Ketua KPU NTT Jemris Fointuna Paparkan Penguatan Sistem dan Regulasi Partai Politik pada Workshop DPW PKB
Kupang, ntt.kpu.go.id — Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jemris Fointuna, menjadi narasumber dalam Workshop Pendidikan Partai Politik bertajuk “Penguatan Partai Politik dengan Sistem dan Regulasi” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) NTT, pada Jumat (31/10) di Hotel Amaris, Kota Kupang.
Kegiatan ini menghadirkan peserta dari jajaran pengurus DPW dan DPC PKB se-NTT, kader muda, serta unsur simpatisan. Acara dipandu oleh Sekretaris DPW PKB NTT, Kaharudin, yang bertindak sebagai moderator, sehingga suasana diskusi berlangsung dinamis dan interaktif.
Dalam pemaparannya, Jemris Fointuna menekankan bahwa penguatan partai politik merupakan hal penting bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, partai politik tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai institusi pendidikan politik bagi masyarakat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang kuat, transparan, dan akuntabel. Sistem dan regulasi telah disiapkan untuk mendorong perbaikan tersebut, namun keberhasilan tetap bergantung pada komitmen internal partai dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik,” ujar Jemris.
Ia juga menggarisbawahi bahwa penguatan ideologi partai serta konsistensi kaderisasi menjadi elemen penting untuk mencegah pragmatisme politik yang dapat melemahkan kualitas demokrasi.
“Regulasi memberi kerangka, namun nilai dan karakter politik harus dibangun dari dalam. Penguatan ideologi partai dan pendidikan politik kader adalah investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas demokrasi kita,” tegasnya.
Diskusi berjalan hangat ketika peserta menyampaikan pandangan terkait tantangan kepartaian di daerah, seperti dinamika internal partai, kebutuhan penguatan struktur hingga strategi adaptasi dengan perkembangan regulasi politik nasional. Jemris turut memberikan penjelasan mengenai konsekuensi sistem pemilu terhadap perilaku dan desain kelembagaan partai, serta pentingnya agenda reformasi politik yang berkesinambungan.
Melalui kehadirannya dalam kegiatan ini, KPU Provinsi NTT kembali menunjukkan komitmen dalam mendukung literasi politik dan mendorong penguatan demokrasi melalui kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.
