Berita Terkini

Kupang, ntt.kpu.go.id — Empat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Synchronous Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) KPU RI pada Kamis (30/10). Kegiatan ini diikuti dari Kantor KPU Provinsi NTT melalui aplikasi Zoom Meeting sebagai bagian dari agenda pengembangan kompetensi aparatur muda KPU. Pelatihan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 17.00 WITA dan menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya R. Suryanto, M.Kom., CPOF (Fasilitator PBJ KPU RI), Herry Wisata (Inspektorat KPU RI), dan Asep Suhlan (Kepala Biro PBJ BMN Sekretariat Jenderal KPU RI). Para narasumber memberikan materi terkait kebijakan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang menuntut proses transparan, efisien, dan sesuai ketentuan hukum. Dalam pemaparannya, Asep Suhlan menekankan bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan PBJ yang baik berperan penting dalam menjaga kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia menyebut bahwa setiap pegawai, termasuk CPNS, perlu memahami alur dan prinsip PBJ karena pengadaan logistik pemilu merupakan salah satu komponen krusial yang berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan pemilu. “Pengadaan yang akuntabel adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik,” ujarnya. Senada dengan itu, Herry Wisata dari Inspektorat KPU RI mengingatkan bahwa integritas merupakan pilar utama dalam setiap proses PBJ. Menurutnya, aspek pengendalian internal, disiplin administrasi, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional. “Kompetensi teknis dalam PBJ harus berjalan beriringan dengan integritas personal,” tegasnya. Pelatihan ini juga membahas berbagai aspek teknis, mulai dari prinsip dasar PBJ, tahapan pelaksanaan, hingga pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengadaan. Peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mengulas contoh kasus, sehingga proses pembelajaran berlangsung interaktif dan aplikatif. Melalui pendekatan ini, CPNS diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya. Bagi CPNS KPU NTT, kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kapasitas sejak dini. Pelatihan ini dipandang sebagai momen penanaman nilai profesionalisme, integritas, serta kesiapan teknis menghadapi dinamika kerja penyelenggaraan pemilu. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan pengadaan dan tuntutan transparansi publik, peningkatan kompetensi di bidang PBJ menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kegiatan berjalan lancar dan para peserta mengikuti seluruh sesi dan kuis dengan antusias. Keikutsertaan CPNS dalam pelatihan ini menegaskan komitmen KPU Provinsi NTT untuk terus mendorong tumbuhnya sumber daya manusia yang kompeten dan siap mendukung tata kelola kelembagaan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata cara dan prosedur Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia di Bali, pada 28-30 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan penyelenggara dalam memastikan proses PAW berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel. Dari KPU Provinsi NTT, hadir Anggota KPU Divisi Teknis Elyaser Lomi Rihi, bersama Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Agustina J. Touselak, serta Admin PAW Sekretariat KPU Provinsi NTT. Seluruh peserta mengikuti rangkaian agenda secara intensif, baik sesi materi maupun diskusi teknis lapangan. Bimbingan teknis dibuka secara resmi oleh Anggota KPU RI Idham Holik, didampingi Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Melgia Carolina Van Harling. Dalam sambutannya, Idham menegaskan pentingnya pelaksanaan PAW yang tertib, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, mengingat PAW merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang menjamin keberlanjutan representasi politik masyarakat di parlemen daerah. “PAW bukan hanya persoalan administratif, tetapi memastikan keberlanjutan mandat rakyat tetap berjalan dengan benar. Konsistensi terhadap aturan adalah kunci menjaga integritas proses PAW,” tegas Idham Holik dalam pembukaan. Memasuki hari kedua, materi disampaikan oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para narasumber memaparkan perspektif masing-masing lembaga terkait tata kelola PAW, mekanisme administrasi, koordinasi antarinstansi, serta pentingnya pencegahan potensi pelanggaran etik dan tindak pidana korupsi dalam proses pergantian anggota legislatif. Pada sesi diskusi, Anggota KPU Provinsi dari berbagai wilayah, termasuk NTT, saling bertukar pengalaman dan membahas dinamika yang muncul dalam pelaksanaan PAW di daerah. Pembahasan mencakup tantangan interpretasi regulasi, kebutuhan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD, serta pengelolaan dokumen dan tahapan administratif. Sementara itu, jajaran sekretariat mengikuti pendalaman teknis melalui Bimtek aplikasi SIMPAW guna memastikan kesiapan sistem informasi dalam mendukung proses PAW secara digital, tertib, dan terdokumentasi. Rangkaian kegiatan ditutup oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Dalam arahannya, ia menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh jajaran dalam mengikuti bimtek, dan menekankan bahwa kompetensi teknis serta kesiapan administrasi merupakan fondasi penting dalam menjaga kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan terpercaya. “Pelaksanaan PAW harus dilakukan secara presisi, akuntabel, dan bebas dari kepentingan di luar ketentuan hukum. Dengan kapasitas yang terus diperkuat, kita ingin memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan,” ujar Afifuddin. KPU Provinsi NTT berharap melalui kegiatan ini, pengetahuan dan keterampilan teknis terkait PAW dapat semakin menguat, sehingga setiap proses penggantian antarwaktu di wilayah NTT dapat berlangsung secara tepat regulasi, transparan, dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, Kamis (30/10), bertempat di Hotel Aston Kupang. Kegiatan ini merupakan rangkaian program prioritas KPU RI pasca pemilu yang bertujuan memperkuat literasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya kelompok pemilih strategis. Hadir sebagai narasumber Anggota DPR RI Komisi II Ir. Esthon L. Foenay, M.Si, Akademisi Universitas Nusa Cendana Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos., M.Si., CIIQA, dan Anggota KPU Kota Kupang Siti Fitri Arman, dengan sesi diskusi dipandu oleh Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie S.W. Hege. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, Anggota KPU NTT Lodowyk Fredrik dan Baharudin Hamzah, Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da Purificacao Sarmento, serta Ketua dan Sekretaris KPU Kota Kupang. Peserta yang hadir berasal dari berbagai segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dalam materinya, Ir. Esthon Foenay menekankan bahwa pemilu bukan hanya agenda politik, tetapi juga ruang pembelajaran bagi publik untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran politik yang matang, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi seperti disinformasi, provokasi politik identitas, dan praktik politik uang. “Pemilih perlu memahami bahwa suara mereka menentukan arah bangsa. Kita harus melawan politik uang dan informasi menyesatkan. Demokrasi hanya kuat bila pemilihnya kuat,” tegas Esthon. Sementara itu, Dr. Yoga Bumi Pradana menyoroti pentingnya menjadikan demokrasi sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Menurutnya, partisipasi politik tidak boleh berhenti di bilik suara, publik harus terus mengawal jalannya pemerintahan agar pemimpin terpilih menjalankan mandat dengan baik. “Pemilu bukan ritual lima tahunan yang berhenti pada pencoblosan. Masyarakat perlu terus mengawasi kinerja pemimpin agar kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat,” ujar Dr. Yoga. Narasumber ketiga, Siti Fitri Arman, berbagi pengalaman lokal terkait pelaksanaan pendidikan pemilih di Kota Kupang, termasuk pendekatan inklusif bagi pemilih disabilitas serta pentingnya ruang kreatif dan digital bagi pemilih muda dalam memahami proses demokrasi. Acara berlangsung interaktif, di mana peserta aktif berdiskusi mengenai tantangan demokrasi dan peran generasi muda dalam menjaga integritas proses politik. Para peserta juga menyampaikan harapan agar pendidikan pemilih terus dilakukan secara konsisten, tidak hanya ketika mendekati tahapan pemilu. Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa NTT memiliki demografi pemilih muda yang besar, sehingga penguatan literasi politik menjadi kunci dalam memastikan kualitas demokrasi ke depan. “Investasi terbesar dalam demokrasi adalah pendidikan. Melalui program pendidikan pemilih berkelanjutan, kita memastikan bahwa masyarakat memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran politik yang memadai," ujar Jemris. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KPU RI dan KPU Provinsi NTT menegaskan komitmen untuk terus memberikan edukasi politik kepada masyarakat secara berkelanjutan, guna memperkuat partisipasi demokrasi yang inklusif, cerdas, dan bertanggung jawab di Bumi Flobamora.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Baharudin Hamzah, menghadiri kegiatan “Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2025 Annual Conference and Congress” yang diselenggarakan pada Rabu (29/10) di Grha Cendana, Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Kegiatan ini mengusung tema “Indigenous Public Administration: Bridging Tradition, Innovation, and Governance for a World-Class Public Sector.” Konferensi tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan para akademisi, praktisi, serta pengambil kebijakan di bidang administrasi publik dari seluruh Indonesia untuk bertukar ide dan pengalaman. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Lakalena, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan inovasi yang berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, para peserta membahas pentingnya integrasi antara nilai-nilai kearifan lokal, inovasi, dan tata kelola pemerintahan modern sebagai upaya memperkuat kualitas administrasi publik di Indonesia. Kehadiran Anggota KPU NTT dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Anggota KPU NTT, Baharudin Hamzah, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam forum akademik seperti ini merupakan kesempatan berharga untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan komunitas akademik. “Nilai-nilai administrasi publik yang berintegritas, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu,” ujarnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan lembaga pemerintahan, universitas, serta organisasi profesi administrasi publik dari seluruh Indonesia. Peserta kegiatan dan narasumber berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk perwakilan dari Timor Leste. Melalui partisipasi ini, KPU Provinsi NTT berharap dapat terus mengembangkan tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam melayani masyarakat dan menjaga demokrasi di tingkat daerah maupun nasional

