KoPi ParMas Part 16, KPU NTT Kupas Tuntas Bahaya Politik Uang
Kupang, ntt.kpu.go.id - KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali gelar Diskusi Tematik Kita Ngobrol Pemilu, Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat (KoPi ParMas) Part 16 secara daring dengan tema “Politik Uang sebagai Tantangan Struktural Demokrasi Indonesia”, Rabu (8/4). Kegiatan dibuka Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, didampingi Anggota Baharudin Hamzah dan Petrus Kanisius Nahak, Plt. Sekretaris Melanie Sari Willa Hege, serta Kasubbag Hukum dan SDM Bathseba Dapatalu. Dalam sambutannya, Jemris menegaskan bahwa praktik politik uang hampir selalu menjadi isu yang mencuat dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Menurut Jemris, biaya politik dan politik uang sulit dibedakan antara kebutuhan operasional peserta pemilu dengan praktik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga melalui diskusi yang mendalam, para narasumber memberikan perspektif yang utuh agar dapat memperkaya pemahaman penyelenggara pemilu. Diskusi menghadirkan narasumber Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, Petrus Uskono, serta Anggota KPU Kabupaten Ende, Fransiska Dollo Naga, dipandu moderator Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Rote Ndao, Henry Manafe. Kedua narasumber memaparkan materi terkait politik uang yang tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tetapi juga sistem politik, budaya, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta sharing pengalaman selama pemilu dan pemilihan sebelumnya. Sebagai penutup, Anggota KPU NTT Petrus Kanisius Nahak berharap ruang diskusi dan literasi menjadi langkah strategis dalam meminimalisir praktik politik uang pada pemilu dan pemilihan mendatang. Selanjutnya Baharudin Hamzah menekankan pentingnya penyelenggara pemilu mengubah cara pandang pemilu tidak hanya menghasilkan kalah dan menang, tapi pemilu harus dipandang sebagai trusth (kepercayaan), dan hanya mereka yang dipercaya rakyatlah yang akan dipilih. Menurut Bahar, pendidikan pemilih menjadi kunci dalam mengubah paradigma politisi dan masyarakat agar memilih berdasarkan kepercayaan, bukan karena politik uang, sebagai upaya jangka panjang memperkuat kualitas demokrasi. Hadir mengikuti kegiatan, jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selengkapnya