KoPi ParMas Part 11 bicara Peran Perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali gelar Diskusi Tematik Kia ngobrol Pemilu, Demokrasi & Partisipasi Masyarakat (KoPi ParMas)  Part 11 secara daring dengan tema “Representasi dan Peran Perempuan dalam Proses  Demokratisasi”, Rabu (11/2).

Forum Diskusi Mingguan  itu dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, didampingi Anggota KPU Provinsi NTT Lodowyk Fredrik, Baharudin Hamzah, Elyaser Lomi Rihi, dan Petrus Kanisius Nahak, serta Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Subbagian Hukum dan SDM, Linda Benyamin.

Dalam sambutannya, Jemris menegaskan,  jumlah pemilih perempuan pada pemilu 2024 dominan. Namun, keterlibatan perempuan dalam proses politik dan penyelenggaraan pemilu masih perlu ditingkatkan. Ia berharap diskusi KoPi ParMas menjadi ruang refleksi, tukar gagasan sekaligus sarana merumuskan langkah mitigasi guna memperkuat partisipasi dan representasi perempuan dalam politik  pada pemilu mendatang.

Part 11 ini menampilkan narasumber  Fatimah, Anggota KPU  Timor Tengah Selatan dan Lahajimu, Anggota KPU Kabupaten Sikka. Dalam pemaparannya baik Lahajimu maupun Fatimah menegaskan tantangan perempuan dalam demokrasi, termasuk tantangan struktural, budaya patriarki, serta pentingnya komitmen partai politik dan penyediaan sumber daya politik yang memadai bagi perempuan.

Keduanya  memaparkan secara konseptual peran perempuan dalam politik yang masih dibayangi tantangan budaya patriarkhi, serta stigma perempuan sebagai  pekerja domestik rumah tangga. Karena  itu baik Lahajimu maupun Fatimah menegaskan,  diperlukan penguatan representasi politik perempuan dalam  kebijakan afirmatif yang konsisten serta penegakan regulasi secara tegas agar inklusivitas pemilu yang adil dan setara dapat tercapai. 
Usai pemaparan materi dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama peserta dari Kabupaten/Kota yang dipandu  moderator Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sumba Timur, Scherlina Snak.
Di akhir , Anggota KPU Provinsi NTT, Elyaser Lomi Rihi, menyampaikan perspektif keterwakilan perempuan dalam demokrasi elektoral belum optimal, karena regulasi yang belum sepenuhnya tegas serta belum maksimalnya partai politik  mendorong kaderisasi perempuan. Padahal, jumlah pemilih perempuan secara inistratif  lebih banyak ketimbang pemilih laki-laki. Sementara itu, Petrus Kanisius Nahak menekankan pentingnya keberanian dan kepercayaan diri perempuan dalam menjalankan serta memenuhi perannya dalam kontestasi politik.

Sedangkan Baharudin Hamzah menambahkan, meskipun realitas masih menunjukan ketimpangan gender dalam politik, namun fakta menunjukkan,  partisipasi perempuan dalam berbagai proses politik justru sangat aktif. "ada pergeseran pandangan tentang perempuan, tapi justru di basis-basis elektoral  di NTT yang sangat kuat budaya patriarkhinya, figur perempuan justru yang muncul sebagai politisi di parlemen. " tambahnya.

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Dilihat 53 Kali.