanakan kegiatan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2024 Periode II, Rabu (1/10). Acara berlangsung di Aula KPU NTT dan diikuti oleh 10 orang PPPK yang telah resmi ditetapkan. Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh PPPK yang diterima. Ia berharap para pegawai baru dapat bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan KPU. Selanjutnya, Anggota KPU Provinsi NTT Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Baharudin Hamzah, juga memberikan arahan kepada PPPK. Ia menekankan pentingnya komitmen dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan, khususnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah PPPK yang diterima di KPU Provinsi NTT pada Periode II ini sebanyak 10 orang, sementara secara keseluruhan di NTT tercatat sebanyak 77 orang. Dengan bergabungnya tenaga PPPK ini, diharapkan kinerja kelembagaan KPU semakin optimal dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan di Nusa Tenggara Timur. #KPUNTT #KPUMelayani

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rakor Progres Penyusunan Buku Pilkada 2024 melalui Zoom Meeting

#TemanPemilih, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rakor Progres Penyusunan Buku Pilkada 2024 melalui Zoom Meeting, Rabu (1/10). Kegiatan berlangsung di Ruang Media Center KPU NTT dan diikuti secara daring oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-NTT serta Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-NTT. Rakor dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna. Dalam arahannya, Jemris menekankan pentingnya kedisiplinan dalam proses penulisan buku. “Kami masih menunggu draft buku dari KPU Kabupaten/Kota. Semua harus taat pada sistematika penulisan dan jadwal yang telah ditetapkan. Mohon setiap naskah juga dicek tingkat plagiarismenya, kalau bisa di bawah 15%,” tegas Jemris. Selanjutnya, arahan turut disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi NTT Elyaser Lomi Rihi dan Petrus Kanisius Nahak yang menekankan pentingnya konsistensi kualitas substansi dalam penyusunan naskah. Rangkaian kegiatan dipandu oleh Anggota KPU Provinsi NTT Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Baharudin Hamzah. Melalui rakor ini, diharapkan seluruh KPU Kabupaten/Kota dapat segera menuntaskan penyusunan naskah sesuai pedoman yang ditetapkan, sehingga Buku Pilkada 2024 dapat diterbitkan tepat waktu dan menjadi dokumentasi penting perjalanan demokrasi di NTT. #KPUNTT #KPUMelayani

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor KPU NTT

#TemanPemilih, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor KPU NTT, Rabu (1/10). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya.” Upacara dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, selaku Inspektur Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU NTT serta jajaran Sekretariat KPU NTT. Dalam kesempatan tersebut, Jemris membacakan Naskah Ikrar sebagai bagian dari rangkaian upacara. Ia menegaskan dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, mari bulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui peringatan ini, KPU NTT berharap nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi pedoman dalam setiap langkah pengabdian, baik dalam menjalankan tugas kelembagaan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. #KPUNTT #KPUMelayani

Apel Pagi, Adiwijaya Sampaikan Pesan Perpisahan dan Tekankan Etos Kerja 5 AS

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar apel pagi pada Senin (29/9) di halaman kantor KPU Provinsi NTT. Apel pagi ini menjadi momen khusus karena dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU NTT, Adiwijaya Bakti, yang untuk terakhir kalinya memberikan arahan sebelum memasuki masa purna tugas pada 1 Oktober 2025. Apel diikuti oleh Ketua KPU NTT Jemris Fointuna, Anggota KPU NTT Baharudin Hamzah, Elyaser Lomi Rihi, dan Lodowyk Fredrik, pejabat struktural, fungsional, serta seluruh jajaran sekretariat. Dalam arahannya, Adiwijaya menyampaikan pesan perpisahan dengan mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk terus mempedomani lima etos kerja yang ia sebut sebagai “5 AS”, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berintegritas, dan kerja ikhlas. “Kelima etos kerja ini harus menjadi panduan kita bersama. Kerja keras dan cerdas memastikan target tercapai, kerja tuntas menjamin hasil yang sempurna, kerja berintegritas menjaga kepercayaan publik, dan kerja ikhlas membuat semua menjadi bernilai ibadah,” ujarnya. Adiwijaya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran atas kinerja selama Pemilu dan Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa semua tahapan dapat dilalui dengan baik dan tidak ada sengketa hasil pemilu yang terbukti di Mahkamah Konstitusi. “Ini adalah buah dari kerja sama, komunikasi yang baik, dan komitmen kita menjaga integritas lembaga,” tambahnya. Lebih lanjut, ia mendorong agar jajaran sekretariat tetap menjaga ritme kerja yang sudah terbangun selama ini. Menurutnya, kekompakan, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan harus terus dijaga agar KPU NTT mampu memberikan layanan publik yang profesional dan akuntabel, terlebih menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada berikutnya. Apel pagi hari ini berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa haru. Para peserta apel menyimak arahan Adiwijaya dengan seksama, menyadari bahwa pesan yang disampaikan akan menjadi pedoman dalam melanjutkan tugas kelembagaan. Melalui momen ini, KPU NTT berharap semangat kerja yang telah diwariskan dapat terus menginspirasi seluruh jajaran untuk memberikan kinerja terbaik bagi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