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, pada Selasa (28/10) di halaman Kantor KPU Provinsi NTT. Upacara ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, sebagai pembina upacara, dan diikuti oleh Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah, Lodowyk Fredrik, dan Petrus Kanisius Nahak, serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie Sari Willa Hege, pejabat struktural, fungsional, serta staf sekretariat KPU Provinsi NTT. Dalam amanatnya, Jemris Fointuna menyampaikan pesan yang sarat makna. Ia mengingatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda bukan hanya menjadi milik masa lalu, tetapi juga menjadi tanggung jawab generasi saat ini, termasuk jajaran penyelenggara pemilu untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan itu dalam konteks menjaga demokrasi. “Marwah lembaga ini bukan hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi oleh bagaimana kita, orang-orang di dalamnya, menjaga kehormatan, integritas, dan semangat kebersamaan. Sumpah Pemuda adalah pengingat bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan,” ujar Jemris. Ia juga menekankan pentingnya menjaga nama baik dan kehormatan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang menjadi tumpuan kepercayaan publik. Menurutnya, setiap pegawai, baik komisioner, maupun staf sekretariat, memiliki peran dalam merawat kepercayaan itu melalui tindakan sehari-hari yang mencerminkan profesionalitas dan tanggung jawab. “Menjaga marwah lembaga berarti menjaga kepercayaan rakyat. Demokrasi tidak berdiri sendiri, akan tumbuh lewat cara kita bekerja, bersikap, dan melayani. Semangat Sumpah Pemuda harus menjadi energi kita untuk terus bekerja dengan hati, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” tambahnya. Jemris juga mengajak seluruh jajaran untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan saling menguatkan di tengah masa non-tahapan. Menurutnya, momen ini bukan saat untuk berhenti bekerja, melainkan waktu untuk memperkuat fondasi kelembagaan agar siap menghadapi tahapan demokrasi berikutnya dengan soliditas yang lebih baik. Upacara peringatan Sumpah Pemuda ini menjadi pengingat bahwa KPU bukan sekadar lembaga teknis penyelenggara pemilu, tetapi juga penjaga nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dari semangat kebangsaan. Dengan semangat persatuan, dedikasi, dan integritas, KPU Provinsi NTT berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan berkontribusi dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Suasana upacara yang penuh khidmat diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta. Momen ini menjadi refleksi bersama tentang pentingnya semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air dalam menjalankan tugas kelembagaan dengan penuh tanggung jawab.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pilkada Serentak 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTT. Kegiatan berlangsung di Aula KPU Provinsi NTT dan diikuti secara luring oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, bersama Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah, Elyaser Lomi Rihi, dan Petrus Kanisius Nahak, Plt Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie Sari Willa Hege, serta tim BPK RI Perwakilan NTT. Turut hadir pula KPU Kabupaten/Kota se-NTT secara daring. Sebagai pembuka, Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna menyampaikan bahwa catatan hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi penting bagi KPU Provinsi NTT dalam memperbaiki tata kelola keuangan ke depan. “Kami memandang hasil pemeriksaan ini sebagai ruang belajar untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran,” ujarnya. Sementara itu, Plt Sekretaris KPU Provinsi NTT menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan NTT atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan objektif. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Seluruh catatan yang disampaikan telah dicermati secara seksama dan akan segera ditindaklanjuti. “KPU se-Provinsi NTT berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan BPK dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Kami ingin memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat keterlambatan dalam penyajian data. Ketua tim BPK RI Perwakilan NTT Kadek Inten Sari menyampaikan bahwa proses pemeriksaan kepatuhan di lingkungan KPU se-Provinsi NTT telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kami mengapresiasi keterbukaan dan respons cepat dari seluruh satuan kerja KPU se-NTT. Pemeriksaan ini berjalan lancar berkat dukungan dan koordinasi yang baik,” ujarnya. Sebagai penutup, BPK RI Perwakilan NTT memberikan apresiasi atas komitmen dan kesungguhan seluruh jajaran KPU dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Sinergi dan kerja sama ini diharapkan dapat terus terjaga, terutama dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.