Apel Pagi, Baharudin Tekankan Integritas dan Moralitas Kerja
Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (15/9), bertempat di halaman kantor KPU Provinsi NTT. Apel pagi kali ini dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi NTT, Baharudin Hamzah, dan diikuti oleh Anggota Petrus Kanisius Nahak, Sekretaris KPU NTT Adiwijaya Bakti, serta seluruh jajaran sekretariat.
Dalam arahannya, Baharudin menegaskan bahwa apel bukan hanya rutinitas yang dilaksanakan setiap pekan, tetapi ruang untuk menyatukan langkah dan semangat kerja bersama. Menurutnya, apel adalah kesempatan untuk memperkuat komitmen kelembagaan sekaligus meneguhkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai KPU dalam menjalankan tugas.
Baharudin juga mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk terus menjunjung tinggi sikap integritas dan moralitas dalam setiap pekerjaan. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap KPU tidak hanya ditentukan oleh kualitas tahapan pemilu, tetapi juga oleh perilaku sehari-hari penyelenggara yang merepresentasikan lembaga. “Integritas dan moralitas adalah modal utama bagi kita semua. Dengan itu, setiap pekerjaan bukan hanya selesai secara teknis, tetapi juga membawa makna tanggung jawab dan kejujuran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Baharudin menekankan bahwa moralitas dan integritas harus tampak nyata dalam keseharian, baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor. Setiap pegawai KPU, menurutnya, adalah wajah lembaga di mata publik. Karena itu, menjaga ucapan, sikap, dan perilaku menjadi bagian penting dari membangun kredibilitas institusi. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi kebiasaan yang melekat dan diteladankan.
Selain itu, Baharudin berharap agar setiap pegawai memandang apel pagi sebagai simbol kebersamaan dan disiplin. Rutinitas ini diharapkan dapat memperkuat rasa saling menghargai, membangun koordinasi yang lebih baik antarbagian, dan menjaga konsistensi kerja kelembagaan. Bagi KPU NTT, apel rutin bukan hanya kegiatan formal, melainkan wadah membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