KPU NTT Gelar KPU Mengajar Seri Ketiga, Fokus Peran Strategis Sekretariat

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar KPU Mengajar Seri Ketiga pada Jumat (26/9) di Aula KPU NTT. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU NTT, para Kepala Bagian, staf sekretariat, serta mahasiswa dan siswa magang yang tengah menjalani praktik di KPU NTT. Dalam kegiatan ini, Sekretaris KPU NTT, Adiwijaya Bakti, hadir sebagai pengajar. Ia membawakan materi tentang sejarah demokrasi dan perjalanan pemilu di Indonesia. Dalam penyampaiannya, Adiwijaya mengajak para peserta untuk memahami makna demokrasi yang sesungguhnya serta berperan aktif menjaga kualitas pemilu. “Saya berharap teman-teman peserta dapat bijak dalam memilih dan menyadari bahwa setiap suara memiliki arti penting bagi masa depan bangsa,” pesannya. Sesi berikutnya diisi oleh Andrew S.N. Kette, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM. Andrew menjelaskan secara komprehensif tentang apa itu pemilu, jenis-jenis pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, serta tahapan kampanye dan pengelolaan dana kampanye. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pendanaan kampanye dan peran publik dalam mengawasi proses tersebut. Melengkapi sesi pembelajaran, Carolus F. Dengi, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, memaparkan tantangan distribusi logistik pemilu di Provinsi NTT yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Ia menggarisbawahi pentingnya perencanaan matang dan koordinasi lintas pihak agar seluruh logistik pemilu dapat tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang berlangsung aktif. Peserta, termasuk mahasiswa dan siswa magang, mengajukan berbagai pertanyaan seputar pelaksanaan pemilu dan peran sekretariat dalam mendukung kerja penyelenggara. Melalui KPU Mengajar Seri Ketiga ini, KPU NTT berharap para peserta semakin memahami peran strategis sekretariat dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilu dan mampu menerapkan wawasan yang diperoleh untuk memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.  

KPU NTT Ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan PDPB Triwulan III Tahun 2025

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia mengikuti rapat koordinasi daring persiapan penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 pada Jumat (26/9). Rapat yang berlangsung sejak pukul 14.30 WITA ini dipimpin oleh Kepala Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dan dihadiri oleh Sekretaris, Ketua, Anggota KPU, pejabat struktural, fungsional, serta staf pelaksana bidang Perencanaan, Data, dan Informasi di seluruh Indonesia. Dari KPU Provinsi NTT, rapat diikuti oleh Anggota KPU NTT, Lodowyk Fredrik, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Lusia A.D.P. Hekopung, serta staf pelaksana bagian perencanaan, data, dan informasi. Dalam paparannya, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, menegaskan bahwa data pemilih hanya bersumber resmi dari KPU RI dan tidak dari Dukcapil daerah. Ia meminta agar admin SIDALIH segera memperbarui data secara berkala dan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing untuk memastikan keakuratan data. Kepala Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menambahkan bahwa meskipun tidak ada pergerakan signifikan terkait data ganda, KPU Kabupaten/Kota tetap diminta mempersiapkan pleno PDPB pada 2–3 Oktober 2025. Dalam rapat ini juga disampaikan temuan beberapa data, seperti 9 data invalid, 16 NKK invalid, 10.780 pemilih berusia di atas 100 tahun, serta 8 pemilih di bawah 17 tahun yang belum menikah. Untuk Provinsi NTT, masih terdapat 17 data invalid dengan tingkat penyelesaian data ganda mencapai 94,1 persen. Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa jumlah data ganda nasional mengalami penurunan signifikan di NTT, dari 13.470 menjadi 132 data. Untuk memastikan validitas, peserta rapat diminta mengisi formulir daring jika menemukan data yang tidak sesuai, termasuk pemilih yang tercatat meninggal namun masih hidup. Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa pleno PDPB tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 2–3 Oktober 2025. Tim Pusdatin KPU RI juga siap memberikan asistensi teknis jika terdapat kendala pada aplikasi SIDALIH, sehingga proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan optimal.