KPU NTT Gelar Penyelarasan Naskah Final Buku Pilkada
Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat penyelarasan naskah final Buku Pilkada pada Selasa (7/10) bertempat di Ruang Media Center KPU Provinsi NTT. Kegiatan ini menjadi tahap akhir sebelum buku tersebut diterbitkan, sekaligus menegaskan komitmen KPU NTT untuk menghadirkan dokumentasi kepemiluan yang sistematis, akurat, dan bernilai akademis.
Rapat ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, bersama Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah dan Lodowyk Fredrik. Ketiganya bersama tim penyusun membahas secara mendalam sistematika penulisan, akurasi data antar bab, konsistensi narasi, serta kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna menegaskan bahwa penyusunan Buku Pilkada merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga memori institusi. Ia menekankan bahwa hasil akhir buku harus mencerminkan profesionalitas dan semangat kolektif seluruh jajaran KPU.
“Buku ini bukan sekadar dokumentasi, tetapi warisan pengetahuan bagi kelembagaan kita. Pastikan semua bagian terintegrasi dengan baik, bahasanya kuat, dan isinya berkualitas agar benar-benar menjadi rujukan bagi generasi berikutnya,” ujar Jemris.
Anggota KPU NTT Baharudin Hamzah, yang membidangi Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, menyoroti pentingnya memperhatikan struktur penulisan dan relevansi antarbagian, agar buku ini tidak hanya informatif tetapi juga mudah dipahami oleh pembaca dari kalangan akademisi, penyelenggara, dan masyarakat umum.
“Setiap bab harus tersusun secara sistematis, dengan data dan narasi yang saling menguatkan. Buku ini harus menggambarkan kekayaan pengalaman Pilkada di setiap wilayah NTT secara utuh dan kontekstual,” jelas Baharudin.
Sementara itu, Anggota KPU NTT Lodowyk Fredrik menekankan pentingnya akurasi data dan keseragaman gaya penulisan antar bab. Ia menyebutkan bahwa tahap penyelarasan ini menjadi bagian krusial untuk memastikan seluruh informasi yang disajikan valid, terverifikasi, dan siap dipublikasikan.
“Kita harus memastikan tidak ada data yang tumpang tindih atau tidak sinkron antar bab. Penulisan juga perlu diseragamkan, baik dari segi bahasa, istilah, maupun penyajian data, agar buku ini tampil profesional dan mudah dibaca,” tutur Lodowyk.
Melalui tahap penyelarasan akhir ini, KPU Provinsi NTT berharap Buku Pilkada dapat segera diterbitkan sesuai jadwal dan menjadi rujukan resmi yang tidak hanya mencatat perjalanan kelembagaan, tetapi juga memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi penguatan literasi kepemiluan di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada umumnya.
