KPU RI Dorong Pemilih Cerdas Lewat Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di NTT
Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 pada Sabtu (9/8) di Hotel Aston Kupang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas KPU RI pasca pemilu dan pemilihan, yang kali ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Acara menghadirkan narasumber Ir. Esthon L. Foenay, M.Si (Anggota Komisi II DPR RI Periode 2024–2029) dan Dr. Rudi Rohi (Dosen FISIP Undana), serta dipandu oleh moderator Baharudin Hamzah (Anggota KPU Provinsi NTT).
Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, menegaskan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran politik yang harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya menjelang pemilu. Meskipun Pilkada 2024 telah usai, upaya memperkuat pemahaman demokrasi tetap perlu dijalankan, khususnya bagi segmen pemilih yang rentan. Jemris menekankan bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, ketiga segmen ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi di NTT dan perlu terus mendapatkan dukungan serta pendampingan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan.
Ia berharap peserta dapat menyebarkan pengetahuan yang diperoleh kepada lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami demokrasi dan kepemiluan. “Demokrasi sejatinya adalah investasi dalam keberlanjutan dan keadilan yang diwujudkan melalui pemilu dan pemilihan,” ujarnya, sembari memberikan apresiasi kepada para narasumber atas dukungan mereka dalam meningkatkan literasi politik di NTT.
Dalam paparannya berjudul Pemilu Cerdas, Demokrasi Berkualitas, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si menekankan bahwa pemilu bukan hanya ajang memilih, tetapi juga sarana pendidikan politik. Ia mengingatkan bahwa tantangan demokrasi akan semakin kompleks, baik dari segi dinamika politik, perkembangan teknologi informasi, maupun maraknya disinformasi. Oleh karena itu, pendidikan pemilih harus berkelanjutan agar masyarakat terhindar dari politik uang, kampanye menyesatkan, dan isu yang memecah belah.
Sementara itu, Dr. Rudi Rohi mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya dipahami sebagai tata kelola kekuasaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga negara, bukan sekadar prosedur lima tahunan. Ia menyoroti masih maraknya politik uang dan politik identitas dalam pemilu, serta kecenderungan pemerintahan pasca pemilu yang lebih berpihak pada elit. Pendidikan pemilih, menurutnya, penting agar masyarakat tidak hanya aktif menggunakan hak pilih, tetapi juga mengawal kebijakan dan kinerja para pemimpin terpilih. “Dengan pemilih yang kritis, rasional, dan terdidik, demokrasi akan menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan,” pungkasnya.
Kegiatan berlangsung dalam suasana interaktif, di mana peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan terkait peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi, sekaligus menggali pemahaman tentang pentingnya partisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu.
Acara dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, serta Anggota Lodowyk Fredrik, Baharudin Hamzah, dan Elyaser Lomi Rihi. Turut hadir Ketua KPU Kota Kupang serta Sekretaris KPU Kota Kupang. Peserta yang hadir berasal dari berbagai segmen strategis, termasuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas.
