Gelar Penguatan Kelembagaan, Adiwijaya Bakti Sampaikan Pesan Jelang Purna Tugas
Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan pada Jumat (26/9) di Aula KPU NTT. Acara ini dihadiri Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, Anggota KPU NTT Baharudin Hamzah dan Lodowyk Fredrik, Sekretaris KPU NTT Adiwijaya Bakti, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional.
Dalam sambutannya, Ketua KPU NTT Jemris Fointuna menekankan pentingnya penguatan kelembagaan untuk memastikan ritme kerja sekretariat terus berjalan baik. Ia juga sekaligus menyampaikan apresiasi atas kinerja maksimal yang telah ditunjukkan oleh Adiwijaya selama menjabat sebagai Sekretaris KPU NTT.
“Komitmen beliau terhadap aturan dan amanah jabatan sangat terasa. Selama masa kepemimpinannya, hubungan antara sekretariat dan pimpinan berjalan harmonis, tanpa gesekan yang berarti, sehingga tugas pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujar Jemris. Ia berharap nilai-nilai kerja yang telah ditanamkan dapat terus menjadi pedoman bagi jajaran sekretariat KPU Kab/Kota se-NTT ke depan.
Sementara itu, Adiwijaya Bakti dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memberikan penguatan dan arahan sebelum ia menyelesaikan masa jabatannya pada 30 September 2025. “Penguatan kelembagaan ini saya pandang penting agar ritme kerja tetap terjaga dan koordinasi antarbagiannya semakin solid,” ungkapnya.
Adiwijaya menambahkan bahwa dirinya merasa bangga dan puas terhadap capaian penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di NTT. “Pada Pemilu 2024, kita berhasil melaksanakan seluruh tahapan dengan baik tanpa adanya sengketa hasil pemilu di provinsi. Sementara pada Pilkada 2024, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, seluruh proses dapat dilalui dengan baik dan tidak ada perkara yang terbukti. Ini menjadi kebanggaan kita bersama,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar jajaran KPU kabupaten/kota terus memperkuat manajemen kedisiplinan dan menyiapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik. “Lingkungan pengendalian harus dimulai dari etika dan integritas yang tinggi. Bangun kepemimpinan yang kondusif, lakukan pembinaan SDM secara berkelanjutan, dan jaga hubungan baik dengan pihak eksternal agar citra lembaga tetap terpelihara,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama bagi seluruh peserta. Melalui arahan yang disampaikan, diharapkan ritme kerja kelembagaan semakin solid dan seluruh jajaran siap mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang dengan lebih baik, profesional, dan berintegritas.
