KPU NTT Soroti Peran Strategis DKPP dalam Menjaga Marwah Pemilu
Kupang – Anggota KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredrik, menyampaikan apresiasi terhadap peran penting DKPP dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya usai mengikuti kegiatan Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024 yang digelar secara daring oleh DKPP dalam rangka peringatan HUT ke-13 lembaga tersebut, Rabu, 11 Juni 2025, dari ruang Media Center KPU Provinsi NTT.
Menurut Fredrik, keberadaan DKPP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengadil etik, tetapi juga sebagai pengingat dan pelindung nilai-nilai profesionalitas serta independensi penyelenggara. “Keberadaan DKPP sangat membantu dalam menjaga marwah kelembagaan. Ini menjadi pengingat bagi kami untuk tetap bersikap hati-hati, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.
Ia berharap DKPP terus menguat secara struktural dan fungsional agar mampu menjalankan tugas secara optimal. “Selamat ulang tahun ke-13 untuk DKPP. Semoga terus eksis dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi etika pemilu,” ucapnya.
Ketua DKPP RI, Jimly Asshiddiqie, saat membuka acara secara resmi, menekankan bahwa penegakan etik merupakan pondasi utama kepercayaan publik. “DKPP tidak sekadar mengadili, tapi juga mendidik dan menjaga martabat penyelenggara agar tetap berada di jalur etik yang benar,” ungkapnya.
Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam pemaparannya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan peran DKPP. Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas penyelenggara, serta mendorong pemerintah dan DPR untuk menyediakan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, posisi DKPP sebagai lembaga mandiri harus dijaga sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pembina Perludem, Titi Anggraini yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyuarakan pentingnya penguatan legislasi dan pendanaan mandiri bagi DKPP agar tidak bergantung pada goodwill politik. Ia juga mendorong pembentukan forum konsultatif publik, penerapan nilai-nilai etika yang inklusif dan sensitif gender.
Peringatan HUT ke-13 DKPP ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Refleksi etik diharapkan dapat memperkuat demokrasi elektoral Indonesia agar semakin transparan, adil, dan dipercaya publik.
