Demokrasi Elektoral Lokal
Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Penulis: Jemris Fointuna, Baharudin Hamzah, Lodowyk Fredrik, Elyaser Lomi Rihi, Petrus Kanisius Nahak, dan Adiwijaya Bakti Penerbit: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2025 ISBN: 978-623-6183-93-9

Buku Demokrasi Elektoral Lokal hadir sebagai dokumentasi menyeluruh atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, sebuah momentum demokrasi yang berlangsung di salah satu provinsi kepulauan paling kompleks di Indonesia. Dengan cakupan 22 kabupaten/kota, lebih dari 1.192 pulau, dan 4.062.328 pemilih terdaftar, penyelenggaraan pemilihan di NTT bukan semata soal prosedur, melainkan tentang bagaimana negara memastikan kehadirannya hingga ke desa-desa terpencil yang hanya dapat dijangkau dengan perahu motor. Para penulis membingkai realitas ini dengan kerangka teori demokrasi elektoral, geografi politik, dan manajemen penyelenggaraan pemilu yang mengakar pada konteks lokal NTT.

Bagian pertama buku ini mengulas secara rinci seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan mulai dari perencanaan program dan anggaran, pembentukan badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS), pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendaftaran pasangan calon, pelaksanaan kampanye dan debat kandidat, hingga pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil secara transparan dan akuntabel. Setiap tahapan dipaparkan tidak sekadar sebagai catatan administratif, tetapi sebagai refleksi atas adaptasi kebijakan yang dituntut oleh kondisi geografis dan sosial-budaya NTT yang sangat beragam.

Buku ini juga menyoroti strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dirancang secara inovatif, meliputi pemanfaatan media digital, program Goes to School, forum inklusi bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, hingga podcast pemilih. Pendekatan partisipatif ini menempatkan pemilih bukan sekadar objek, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses demokrasi. Data partisipasi pemilih dan berbagai hambatan literasi politik di wilayah blank spot sinyal turut dikaji dengan jujur, termasuk bagaimana kesenjangan akses informasi antara kota dan desa menciptakan information deficit yang berpengaruh pada kualitas pilihan politik warga.

Tantangan distribusi logistik antarpulau menjadi salah satu tema paling substantif dalam buku ini. Para penulis mengungkap bagaimana biaya distribusi logistik di NTT bisa 30–40 persen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, dampak kebencanaan seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang memaksa relokasi TPS di Flores Timur, hingga ancaman politik uang yang menggerus integritas pemilihan. Di sisi teknologi, pemanfaatan aplikasi SIAKBA, SIDALIH, SIREKAP, dan SILOG menjadi tulang punggung penyelenggaraan modern, meski keterbatasan infrastruktur internet di ratusan desa masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Pada bagian akhir, buku ini menandaskan bahwa keberhasilan pemilihan di NTT bersandar pada satu fondasi utama: kolaborasi. Sinergi antara KPU Provinsi, 22 KPU Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, TNI/Polri, Bawaslu, lembaga pemantau, hingga tokoh adat dan masyarakat membuktikan bahwa demokrasi lokal yang bermartabat hanya bisa terwujud melalui kerja bersama. Melalui narasi kolektif ini, KPU Provinsi NTT tidak sekadar menyusun laporan, mereka menghadirkan sebuah cermin perbaikan berkelanjutan bagi tata kelola pemilu Indonesia yang semakin inklusif, transparan, dan responsif terhadap konteks lokal.
Download File